Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Community Service Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Esdarwati, Susila
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
Reconstructing Independence of Indonesia’s Corruption Eradication Commission After Supervisory Board Reform in Criminal Justice Putra, Agus; Pujianto, Nawan; Hutomo, Irfan Rizky; Esdarwati, Susila
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.456

Abstract

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) was established as an independent state institution under Law No. 30 of 2002 to address corruption as an extraordinary crime. However, its institutional independence experienced a significant shift following the enactment of Law No. 19 of 2019, particularly through the establishment of the Supervisory Board with authority to grant prior approval for pro justitia actions such as wiretapping, searches, and seizures. This article aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and to formulate a normative reconstruction model that balances accountability and effectiveness within the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines national legislation, Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XVII/2019, international standards under the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and comparative practices of anti-corruption agencies in Hong Kong and Singapore. The findings demonstrate that the ex-ante control model exercised by the Supervisory Board has the potential to undermine operational independence, efficiency, and confidentiality in corruption law enforcement. This article concludes that reconstructing KPK independence requires reformulating the Supervisory Board’s authority toward an ex-post oversight model, reaffirming the KPK’s independent constitutional position, and harmonizing oversight mechanisms with principles of good governance. Such reconstruction is essential to preserve public trust and ensure the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.
Co-Authors Farida, Any Irfan Rizky Hutomo Lailasari Ekaningsih Pujianto, Nawan Putra, Agus Retnowati, Indra Ridho Sa’dillah Ahmad Surya Kusuma Wardana Zaini, Naya Amin