Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Law (EJIL) Jurnal Ilmu Hukum
Nina Nursari
STAI Siliwangi Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERKEMBANGAN PRANATA BANK SYARI’AH DI INDONESIA UPAYA MENDORONG PEREKONOMIAN UMAT BERBASIS MAQASID AL SYARI’AH Nina Nursari; Ateng Ruhendi; Ikhwan Ikhwan; Riva Abdillah Aziz
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 1 No. 1 (2023): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v1i1.489

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan gerakan umat islam Indonesia dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis Maqasid Al-Syari’ah, sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan Maqasid Al-Syari’ah dalam bidang perbankan dapat disebut sebagai bagian dari perjuangan umat islam di bidang ekonomi syari’ah. Sehingga, keberadaannya memerlukan perlindungan legislasi. Peranan pemerintah dalam menegakkan hukum syari’ah sangat berpengaruh. Sistem Bank Islam merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah sebagai upaya mendorong umat dalam memajukan perekonomian berbasis Maqasid Al-Syari’ah di Indonesia. Abstract: This study aims to determine the thoughts and movements of Indonesian Muslims in building a popular economy based on Maqasid Al-Syari'ah, as an alternative to the capitalist economic system and socialist economic system. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results showed that the enforcement of Maqasid Al-Shari'ah in the banking sector can be called part of the struggle of Muslims in the field of shari'ah economy. Thus, its existence requires the protection of legislation. The role of the government in enforcing shari'ah law is very influential. The Islamic Bank System is a result of the transformation of economic principles and mechanisms contained in the Quran and al-Sunnah as an effort to encourage the Ummah to advance the economy based on Maqasid Al-Shari'ah in Indonesia.
PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 2 No. 2 (2024): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v2i2.903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh praktik riba terhadap gagal bayar pinjaman online dan dampaknya pada krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan, dari perspektif ekonomi Islam. Praktik riba dalam sistem pinjaman online, yang sering kali melibatkan suku bunga tinggi dan ketentuan yang tidak transparan, berdampak signifikan pada tingkat gagal bayar nasabah. Kondisi ini memicu krisis reputasi dan kredibilitas yang merugikan, baik bagi individu nasabah maupun institusi keuangan. Berdasarkan pandang ekonomi Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan yang diamanatkan oleh syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), yang melarang keras praktik riba serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memperbaiki reputasi serta kredibilitas nasabah, dengan menekankan pada transaksi yang transparan, adil, dan berbasis kemaslahatan.
Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia Nasrudin Nasrudin; Nina Nursari
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1268

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.
Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin Nasrudin; Nina Nursari; Jujun Jamaludin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksualitas dan Implementasinya dalam Pemenuhan Hak Korban Mutiara Jihan Aziza; Utang Rosidin; Nina Nursari
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2833

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual merupakan persoalan penting karena kerentanan anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak korban selama proses penanganan perkara. Meskipun kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai instrumen perlindungan korban telah memberikan dasar normatif yang semakin komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala dalam pemenuhan hak anak secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi problematika implementasinya dalam pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konstruksi perlindungan hukum, implementasi pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, dan problematika dan upaya penguatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual telah mencakup hak atas perlindungan, pendampingan, bantuan hukum, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dari viktimisasi berulang, tetapi implementasinya belum optimal akibat keterbatasan koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat penegak hukum, akses terhadap layanan pemulihan, serta mekanisme pemenuhan restitusi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif perlindungan berbasis kepentingan terbaik anak melalui integrasi penegakan hukum, pemulihan, dan pemenuhan hak korban dalam satu kerangka perlindungan yang berorientasi pada korban.
Co-Authors Ateng Ruhendi Ikhwan Ikhwan Jujun Jamaludin Mutiara Jihan Aziza Nasrudin Nasrudin Riva Abdillah Aziz Utang Rosidin