Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Global Health research Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Nasser, M.
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Rumah Sakit Pada Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi di Rumah Sakit Dwi Putra, Jevon Agustinus; Nasser, M.; Edwin, Edwin
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i4.483

Abstract

Penyelesaian sengketa medik menjadi hal penting dalam perawatan kesehatan. Salah satu pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa medik adalah metode non litigasi seperti mediasi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum penyelesaian sengketa non ligitasi. Dalam hal ini, pimpinan rumah sakit mempunyai tanggung jawab hukum yang penting, yakni bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses mediasi dan memastikan kepatuhan terhadap hasil mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemimpin rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medik di rumah sakit secara non litigasi. Penelitian ini menganalisis peran dan tanggung jawab hukum pimpinan rumah sakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa medik secara non litigasi di rumah sakit. Hasil penelitian ini adalah pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan penyelesaian sengketa medik yang adil dan sah serta memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Selain itu, kepastian hukum sengketa medis secara non litigasi dirumah sakit Penyelesaiannya memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti mereka.
Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 Hamigu, A.; Nasser, M.; Makbul, A.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5352

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, dengan fokus pada Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani praktik ilegal transplantasi organ, termasuk upaya pencegahan terhadap jual beli organ yang merugikan. Melalui analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun peraturan sudah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Rumah sakit perlu melakukan upaya preventif, seperti pembentukan kebijakan internal dan pelatihan untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh rumah sakit untuk meminimalkan risiko hukum yang timbul. Kesimpulannya, implementasi regulasi yang ketat dan kesadaran hukum yang tinggi di tingkat rumah sakit sangat diperlukan dalam menjaga integritas praktik transplantasi ginjal di Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat Kartika, Ronald Winardi; Nasser, M.; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5874

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.
Delegation of Doctors' Authority to Nurses in Hospitals: Legal Analysis Rohima, Vitri; Nasser, M.; Sidik, Redyanto; Karota, Evi; Nadeak, Jasmen
Indonesian Journal of Global Health Research Vol 6 No 6 (2024): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v6i6.4747

Abstract

According to applicable laws and regulations, the law regulates professional behavior in the relationship between doctors and nurses based on the responsibility for delegating tasks and attributive authority. This study aims to analyze juridically the delegation of authority of doctors to nurses in hospitals and juridical analysis of the delegation of authority of doctors to nurses in terms of the existing lex specialist legislation. This study uses secondary data from literature review through online searches of scientific articles using three electronic databases, namely: Google Scholar, Science Direct, and Proquest, with data related to issues of delegation and authority of doctors to nurses in Indonesia. Nurses as health workers need legal protection in carrying out their duties and obligations according to their authority which has been regulated in related laws and regulations. The legal responsibility of nurses is based on the field of law in State Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. Meanwhile, the nurse's attribution authority is based on nursing care and is attached to the independent function of nurses carrying out tasks based on their authority. The mandate authority in the nurse's interdependent function in teamwork and delegation authority is attached to the dependent function where the nurse's interventions are the doctor's responsibility, but the duties and responsibilities are left to nurses who have met certain requirements.
Surrogate Informed Concent Sebagai Element Preventif Sengketa Medis Pada Pembedahan Elektif Wibowo, Arif; Nasser, M.; Husain, Bahtiar; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3740

Abstract

yang membentuk hubungan terapeutik dan hubungan hukum. Kepercayaan dan harapan pasien, dapat menimbulkan kekecewaan ketika hasil pelayanan medis tidak sesuai harapan, yang kemudian menimbulkan konflik atau sengketa medik. Dokter Orthopaedi merupakan ahli bedah yang berpotensi lebih tinggi untuk menghadapi resiko tindakan medis daripada spesialisasi lain. Pembedahan orthopaedi merupakan tindakan yang sangat berpotensi terjadi resiko medis. Persetujuan tindakan medis merupakan suatu persetujuan yang harus diberikan oleh pasien dan keluarganya setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang rencana tindakan medis. Seringkali Dokter Orthopaedi memerlukan persetujuan tindakan pada saat pembedahan elektif berlangsung, untuk memberikan persetujuan tindakan yang tidak termasuk dalam penjelasan awal. Penelitian ini untuk menganalisis pentingnya surrogate informed consent selama pembedahan elektif berlangsung dengan tujuan menghindari timbulnya sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normative. Surrogate informed consent dalam hal seorang Dokter Orthopaedi memerlukan persetujuan tindakan pada saat pembedahan elektif berlangsung, merupakan prosedur yang bisa dibenarkan secara hukum.
Analisis Yuridis Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Venia, Venia; PH., Agustinus; Nasser, M.; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik informed consent dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum menerima perawatan medis. Penelitian ini merinci Undang-Undang No. 17 tahun 2023 serta peraturan kesehatan, kode etik kedokteran, dan putusan mahkamah agung yang mendukung proses informed consent. Melalui pendekatan hukum perdata dan pidana, penelitian ini menganalisis aspek ius contractu dan ius delicto yang terlibat dalam pembentukan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi implikasi kedudukan informed consent terhadap perubahan dinamika hubungan antara dokter dan pasien, khususnya dalam evolusi dari pola paternalistik menuju hubungan kontraktual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan hukum informed consent dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Implikasi temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya melindungi hak-hak pasien, menjaga integritas praktik kesehatan, dan memperkuat tanggung jawab hukum dokter dalam menyediakan informasi yang cukup kepada pasien.
Co-Authors Arif Wibowo Bungin, Sator Sapan Dwi Putra, Jevon Agustinus Edwin Edwin Hamigu, A. Husain, Bahtiar Karota, Evi Kartika, Ronald Winardi Makbul, A. Nadeak, Jasmen PH., Agustinus Rohima, Vitri Sidik, Redyanto Suswantoro, Tri Agus Venia, Venia