Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation of Notary Responsibility Association in the Online Administration System Sejati, Hono; Suryandari, Wieke Dewi
Sultan Agung Notary Law Review Vol 5, No 1 (2023): March 2023
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.5.1.8-19

This study aims to analyze procedure for registering associations is through the online Legal Entity Administration System. 2) The role and responsibilities of a notary in carrying out the registration of associations through the online Legal Entity Administration System. The approach method in this research is a sociological juridical approach. The data used are primary data and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out in a descriptive analytical manner. The conclusion show the association registration procedure through the online Legal Entity Administration System is uncomplicated. The procedure begins with an application for ordering the name of the association through SABH www.ahu.go.id, then the application for legalization of the association's legal entity must be submitted by a notary with supporting documents submitted electronically. Supporting documents in the form of an electronic statement from the applicant. A statement letter containing the completeness of the association's establishment documents from the applicant. The Ministerial Decree concerning the legalization of the legal entity association is issued no later than 14 days. The period of time is calculated from the date of the statement of no objection from the Minister. The fee for ordering the name of the association is IDR 100,000, -, while for the ratification of the establishment of the association of IDR 250.000,-. 2). The role of the notary in carrying out the registration of associations through the online legal entity administration system is to order names and register the ratification of the association to the minister through the SABH. Notaries have an important role in managing the legal entity of the Association. People who need the legal entity ratification of the Association cannot access the SABH directly but must go through a Notary who has been registered in the SABH. This is because the notary plays a role in carrying out statutory orders so that the interests of the parties do not violate the law.

PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Raharjo, Pujianto Tri; Sejati, Hono; Farida, Any; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.674

ABSTRAK Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum, untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melakukan pelayanan kepada publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hambatan apa yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pelayanan publik. Kata Kunci : Pelayanan, Pegawai Kejaksaan, Kabupaten Semarang, Aparatur Sipil Negara

Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Melalui Pengenalan Warisan Budaya dan Permainan Tradisional Jawa Tengah di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur-Malaysia: Enhancing National Awareness Through the Introduction of Central Javanese Cultural Heritage and Traditional Games in Sungai Mulia 5 Kuala Lumpur-Malaysia Aprilia, Rennanti Lunnadiyah; Satibi, Imam; Hermawan, Risdianto; Maemunah, Titi; Priyanto, Eko; Sukawi, Zaenal; Irianto, Heru; Khoiri, Ahmad; Affandi, Achmad; Sejati, Hono; Handriani, Eka; Sutomo, Sutomo; Legowo, Yogi Ageng Sri; Hafni, Nurlaili Dina
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 5 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.9283

In the era of globalization, national identity poses a unique challenge, particularly for Indonesian diaspora children living far from their homeland. The children at Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 (SB SM 5) in Kuala Lumpur, Malaysia, are mostly migrant children growing up in environments with minimal exposure to Indonesian culture. This condition risks weakening their emotional connection to national identity and the cultural heritage of Nusantara. This international community service program aims to enhance the national awareness of children aged 10–14 years at SB SM 5 by introducing the cultural heritage of Borobudur Temple as a symbol of national civilization and traditional Javanese games such as cublak-cublak suweng. The methods used include participatory approaches, edutainment, and experiential learning, designed to create an interactive and enjoyable learning experience. The children participated in activities such as visual presentations, storytelling, hands-on traditional games, and reflections on national values. The results demonstrated an increase in knowledge about Borobudur from 10% to 90% and a high level of enthusiasm for traditional games. The children not only gained an understanding of Indonesian culture but also felt a sense of pride and emotional closeness to their homeland. As a follow-up, plans include the development of digital modules, regular cultural classes, and collaboration with diaspora communities to ensure the sustainability of this program. This initiative successfully established an emotional connection between diaspora children and Indonesia's cultural identity, making it a model applicable to other diaspora communities

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu’atun, Dika Ratu; Umami, Anni Shanty
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.765

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual

Cavities in Law Regarding Consumer Protection Due to Non-Similar Trademark Similarities Apriyani, Ida; Sejati, Hono; Amin Zaini, Naya
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 5 No. 11 (2024): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v5i11.20686

Consumer protection is an important aspect of intellectual property law, particularly in the context of non-similar trademark similarities. This study aims to identify legal gaps that arise due to the lack of clear regulations concerning trademarks that are not of the same type. In this research, the research method used is the statutory approach, also known as normative legal research. In the first subsection, various forms of legal gaps are outlined, including difficulties in determining the level of similarity between trademarks in different categories and the impact this has on consumers' rights to receive quality products. This study also discusses the consequences arising from these legal gaps, such as confusion among consumers and the potential for deception by irresponsible business actors. Additionally, the study suggests remedial measures, including the need for regulatory revisions and strengthening law enforcement, to ensure more effective protection for consumers. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of better legal policies for consumer and trademark protection in Indonesia.

Consumer Data Protection In Electronic Transaction Practices In E-Commerce Salim, Alikhan; Susilowati, Tri; Sejati, Hono
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): JETBIS : Journal Of Economics, Technology and Business
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.128

Online transactions provide huge benefits for buyers and sellers. For buyers, the convenience of shopping without having to go to a physical store is the main benefit. They can compare prices and products from various sellers, saving time and transportation costs. For sellers, online transactions open up wider market opportunities, increase product exposure, and increase sales and distribution efficiency. However, the risk of personal data leakage always lurks in online transactions. This issue is serious and can compromise consumers' privacy and information security. Data leaks can occur when personal information such as names, addresses, telephone numbers, emails, credit card details and other personal data falls into unauthorized hands. The research aims to explore the protection of consumers' personal data and examine the responsibility of marketplaces in dealing with data leaks. The author uses a normative juridical approach, which includes primary and secondary legal analysis, as well as descriptive analysis to summarize applicable regulations and legal theory related to practice. The results show that Indonesia has Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Consumer Personal Data to protect personal data. Marketplaces that violate these rules may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations, while consumers have the right to file a lawsuit for marketplace negligence in accordance with Article 1366 of the Civil Code.

Law Enforcement Of Digital Asset Confiscation In Money Laundering Crimes SD, Tb. Soenmandjaja; Sejati, Hono; Lamijan, Lamijan
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): JETBIS : Journal Of Economics, Technology and Business
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.129

Money laundering is a serious crime that harms the interests of society, causes economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracking the flow of money from money laundering will be more difficult. Due to this complexity, asset forfeiture becomes crucial because the approach method used is known as "follow the money." This research reviews asset forfeiture in money laundering from a law enforcement perspective. This research evaluates asset confiscation methods in money laundering cases from a law enforcement perspective, aiming to better protect societal interests and prevent criminals from gaining illicit profits. This research is normative or doctrinal, also known as dogmatic research with a conceptual and legislative approach. The findings indicate that, although asset forfeiture has been regulated through criminal prevention actions based on the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, as well as civil and administrative actions based on the Anti-Money Laundering Act, there are still shortcomings in regulations that allow criminals to hide their illegal gains. It has not achieved justice and harms both the country and the victims of money laundering. To ensure crime doesn't benefit perpetrators, it's essential to expand asset seizure regulations by revising the Anti-Money Laundering Act to include civil seizures and cover all crime-related assets. Strengthening protections for innocent third parties is also necessary to uphold justice.

Consumer Data Protection In Electronic Transaction Practices In E-Commerce Salim, Alikhan; Susilowati, Tri; Sejati, Hono
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.128

Online transactions provide huge benefits for buyers and sellers. For buyers, the convenience of shopping without having to go to a physical store is the main benefit. They can compare prices and products from various sellers, saving time and transportation costs. For sellers, online transactions open up wider market opportunities, increase product exposure, and increase sales and distribution efficiency. However, the risk of personal data leakage always lurks in online transactions. This issue is serious and can compromise consumers' privacy and information security. Data leaks can occur when personal information such as names, addresses, telephone numbers, emails, credit card details and other personal data falls into unauthorized hands. The research aims to explore the protection of consumers' personal data and examine the responsibility of marketplaces in dealing with data leaks. The author uses a normative juridical approach, which includes primary and secondary legal analysis, as well as descriptive analysis to summarize applicable regulations and legal theory related to practice. The results show that Indonesia has Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Consumer Personal Data to protect personal data. Marketplaces that violate these rules may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations, while consumers have the right to file a lawsuit for marketplace negligence in accordance with Article 1366 of the Civil Code.

Law Enforcement Of Digital Asset Confiscation In Money Laundering Crimes SD, Tb. Soenmandjaja; Sejati, Hono; Lamijan, Lamijan
Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS) Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/jetbis.v3i8.129

Money laundering is a serious crime that harms the interests of society, causes economic instability in a country, and is more dangerous than corruption because tracking the flow of money from money laundering will be more difficult. Due to this complexity, asset forfeiture becomes crucial because the approach method used is known as "follow the money." This research reviews asset forfeiture in money laundering from a law enforcement perspective. This research evaluates asset confiscation methods in money laundering cases from a law enforcement perspective, aiming to better protect societal interests and prevent criminals from gaining illicit profits. This research is normative or doctrinal, also known as dogmatic research with a conceptual and legislative approach. The findings indicate that, although asset forfeiture has been regulated through criminal prevention actions based on the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, as well as civil and administrative actions based on the Anti-Money Laundering Act, there are still shortcomings in regulations that allow criminals to hide their illegal gains. It has not achieved justice and harms both the country and the victims of money laundering. To ensure crime doesn't benefit perpetrators, it's essential to expand asset seizure regulations by revising the Anti-Money Laundering Act to include civil seizures and cover all crime-related assets. Strengthening protections for innocent third parties is also necessary to uphold justice.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search