Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Community Service Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Esdarwati, Susila
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) UNTUK MASYARAKAT Esdarwati, Susila
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.224

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Untuk Mayarakat sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan teknik kualitatif. dengan sumber data yakni data primer (informan penelitian) dan data sekunder (buku referensi). Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Informan dalam penelitian adalah Ketua Tim Pelaksana, Wakil ketua Fisik BPN Kabupaten Semarang. Dan Kepala Desa Jetis, Kaliwungu. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yakni berdasarkan kapasitas yang memberikan kemudahan dan kesediaan dalam wawancara dan tanya jawab. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dilakukan secara induktif (dari data ke teori).Proses sosialisasi implementasi program PTSL oleh BPN Kabupaten Semarang merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan feedback dari masyarakat. Terlihat bagaimana BPN Kabupaten Semarang dalam menjalankan proyek besar seperti program PTSL yang bertempat di Desa Jetis, Kaliwungu. Berhasil memaksimalkan aspek sosialisasi untuk memberikan dasar logika kepada masyarakat yang majemuk. Sehingga dalam proses implementasi program PTSL tahun 2021, BPN Kabupaten Semarang dapat melakukan tujuan organisasi dengan baik.Dalam hal ini organisasi BPN Kabupaten Semarang terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi yang dipahami oleh masyarakat. BPN Kabupaten Semarang menggunakan komunikasi sebagai pengorganisasian manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami program PTSL.
PROBLEMATIKA JUAL-BELI HAK ATAS TANAH DENGAN PENJUAL SUDAH ALMARHUM DAN MEMILIKI DUA ISTRI Esdarwati, Susila
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.383

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengkaji Problematika dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah dan untuk mengetahui akibat dari penjualan atas tanah dengan penjual yang sudah almarhum dengan berstatus memiliki dua istri. Dipakai metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian prespektif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak berkaitan. Informan dalam penelitian ini adalah Penjual, Pembeli, dan Para Ahli Waris. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dilakukan secara induktif (data ke teori). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa akibat dari problematika yang ada adalah : ketidak sepaham antara ahli waris, penghambatan proses peralihan hak kepemilikan atas tanah.Kata kunci : problematika hak kepemilikan atas tanah, akibat problematika
PENYALAHGUNAAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI TERMINAL TIPE A BAWEN (BPTD WILAYAH X JATENG & DIY) Warsito, Lilik; Wardana, Surya Kusuma; Esdarwati, Susila; Aprianto, Aprianto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.671

Abstract

ABSTRAK Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi sarana transportasi yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum. Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah klasifikasi perjalanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang berbeda. Pengusaha angkutan wajib harus memiliki surat izin usaha pengangkutan. Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek. Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Kata Kunci : Penyalagunaan, Trayek, Angkutan Umum, Bus Antar Kota Antar Provinsi
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa'dillah Ahmad, Ridho Sa’adillah Aprianto . Farida, Any Irfan Rizky Hutomo Lailasari Ekaningsih Lilik Warsito Retnowati, Indra Surya Kusuma Wardana Zaini, Naya Amin