Garuda - Garba Rujukan Digital

POTENSI GUGATAN PERDATA CV VENUS INTI PERKASA TERHADAP PT TIMAH TBK ATAS KERUGIAN AKIBAT PUTUSAN KORUPSI NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2024/PN. JKT.PST Dasrul Chaniago; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2548

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam perkara perdata.

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MULTIATAMA DANANJAYA Surya Andipa; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1849

In the resolution of non-performing loans, one legal instrument available to the holder of a Mortgage Right is parate executie summary execution, as stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. This mechanism empowers the first Mortgage Right holder to sell the mortgaged asset via public auction in the event of debtor default. This study aims to analyze the resolution of non-performing loans through the parate executie mechanism regarding Mortgage Right collateral at PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya, as well as to analyze the legal protection afforded to good-faith debtors during the execution process. The study employs an empirical juridical method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Data were gathered through literature reviews and field research and analyzed qualitatively. The findings indicate that PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya generally resolves non-performing loans through stages such as collection efforts, persuasive communication, issuance of warning letters, negotiation, and restructuring prior to resorting to parate executie. Parate executie is treated as a measure of last resort when non-litigation resolutions fail and the debtor remains in default. This implementation is fundamentally in accordance with the provisions of Articles 6 and 20 of the Mortgage Rights Law. Legal protection for good-faith debtors is realized through preventive and repressive measures grounded in the principles of good faith, balance, legal certainty, and prudence. Nevertheless, obstacles remain, including lawsuits filed by debtors or third parties, administrative issues regarding the mortgaged asset, the potential for auction proceeds to fall below market value, and a lack of debtor understanding regarding the legal consequences of Mortgage Rights.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME PENYEBARAN BERITA BOHONG MENGGUNAKAN SARANA MEDIA INFORMASI Denny Ramadhan; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3107

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cybercrime berupa penyebaran berita bohong menggunakan media informasi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media informasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Dalam perkara Ratna Sarumpaet, penerapan hukum didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hakim mempertimbangkan adanya pemberitahuan bohong yang disebarkan dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Penerapan pemidanaan juga menunjukkan pentingnya pembuktian terhadap kesengajaan, dampak penyebaran informasi, serta penggunaan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana berbasis teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong perlu memperhatikan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, proporsionalitas sanksi, dan perkembangan regulasi teknologi informasi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMPUNGAN PASIR TIMAH ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Istiyanda Iqbal Fatullah; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3112

Pertambangan timah merupakan kegiatan ekonomi penting di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi kegiatan pertambangan tanpa izin dan penampungan hasil tambang ilegal menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rufiadin alias Sarwa dan Bong Sun Loy alias Asun terbukti turut serta menampung mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rufiadin berperan menyediakan tempat penyimpanan dan terlibat dalam persiapan pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy memiliki keterlibatan lebih luas sebagai pemilik pasir timah, pihak yang mengatur pemindahan dan pengangkutan, serta pelaku penambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana berbeda berdasarkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa. Rufiadin dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00, sedangkan Bong Sun Loy dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10.000.000,00. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penampungan pasir timah ilegal perlu mempertimbangkan asal-usul mineral, bentuk keterlibatan, kesalahan, serta tingkat kontribusi setiap pelaku secara individual.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM TERHADAP UNSUR-UNSUR PENGANIAYAAN ANAK Gersong Fernando; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3113

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pengaturan tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, unsur tindak pidana terpenuhi melalui pembuktian identitas terdakwa, status korban sebagai anak, adanya tindakan penganiayaan, serta akibat berupa luka berat. Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, Visum Psychiatricum, dan barang bukti. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pengaturan khusus melalui Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak serta membedakan ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penganiayaan anak harus dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur delik secara menyeluruh sekaligus memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERZINAHAN Aditya Dwi Laksono; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3117

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dan pemidanaannya dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam perkara yang dikaji, perbuatan terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP digunakan sebagai dasar hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta fakta persidangan, sedangkan aspek non-yuridis mencakup keadaan terdakwa, dampak terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemidanaan yang berlandaskan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Ibu Sebagai Pelaku Pembunuhan terhadap Anak yang Baru Dilahirkan Iqba Alkholidi; Mas Agus Priyambodo; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5797

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti didasarkan pada Pasal 341 KUHP karena pelaku merupakan ibu dari korban, perbuatan dilakukan pada saat atau tidak lama setelah kelahiran, terdapat kesengajaan, dan perbuatan dilatarbelakangi rasa takut kelahiran diketahui namun pembuktian mengenai penyebab kematian bayi memiliki persoalan karena Visum et Repertum tidak dapat menentukan penyebab kematian secara medis. Hakim tetap menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi serta tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan seriusnya akibat perbuatan sekaligus usia pelaku yang masih berstatus Anak, kondisi emosional, latar belakang kehamilan, penyesalan, dan kepentingan pembinaan. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku.

Restrictions on Government Officials and Government Agencies in Filing Judicial Review Petitions Following Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 R. Chresno Wahyu Widodo; Muh. Amin Saleh; Mas Agus Priyambodo; Appe Hutauruk
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/5hp30m76

This study examines the legal implications of restricting government officials and government agencies from filing petitions for reconsideration (Peninjauan Kembali/PK) in State Administrative Court disputes following Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024. Prior to this decision, government officials acting as defendants in administrative disputes were entitled to seek reconsideration against final and binding court judgments. However, this legal remedy was frequently criticized for delaying the execution of judicial decisions and weakening legal protection for citizens. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The study analyzes relevant legislation, Constitutional Court decisions, legal doctrines, and scholarly literature to evaluate the legal rationale and implications of the new restriction. The findings indicate that the Constitutional Court’s decision strengthens the principles of legal certainty, judicial finality, and effective legal protection by preventing the misuse of petitions for reconsideration as a mechanism to postpone the enforcement of final judgments. Nevertheless, the restriction also raises constitutional concerns regarding equality before the law and the government’s right to legal remedies. From the perspectives of John Rawls’ theory of justice, Satjipto Rahardjo’s progressive legal theory, and Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection, the restriction constitutes a proportional legal policy that balances the interests of the state and citizens while reinforcing the State Administrative Court’s role in safeguarding constitutional rights. The study concludes that Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 represents an important development in Indonesian administrative procedural law by enhancing legal certainty and promoting more effective judicial protection for the public

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE DOCTRINE OF INDISSOLUBLE MARRIAGE ACCORDING TO THE CANON LAW OF THE CATHOLIC CHURCH AND ITS RELEVANCE TO MARRIAGE LAW IN INDONESIA Vizarra Pingkan Huiriady; FX Suyud Margono; Mas Agus Priyambodo; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the legal status and relevance between the doctrine of the indissolubility of marriage under Catholic Church Canon Law and the positive marriage law in Indonesia, as well as to identify legal solutions for Catholic couples facing marital breakdown without violating canonical faith provisions. The research method used is normative legal research (normative juridical) using a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature review to examine primary legal materials in the form of the Codex Iuris Canonici 1983 and the Indonesian Marriage Law, alongside secondary legal materials, which were then analyzed qualitatively. The results indicate a normative dualism; Canon Law views marriage as a monogamous sacrament that is absolutely indissoluble by any human power (Canon 1055 and Canon 1141), whereas the Indonesian Marriage Law opens an avenue for the dissolution of marriage through civil court divorce (Article 38). For Catholic marriages that cannot be maintained, Canon Law provides theologicallegal solutions that do not dissolve the sacramental bond, including: declaration of nullity (annulment), separation of bed and board (separatio tori et mensae), privilegium fidei (Paulinum and Petrinum), and sanatio in radice. This study concludes that civil recognition of Ecclesiastical Tribunal decisions through state district court decrees is a relevant step to bridge the two legal systems and ensure legal certainty for citizens.

ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON SHIP MASTERS WHO SAIL UNSEAWORTHY VESSELS Darmawan Tjaputra; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Criminal offenses in the shipping sector related to the operation of unseaworthy vessels constitute a legal issue directly linked to passenger safety and the conduct of waterborne transportation. As the highest authority on board, the shipmaster is obligated to ensure that the vessel being operated meets the seaworthiness and safety requirements stipulated by prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the legal framework governing the criminal offense of a shipmaster operating an unseaworthy vessel based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and relevant criminal law provisions and to examine judicial considerations regarding the imposition of criminal sanctions on shipmasters in such cases. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials consist of primary sources (legislation and court rulings), secondary sources (books and legal literature), and tertiary sources (supporting materials). Data collection was conducted through literature review, followed by qualitative juridical analysis that correlates applicable legal provisions with the legal facts found in cases involving the operation of unseaworthy vessels. The research findings indicate that the legal regulation concerning shipmasters who operate unseaworthy vessels is specifically contained in Article 302 in conjunction with Article 117 paragraph (2) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In the specific case analyzed, the Panel of Judges declared the defendant, Rahmat Marup Bin the late Roky Marup, legally and convincingly proven guilty of the criminal offense of operating a vessel in an unseaworthy condition, pursuant to Article 302 paragraph (3) in conjunction with Article 117 paragraph (2) of the Shipping Law. The unseaworthy condition of the speedboat VJM EXPRESS was evidenced by, among other things, modifications to engine specifications without the requisite seaworthiness test documentation or new certification, the transport of 26 passengers exceeding the maximum limit of 18 and the operation of the vessel outside its certified area of ??service. These factors were linked to the capsizing of the vessel, an incident that resulted in the deaths of two passengers. The panel of judges handed down a sentence of up to one year and eight months in prison and a fine of IDR 10,000,000, subject to a subsidiary term of one month of confinement in default of payment.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search