Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAWYER: Jurnal Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Mas Agus Priyambodo
Universitas Mpu Tantular
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POTENSI GUGATAN PERDATA CV VENUS INTI PERKASA TERHADAP PT TIMAH TBK ATAS KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN KORUPSI NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN. JKT.PST Dasrul Chaniago; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam perkara perdata.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MULTIATAMA DANANJAYA Surya Andipa; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1849

Abstract

In the resolution of non-performing loans, one legal instrument available to the holder of a Mortgage Right is parate executie summary execution, as stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. This mechanism empowers the first Mortgage Right holder to sell the mortgaged asset via public auction in the event of debtor default. This study aims to analyze the resolution of non-performing loans through the parate executie mechanism regarding Mortgage Right collateral at PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya, as well as to analyze the legal protection afforded to good-faith debtors during the execution process. The study employs an empirical juridical method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Data were gathered through literature reviews and field research and analyzed qualitatively. The findings indicate that PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya generally resolves non-performing loans through stages such as collection efforts, persuasive communication, issuance of warning letters, negotiation, and restructuring prior to resorting to parate executie. Parate executie is treated as a measure of last resort when non-litigation resolutions fail and the debtor remains in default. This implementation is fundamentally in accordance with the provisions of Articles 6 and 20 of the Mortgage Rights Law. Legal protection for good-faith debtors is realized through preventive and repressive measures grounded in the principles of good faith, balance, legal certainty, and prudence. Nevertheless, obstacles remain, including lawsuits filed by debtors or third parties, administrative issues regarding the mortgaged asset, the potential for auction proceeds to fall below market value, and a lack of debtor understanding regarding the legal consequences of Mortgage Rights.
Co-Authors Dasrul Chaniago Sendi Sanjaya Surya Andipa