Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek Rajagukguk, James Bernando; Sagala, Parluhutan; Suswantoro, Tri Agus
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.503

Menciptakan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, apotek salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan obat. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya sering apoteker melakukan kesalahan pengobatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pasien pada saat praktik profesi apoteker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab apoteker terhadap kesalahan pengobatan serta perlindungan dan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana apoteker yang melakukan kesalahan pengobatan di apotek bisa terjadi baik karena adanya malpraktik atau karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar peraturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Kelalaian tenaga medik merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur; dan IAI berperan juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, sebagaimana yang termuat pada Permenkes Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan UU Kesehatan

Legal Analysis of the Authority of Military Judges in the Procedural Law of Examination of Connectivity in Corruption Cases Fikri, Humaidi; Sagala, Parluhutan; Suswantoro, Tri Agus
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3810

In order to uphold law enforcement, especially in the field of criminal law, the law distinguishes between civilians and the military. The problem that arises now is what if a criminal act is committed by the military together with civilians, which in its development is called a connectivity case. The corruption case that occurred in Indonesia involving the military and civilians that has been decided by the Connectivity Court is the Corruption Case of the Indonesian Army Compulsory Savings from 2013 to 2020 with the Defendant from the Military, namely Brigadier General TNI (Ret.) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Sc., and from the civilian party Ni Putu Purnamasari which caused the state a loss of Rp. 127,000,000,000,- (one hundred and twenty seven billion rupiah), and the corruption case of the 123 East Longitude Orbit Slot Satellite Procurement Project/Floater Satellite Procurement between the Indonesian Ministry of Defense in 2012 to 2021 involving the military and civilians with the Defendant Rear Admiral (Ret.) Agus Purwoto, and from the civilian side the Defendants Arifin Wiguna and Surya Cipta Witoelar which caused the state a loss of Rp.453,094,059,540.68 (four hundred fifty three billion ninety four million fifty nine thousand five hundred forty point sixty eight cents). The purpose of this study is to determine the implementation of handling corruption criminal cases through connectivity courts in Indonesia and the authority of military judges in connectivity courts and to determine the resolution of connectivity criminal cases in corruption crimes committed by civilians and military personnel in both cases in the Connection Court. The study uses a normative legal research method. The data used are secondary and primary data, then the data is processed and presented in the form of a literature study. The analysis used is deskriftif juridis and fersfektif analysis. The results of the study indicate that the process of handling connectivity cases in corruption cases of connectivity has been partially carried out in accordance with the applicable criminal procedure law (KUHAP) and the defendants are legally and convincingly guilty of committing corruption together in accordance with Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code.

Kesadaran Hukum Odontologi Forensik Nindyasari, Darra Ayu; Silitonga, Vera Dumonda; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3784

Odontologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik merupakan hal yang penting bagi para praktisi odontologi, terutama bagi para dokter gigi umum. Kesadaran hukum odontologi forensik akan membantu para praktisi odontologi untuk memahami peran mereka dalam proses penegakan hukum, serta untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada proses hukum. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik di kalangan praktisi odontologi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia dan 2) Peran Odontologi Forensik dalam mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan? Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis- normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ilmu odontologi forensik dalam bidang hukum. Kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga profesional di bidang odontology dan Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Aziz, Taufik; Efrila, Efrila; Suswantoro, Tri Agus
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i8.4382

Organ transplantation is a surgical procedure intended to replace a completely damaged or non-functioning organ with healthy tissue obtained from a donor. This process, as regulated under Article 124 paragraph (1) of the Health Law, is conducted to cure certain medical conditions, restore essential bodily functions, and must be carried out solely for humanitarian purposes. Furthermore, Article 124 paragraph (3) prohibits any form of trade involving human organs or tissues, highlighting the ethical and legal concerns associated with commercialization. Therefore, understanding and analyzing the legal framework governing organ transplantation is of critical importance to ensure compliance with national regulations and uphold ethical standards in medical practice. This research adopts a normative legal approach, focusing on the analysis of laws and regulations. In Indonesia, legal aspects of organ transplantation are regulated by Law No. 1268/2001, and further supported by several ministerial regulations, including Minister of Health Decree No. 17 of 2023, No. 53 of 2021, and Ministerial Regulation No. 38 of 2016.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat Kartika, Ronald Winardi; Nasser, M.; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5874

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.

Sengketa Klaim Rumah Sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Eriati, Eriati; Arimbi, Diah; Suswantoro, Tri Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.990

Sistim Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang telah mengamanatkan bahwa program Jaminan Kesehatan melalui suatu Badan Penyelenggara Sosial. Dengan terselenggaranya program Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan memiliki tugas, fungsi, wewenang untuk menjamin terselenggaranya Program Jaminan Sosial antara lain memiliki kewenangan yaitu kewenangan atribusi yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam penyelesaian sengketa klaim rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan data sekunder (Studi Kepustakaan). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah secara kualitatif dan ditarik dengan menggunakan Teknik penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sengketa klaim dapat menimbulkan perselisihan atas perjanjian kerjasama dan dapat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila kewajiban membayar lewat batas waktu sesuai perjanjian. Hal-hal yang membuat sumber masalah dalam pelaksanaan kerjasama fasilitas kesehatan ini berdampak resiko kerugian pada rumah sakit. Untuk mengurangi terjadinya sengketa klaim, maka perlu pengaturan detail tentang hal-hal yang berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran pada klaim termasuk pengaturan tentang kewenangan dan tanggungjawab BPJS dalam penyelesaian sengketa klaim yang adil dan bermartabat agar ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi rumah sakit peserta BPJS.

Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan Butarbutar, Richard Marihot; Mulyono, Mulyono; Suswantoro, Tri Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.993

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penegakan hukum yang belum optimal kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga sering terjadi konflik. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua? Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesisifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua harus memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kepatuhan terhadap hukum, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan solusi jangka panjang, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan pengawasan yang efektif. Konsep ideal penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua yaitu dengan kepatuhan terhadap hukum Nasional dan Internasional, memperhatikan keadilan dan perlindungan HAM, sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat Papua, pengembangan solusi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik, serta penggunaan Kekuatan yang Proporsional.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Pada Perubahan Prosedur Operasi Laparoskopi Ke Laparotomi Di Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia Efrila, Efrila; Suswantoro, Tri Agus; Adrian, Ronny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15730

Laparoskopi menggunakan beberapa sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan instrumen bedah, sehingga memungkinkan ahli bedah untuk melakukan operasi dengan kerusakan jaringan yang minimal. Sebaliknya, laparotomi memerlukan sayatan yang lebih besar untuk memberikan akses langsung ke organ-organ dalam perut. Meskipun laparoskopi telah menjadi pilihan utama untuk banyak prosedur bedah, namun terdapat beberapa situasi klinis di mana operasi harus diubah menjadi laparotomi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penelitian ini antara lain: Apa konsekuensi hukum bagi dokter bedah yang memilih untuk menggunakan laparotomi daripada bedah laparoskopi? Terakhir, saya ingin mengetahui perlindungan apa yang tersedia bagi ahli bedah yang memilih untuk melakukan laparotomi daripada prosedur laparoskopi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, temuan penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap dokter yang memutuskan untuk melakukan laparotomi daripada bedah laparoskopi terhadap pasiennya. Tujuan dari UU No. 17 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kepercayaan diri kepada dokter untuk merawat pasien sesuai dengan persyaratan hukum yang telah ditetapkan dengan jelas

Kesadaran Hukum Odontologi Forensik Nindyasari, Darra Ayu; Silitonga, Vera Dumonda; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3681

Odontologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik merupakan hal yang penting bagi para praktisi odontologi, terutama bagi para dokter gigi umum. Kesadaran hukum odontologi forensik akan membantu para praktisi odontologi untuk memahami peran mereka dalam proses penegakan hukum, serta untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada proses hukum. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik di kalangan praktisi odontologi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia dan 2) Peran Odontologi Forensik dalam mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan? Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis- normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ilmu odontologi forensik dalam bidang hukum. Kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga profesional di bidang odontology dan Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Payung Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Menghadapi Perselisihan Medis Rahayu, Anita; Rokhmat, Rokhmat; Silitonga, Vera Dumonda; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3687

Kebijakan administratif atau ketentuan hukum dalam pelayanan kesehatan rumah sakit tentunya mengatur tata cara pemberian pelayanan kesehatan yang memadai dan tepat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dalam menangani sengketa kedokteran, dan 2). Apa tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter dalam menangani perselisihan kedokteran? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Hukum dan Pendekatan Konseptual dan data yang diperoleh merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dalam menangani perselisihan kedokteran dengan pasien, yaitu dokter yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur berhak mendapatkan perlindungan hukum. dan pihak rumah sakit sebagai penanggung jawab akan melakukan serangkaian langkah. Pertama, membentuk instrumen yang tugasnya membantu direksi, misalnya komisi hukum, untuk menangani aspek hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan petugas kesehatan atau beberapa kejadian penyimpangan sebagai keadaan darurat.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search