Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Journal of Islamic Law (EJIL) Jurnal Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica
Jujun Jamaludin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dikotomi Pemilihan Kepala Daerah: Demokrasi dan Dinasti Perspektif Islam Jujun Jamaludin
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v1i1.26680

Abstract

Indonesia is a large country and is crowned as the largest archipelagic country inthe world. Indonesia consists of various ethnic groups, languages and religions.However, when the local elections take place, different perceptions from thecommunity often arise, issues that often occur include: legal issues, historicalissues, and "Syara" religious issues. Political dynasties are not the right system toapply to the State of Indonesia, because the State of Indonesia is not a countrywith a monarchical system of government that elects leaders based on lineage butdemocracy or elections. Muslims in Indonesia more easily accept democracy,because democracy is not related to and does not conflict with the rules of Fiqhand Sufism. The purpose of organizing elections is to achieve an orderly andpeaceful transition of government leadership, replacement of officials who willrepresent the interests of the people, implement the principle of people'ssovereignty, and implement the principle of citizens' human rights. The process ofchange in the Regional Head Election will certainly bring positive and negativeimpacts. The positive impact is that people will be more mature and independentin choosing their future leaders. While the negative impact requires a sizableelection fund, prone to commotion and disruption of the bureaucracy ingovernment. Indonesia merupakan negara besar dan dinobatkan sebagai negara kepulauanterbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, danagama. Namun Ketika pilkada berlangsung seringkali muncul persepsi yangberbeda dari masyarakat, isu-isu yang sering terjadi diantaranya: Isu hukum,Isu sejarah, dan Isu agama “Syara”. Dinasti politik bukanlah sistem yang tepatuntuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlahnegara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpinberdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan. umat Islamdi Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidakberkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf.Tujuan penyelenggaraan pemilu Mewujudkan peralihan kepemimpinanpemerintahan secara tertib dan damai, Pergantian pejabat yang akan mewakilikepentingan rakyat, Mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, danMelaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Proses perubahan dalamPemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dannegative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa dan mandiri dalammemilih calon pemimpinnya. Sedangkan dampak negatif membutuhkan danapemilu yang cukup besar, rawan keributan dan terganggunya birokrasi dalampemerintahan. 
PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH Nina Nursari; Nasrudin Nasrudin; Jujun Jamaludin; Mustofa Mustofa
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.
Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin Nasrudin; Nina Nursari; Jujun Jamaludin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Penguatan Desa Sadar Hukum: Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal dan Praktik Rentenir Dian Herdiana; Jaenudin; Neni Nuraeni; Muhammad Asro; Diah Siti Sa’diah; Cucu Susilawati; Nasrudin Nasrudin; Iskandar Iskandar; Jujun Jamaludin; Vinna Sri Yuniarti; Didah Durrotunnafisah; Sumiati Sumiati
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik pinjaman online ilegal dan rentenir keliling ('Bank Emok') berbunga tinggi mengancam stabilitas sosial-ekonomi perdesaan. Pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi preventif bagi masyarakat Desa Simpen Kaler, Kabupaten Garut dalam menghadapi jeratan utang. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan hukum partisipatif yang memadukan perspektif Hukum Positif (UU P2SK, UU ITE) dan Hukum Ekonomi Syariah (Larangan Riba, Qardhul Hasan). Kegiatan melibatkan 50 orang, terdiri atas 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat desa dan 20 tim pelaksana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasilnya, literasi hukum meningkat terkait aspek legalitas transaksi dan konsekuensi teologis transaksi ribawi. Kegiatan ini berhasil membangun komitmen kolektif warga menolak pinjaman ilegal serta mendorong pemberdayaan lembaga keuangan syariah mikro demi kemandirian ekonomi desa
Co-Authors Asro, Muhammad Diah Siti Sa’diah Dian Herdiana Didah Durrotunnafisah Iskandar Iskandar Jaenudin Mustofa Mustofa Nasrudin Nasrudin Neni Nuraeni, Neni Nina Nursari Nina Nursari Sumiati Sumiati Susilawati, Cucu Yuniarti, Vinna Sri