Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Janpatar Simamora
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peranan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Heri Prayetno Napitupulu; Janpatar Simamora; Jusnizar Sinaga
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7896

Abstract

Tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi permasalahan serius dan tidak pernah ada habisnya. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh bahan-bahan hukum sekunder (buku, jurnal, undang-undang, kamus). Data primer nya dengan melakukan wawancara langsung kepada pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan melaksanakan pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi intelijen, dan deteksi dini terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sumber daya manusia, pola korupsi yang terus berkembang, dengan itu kejaksaan melakukan upaya atau strategi atas hambatan tersebut guna memperlancar tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi Putusan : Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Rap) Nova Marselina Sitompul; Janpatar Simamora; Samuel F. B Situmorang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7952

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang rentan terhadap masalah kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus persetubuhan sesama anak, sering dipicu oleh kurangnya pengawasan keluarga dan tantangan perkembangan zaman yang rumit. Kajian yuridis normatif ini mengupas pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Rap melalui pendekatan perundang-undangan, analisis kasus mendalam, serta evaluasi konsep hukum, dengan mengolah data sekunder dari peraturan, putusan pengadilan, dan literatur pendukung secara kualitatif. Hasilnya mengungkap bahwa tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara ditambah 6 bulan pelatihan kerja diringankan menjadi 3 tahun di LPKA plus 3 bulan pelatihan, berdasarkan bukti visum et repertum, pengakuan terdakwa, serta pertimbangan faktor sosial-psikologis yang selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan restorative.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Kota Medan Joice Binsari; Janpatar Simamora; Meli Hertati Gultom
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7984

Abstract

Sebagai generasi penerus bangsa, anak- anak berhak memperoleh pengamanan dari segala jenis bentuk eksploitasi. dalam aspek ekonomi maupun seksual. Meskipun telah diatur dalam berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2023, praktik eksploitasi anak masih ditemukan di Kota Medan. adapun penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam menanggulangi eksploitasi anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum empiris serta pendekatan normatif melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas instansi serta penanganan korban melalui asesmen dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kesulitan identifikasi korban, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kerja sama dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan bagi anak yang optimal di Kota Medan.
Analisis Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Studi Putusan Nomor 81/G/2023/Ptun.Sby) Simauli Margaretta Panjaitan; Janpatar Simamora; Sovia Simamora
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7990

Abstract

Sertifikat merupakan bukti kuat atas hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun, dalam praktiknya, sertifikat sering diterbitkan dengan mengandung cacat administratif, sehingga menimbulkan sengketa agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan implementasi proses pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan hukum dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Administrasi Negara Surabaya dalam memutuskan Perkara Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memeriksa dengan cermat dan teliti kegiatan pendaftaran tanah untuk menghindari cacat administratif. Serta penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak sah secara hukum karena mengandung cacat hukum akibat kelalaian dalam melibatkan semua ahli waris yang berhak dalam proses pendaftaran tanah sistematis yang lengkap.
Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) Ella Doris Sitepu; Janpatar Simamora; Ojak Nainggolan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.
HARMONIZATION OF NIAS CUSTOMARY LAW AND CIVIL LAW IN IMPLEMENTING INHERITANCE DISTRIBUTION FOR THE SOUTH NIAS COMMUNITY Arman Lase; Janpatar Simamora; Ria Juliana Siregar
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 4 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i4.2401

Abstract

Legal pluralism in Indonesia often creates normative tensions between state law and customary law, particularly in the realm of inheritance law. The South Nias community, which adheres to a patrilineal kinship system, traditionally places sons as the primary heirs to maintain the continuity of the lineage and clan heirloom property, whereas daughters generally do not possess inheritance rights over ancestral land. On the other hand, the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek / BW) adopts a bilateral system that grants equal rights and shares to all children without distinguishing gender or birth order. This study aims to analyze the form of harmonization and conflict resolution between these legal systems in the practice of inheritance distribution in South Nias. Employing an empirical-juridical approach with a qualitative analytical method, this study finds that harmonization occurs through cultural and legal adaptation mechanisms. The South Nias community bridges these differences through: (1) Deliberation for consensus (fahuwusa/famini) under the guidance of traditional leaders (Salawa); and (2) The utilization of Civil Law instruments such as lifetime grants/gifts (hibah/bebe) and wills executed for daughters during the testator's lifetime. Thus, harmonization is not achieved by eliminating one of the legal systems, but rather through the integration of modern justice values within the framework of local wisdom.
Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor’s Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia Janpatar Simamora; Bintang ME Naibaho
Jurnal Konstitusi Vol. 22 No. 2 (2025)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2226

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, padahal lembaga tersebut mengemban fungsi pokok kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan penafsiran kedudukan konstitusionalitas Kejaksaan dan menawarkan model pengaturannya dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat tidak ditemukannya istilah Kejaksaan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dasar konstitusionalnya hanya dapat ditemukan melalui penafsiran luas atas sejumlah pasal diantaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 30 ayat (4). Model pengaturan Kejaksaan yang ditawarkan melalui kajian ini adalah membuat rumusan baru dengan menambah satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 24D UUD NRI Tahun 1945.
Co-Authors Arman Lase Bintang ME Naibaho Ella Doris Sitepu Heri Prayetno Napitupulu Joice Binsari Jusnizar Sinaga Meli Hertati Gultom Nova Marselina Sitompul Ojak Nainggolan Ria Juliana Siregar Samuel F. B Situmorang Simauli Margaretta Panjaitan Sovia Simamora