Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Public Policy and Management Inquiry

Kesiapan Program Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Wijaya, Shadu Satwika
Public Policy and Management Inquiry Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk, mendeskripsikan dan mengidentifikasi program apa yang disiapkan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan distribusi frekwensi dan klasifikasi untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kebijakan yang diformulasikan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik klaster sampling dipadukan dengan kuota sampling. Hasil penelitian adalah. Kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan yang diformulasikan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 cederung kurang siap. Hal ini terjadi karena dari ketiga dimensi yaitu; dimensi ekonomi, dimensi ekologi/ lingkungan dan dimensi sosial hanya dimensi ekonomi yang yang cenderung siap. Dua dimensi yaitu dimensi lingkungan dan sosial cenderungan kurang siap. Kata Kunci: Formulasi, Kapasitas Aktor, Kesiapan Program
Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Zannuba, Laely Arifah; Satyawan, Darmanto Sahat; Wijaya, Shadu Satwika
Public Policy and Management Inquiry Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939

Abstract

Kebutuhan pemerintah atas perbaikan tata kelola data pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Penelitian ini berfokus pada “Implementasi Kebijakan SDI pada Pemerintah Kabupaten Banyumas”. Kajian pustaka penelitian ini mengadopsi kajian implementasi kebijakan model Smith (1973) dan street level bureaucracy oleh Lipsky (1983) yaitu aspek idealized policy, implementing organization, target groups, dan social dynamics. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Banyumas telah berjalan, namun masih terdapat kendala. Dalam penyelenggaraan kebijakan SDI memiliki potensi pengembangan yang dapat dilakukan dengan adanya komitmen dan keberlanjutan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Open Government Data, Satu Data Indonesia, Satu Data Kabupaten Banyumas.
Proses Pengorganisasian Desa Tangguh Bencana Tanah Longsor di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Aeni, Asri Nurul; Atika, Zaula Rizqi; Maab, Muhammad Husnul; Wijaya, Shadu Satwika; Sutikno, Chamid
Public Policy and Management Inquiry Vol 8 No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2024.8.1.13292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas proses pengorganisasian Desa Tangguh Bencana Alam Melung yang ditunjau dari dimensi; (a) Manusia; (b) Prinsip-prinsip; (c) Tempat kedudukan; (d) Pekerjaan; (e) Teknologi; (f) Struktur dan (g) Lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan klasifikasi untuk mendeskripsikan kapasitas proses pengorganisasian Desa Tangguh Bencana Alam Melung. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini adalah menggunakan teknik klaster sampling dipadukan dengan kuota sampling. Hasil penelitian ini adalah besarnya kapasitas organisasi Desa Tangguh Bencana Melung telah berperan penting dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng. Dalam upayanya mengatasi bencana alam tanah longsor organisasi Destana Melung juga telah melibatkan masyarakat serta Lembaga terkait pula untuk membantu jalannya program kerja mereka, dalam hal ini mencakup berbagai aspek dimensi yaitu, (a) Manusia; (b) Prinsip-prinsip; (c) Tempat kedudukan; (d) Pekerjaan; (e) Teknologi; (f) Struktur dan (g) Lingkungan. Kata Kunci: Bencana, Desa Tangguh, Pengorganisasian
Editorial: Navigating Uncertainty Through Policy Transformation Wijaya, Shadu Satwika; Satyawan, Darmanto Sahat; Gunarto, Guntur; Nuraini, Hikmah
Public Policy and Management Inquiry Vol 9 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Public Administration, Faculty of Politics and Social Science, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/ppmi.v9i2.19608

Abstract

This editorial explores policy transformation as a strategic framework for navigating the era of structural uncertainty defined by rapid sociopolitical, economic, and technological changes. In Indonesia, this situation is exacerbated by geographical disaster vulnerability and significant challenges to the integrity, neutrality, and professionalism of the State Civil Apparatus (ASN) during political transitions. The sources indicate that rigid, sectoral policy models have proven insufficient to address complex issues such as rural poverty, regional inequality, and the multidimensional pressures of urbanization in cities like Surabaya. Furthermore, the universal application of Western Public Administration (WPA) often lacks cultural legitimacy and fails to address grassroots realities because it neglects Indonesia's unique social and institutional contexts. To bridge the gap between policy design and implementation reality, this editorial proposes a framework of embedded autonomy and collaborative governance where bureaucrats are designed as autonomous actors who are institutionally obligated to network and negotiate with local communities. This approach is exemplified by successful village potential management through Village-Owned Enterprises (BUMDes), which strengthen local economies while building social trust. Ultimately, effective policy transformation requires the restoration of the merit system to protect the bureaucracy from politicization and the development of non-Western paradigms that prioritize microsociety and human capital as the primary drivers of public service innovation