Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Of World Science Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) International Journal of Law Social Sciences and Management Cognitionis Civitatis et Politicae
Zaini, Naya Amin
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PILKADA SERENTAK 2024 DI INDONESIA Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.580

Abstract

ABSTRAKPerhelatan demokrasi Indonesia pada tahun 2024 adanya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Negara yang mendasarkan konstitusi dalam sistem demokrasi dan berlandaskan hukum. Perwujudkan demokrasi dalam landasan konstitusi diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi). Namun segi legitimasi hukum agar tertip hukum, bahwa negara berdasarkan hukum (rule of law / rechtstaat). Oleh karena demokrasi harus dipandu (guiden) dengan dasar hukum maka demokrasi agar tidak terjadi brutal atau main hakim (eigenrechting). Sistem Pemilu dan Pilkada sebagai sarana menunjang negara yang adil, Makmur, Sejahtera, Sentosa, Bahagia untuk seluruh tumpah darah rakyat. Mekanisme demokrasi tersebut sebagai terobosan dan lompatan negara Indonesia untuk mengambil Langkah berani yang belum dilakukan sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Tulisan ini akan mengurai dari sebuah optik besar tema demokrasi namun dari segi spesifikasi penegakan hukum (law enforcement) yang hukum Pilkada di Indonesia. Bahan tulisan akan dielaborasi dari data normatif kemudian disusun dan dirancang sebuah deskripsi dari menjawab sebuah pokok persoalan. Bahwa hipotesa tulisan ini, mendeskripsikan jenis penegakan hukum dan cara penyelesaiannya yang mendasarkan pada landasan konstitusi dan hukum positif mengenai hukum Pilkada di Indonesia. Kata Kunci : Demokrasi, Penegakan Hukum, Pilkada.
PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Raharjo, Pujianto Tri; Sejati, Hono; Farida, Any; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.674

Abstract

ABSTRAK Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum, untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melakukan pelayanan kepada publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hambatan apa yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pelayanan publik. Kata Kunci : Pelayanan, Pegawai Kejaksaan, Kabupaten Semarang, Aparatur Sipil Negara
POLITIK HUKUM DAN HAM ( Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia ) Zaini, Naya Amin
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 2 (2016): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.987 KB) | DOI: 10.21067/jph.v1i2.1412

Abstract

The 1945 Constitution explain that Indonesia is a country based on law, that law as the main parameter in making policy and directing ideal of the country . Policy and orientation of country is inseparable from an Indonesian nation ideology and Indonesian basic norms. Because nation ideology is an characteristic of Indonesian nation in inspiring the material substance of constitution and legislation. In recognizing fundamentally ideology values of Indonesian nation can be traced in the thinking of the founders of Indonesian nation. The founders of Indonesian nation has initiated a debate, design, structure, crystallization great ideas to directing the ark of Indonesian toward a law nation-country that modern, large and create a better fate. Debate and formulation of basic values integrated in constitution and legislation is related to format of citizens' basic values that must be respected, protected and fulfilled by the Republic of Indonesia named human rights (HAM).
Legal Protection of Advocates' Immunity Rights Dewi Suryandari, Wieke; Zaini, Naya Amin
International Journal of Law Social Sciences and Management Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law Social Sciences and Management
Publisher : Yayasan Meira Visi Persada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69726/ijlssm.v2i1.89

Abstract

The right to advocate immunity is the legal protection given to advocates who can practice their profession freely without the threat of criminal or civil charges. This right to immunity is regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. However, the current legal protection is not yet fully effective because there is still a legal vacuum, especially in the scope of immunity rights outside the trial. As a result, advocates are still vulnerable to criminalization when performing their professional duties. This study aims to analyze the legal protection that is regulated and identify the shortcomings of regulations related to the right to advocate immunity. Using a normative legal approach, this study concludes that revisions and improvements are needed to clarify the limitations and scope of the right to immunity, including expanding the role of advocate organizations and educating law enforcement officers to prevent the criminalization of advocates.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
Reconstructing the Legal Framework of Standard Clauses in Insurance Agreements for Consumer Protection Suryadinata, Wawan; Zaini, Naya Amin; Suryandari, Wieke Dewi
Journal of World Science Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v3i11.1236

Abstract

Standard clauses in insurance agreements often result in legal certainty and adequate consumer protection. This study aims to reconstruct the legal framework governing standard clauses in insurance agreements to enhance consumer protection and ensure legal certainty. Using a normative juridical research method, the study adopts a statute and conceptual approach. Data were collected from legislative texts, legal literature, and case studies involving disputes over standard clauses in insurance agreements. The analysis focuses on identifying weaknesses in the current legal framework and proposing solutions to address them. The results reveal that the unilateral drafting of standard clauses by insurers often diminishes consumer rights and creates imbalances in contractual relationships. This research highlights the need for simplification of legal language, active consumer participation in drafting agreements, and stricter regulatory oversight. The study contributes to developing a fairer insurance policy framework, promoting transparency, accountability, and consumer trust in the insurance industry.
Strengthening legal certainty in the construction sector through the reconstruction of criminal sanctions for building failures Nasirin, Khoirun; Zaini, Naya Amin; Suryandari, Wieke Dewi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v4i2.1029

Abstract

The construction sector is vital for Indonesia's national economic development and infrastructure growth, serving as a foundation for public welfare and the built environment. However, the legal framework governing this sector faces significant challenges, particularly in addressing building failures and their associated accountability. The absence of clear definitions and specific criminal sanctions in Law No. 2 of 2017 on Construction Services creates legal uncertainty, undermining both accountability and enforcement mechanisms. This study analyzes regulatory gaps, focusing on weaknesses in existing legal provisions related to construction failures and exploring avenues for reconstructing criminal sanctions to enhance legal certainty and justice. Utilizing a normative juridical research method, the study identifies the ambiguity in defining construction failures and the lack of proportional sanctions as critical barriers to ensuring compliance, safety, and quality standards in the industry. The findings highlight the necessity for legislative reforms to provide a comprehensive definition of construction failure, establish proportional criminal sanctions, and implement effective dispute resolution mechanisms. Such measures aim to strengthen legal protections, foster industry accountability, and promote safer and higher-quality construction practices, contributing to the advancement of Indonesia’s construction sector and public interest.
Strengthening the Supervision Authority of Election Socialization through Collaboration Between KPU, Bawaslu, and Regional Governments Setiawan, Derry; Sejati, Hono; Zaini, Naya Amin
Cognitionis Civitatis et Politicae Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/politicae.v1i5.1638

Abstract

The background of this study focuses on the challenges faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in supervising election socialization, including limitations in human resources, insufficient funding, and inadequate infrastructure. Effective supervision of election socialization is crucial for ensuring voter awareness, understanding their rights and responsibilities, and fostering public participation in the electoral process. The aim of this study is to strengthen Bawaslu's supervisory authority through a collaborative approach involving the General Election Commission (KPU) and regional governments. Collaboration among these institutions is expected to address challenges and enhance the effectiveness of election socialization efforts. This study employs a qualitative research method to analyze existing collaborative practices and identify strategies for improving Bawaslu's authority and performance in supervising election socialization in Indonesia. The results indicate that collaborative efforts can create better synergy between Bawaslu, KPU, and regional governments, leading to improved supervision quality and increased public engagement in the electoral process. In conclusion, collaboration is a key strategy for addressing resource limitations and ensuring effective election socialization supervision. Strengthening Bawaslu's authority requires continuous support and engagement from all stakeholders.
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa'dillah Esdarwati, Susila Farida, Any Hono Sejati, Hono Irfan Rizky Hutomo Nasirin, Khoirun Raharjo, Pujianto Tri Retnowati, Indra Setiawan, Derry Suryadinata, Wawan Wieke Dewi Suryandari