Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Dynamics of Organic Farming Institution Towards Sustainable Development Indriana, Hana; A Kinseng, Rilus; Adriana, Galuh
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 2 (2016): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.096 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v4i2.13652

Abstract

The development of organic agriculture is significant both at local, national, regional, and global in the last two decades and organic farming has matured enough to offer lesson. In the process, these developments characterized by a variety of internal and external conflicts such as conflict of interest, the data conflicts, resource conflicts, and structural conflicts. Products from various conflicts between the actors who are related, ultimately forming institutional arrangements. This study aims to explain the mechanisms that made the actors involved in organic farming in managing conflicts by placing community as an important actor. This study uses a constructivist paradigm that seeks to understand the meaning construction management of conflicts of various actors. The study was conducted in three locations namely Tasikmalaya District, West Java, Boyolali, Central Java, and Malang in East Java. Conflict management model that has been built by the institutional organic farming in Tasikmalaya, Boyolali, and Malang a lesson learned for other lowland rice farming locations that could potentially be the location of the development of organic rice. In the development phase, while this institutional organic farming that have been built are encouraged to ensure food security where production is not only oriented to meet export demand, but also meet the needs of organic food at the local and national levels.Keywords: conflict management, organic farming, sustainability, food securityABSTRAKPerkembangan pertanian organik cukup signifikan baik di level lokal, nasional, regional, maupun global dalam dua dekade terakhir ini dan organic farming has matured enough to offer lesson. Pada prosesnya, perkembangan tersebut diwarnai oleh beragam konflik baik internal maupun eksternal berupa konflik kepentingan, konflik data, konflik sumber daya, maupun konflik struktural. Produk dari beragam konflik diantara aktor-aktor yang terkait tersebut, pada akhirnya membentuk aturan-aturan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam pertanian organik dalam melakukan manajemen konflik dengan menempatkan komunitas sebagai aktor penting. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang berupaya untuk memahami konstruksi makna manajemen konflik dari berbagai aktor. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yaitu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, dan Kabupaten Malang Jawa Timur. Model manajemen konflik yang telah dibangun oleh kelembagaan pertanian organik di Tasikmalaya, Boyolali, dan Malang menjadi pembelajaran bagi lokasi pertanian padi sawah lainnya yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan padi organik. Pada fase pengembangan sementara ini, kelembagaan pertanian organik yang berhasil dibangun didorong untuk menjamin ketahanan pangan dimana produksi bukan hanya diorientasikan untuk memenuhi permintaan ekspor namun juga dapat memenuhi kebutuhan pangan organik di tingkat lokal dan nasional.Kata kunci: manajemen konflik, pertanian organik, keberlanjutan, ketahanan pangan
Adaptive capacity of coastal community to food insecurity due to climate change-a case of village in West Java K. Panjaitan, Nurmala; Adriana, Galuh; Virianita, Ratri; Karlita, Nanda; Intan Cahyani, Renita
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 3 (2016): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.209 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v4i3.14736

Abstract

ABSTRACTClimate change provokes various problems on coastal community’s life such as reduction in the quantity and quality of the catch, sea-water flood, storms, tidal waves, and drought. Many impacts of climate change will not lead to the vulnerability of coastal communities when a community has sufficient adaptive capacity. The purpose of this study was to analyze the adaptive capacity of coastal communities to food insecurity as the impacts of climate change. Mix method approach such as survey, in-depth interviews, focus group discussions and observation was applied to collect the data. The unit analysis was community level (n = 100 poor fishery households, beneficiaries of government’s poor rice program). The adaptive capacity of communities to food insecurity is relatively low due to low institutional memory, unable to conduct innovative learning and especially the lack of connectedness with others outside the community. There is no Collective action to cope with food insecurity due to poverty, community’s culture and lack of local leadership.Keywords: Climate change, adaptive capacity, coastal community, food insecurityABSTRAKPerubahan iklim menimbulkan banyak masalah pada kehidupan komunitas pesisir seperti penurunan kualitas dan kuantitas tangkapan, rob, badai, gelombang pasang dan kekeringan. Berbagai dampak perubahan iklim tidak akan menyebabkan kerentanan komunitas pesisir bila komunitas itu mempunya kapasitas adaptasi yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kapasitas adaptasi komunitas nelayan untuk melihat kesiapan komunitas dalam menghadapi kerawanan pangan akibat perubahan iklim. Pendekatan survei, wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi digunaan untuk mengumpulkan data. Unit analisa adalah pada tingkat masyarakat dengan sumber data 100 rumahtangga nelayan miskin yang merupakan penerima program raskin. Kapasitas adaptasi masyarakat terhadap kerawanan pangan tergolong rendah karena rendahnya institutional memory, tidak mampu melakukan innovative learning dan kurangnya connectedness terutama dengan pihak lain di luar komunitas. Aksi kolektif dari komunitas untuk mengatasi kerawanan pangan tidak ada yang disebabkan oleh kemiskinan,budaya komunitas dan kurang berfungsinya kepemimpinan lokal.Kata kunci: Perubahan iklim, kapasitas adaptasi, pantai komunitas, kerawanan pangan
Cohesivity Fisheries Community in the Face of Climate Change on the Coast of Western Java Adriana, Galuh; K. Pandjaitan, Nurmala; Hadi Dharmawan, Arya
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 1 (2017): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.515 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v5i1.16275

Abstract

ABTRACTThe conditions of fishermen is very dependent with nature. Climate change that happening makes nature more difficult to predict. That can make the living of fishermen more vulnerabel. Communities that have a strong cohesiveness will have a collective action to deal with climate change. The purpose of this study is to see the level of cohesiveness fisherman in the face of climate change. The method used is mix method using questionnaire, observation and in-depth interviews. The number of respondents was 100 people. The selection of respondents was done by simple random sampling technique, where the study population are members of “raskin” program from government. The results are fisheries community have a strong social capital, sense of community and community collective efficacy, which is produced strong cohesiveness. However, in reality what is perceived is not necessarily reflected in everyday life. Collective action found only in activities that support public facilities. However, collective action for the economic interests only occurs in certain interest groups. According the results can be argued that the level of fishing community cohesiveness is high, but only produce preparadness for climate change.Keywords: social cohesion, collective action, fisheries communityABSTRAKKehidupan nelayan sangat bergantung dengan alam. Perubahan iklim yang terjadi membuat alam semakin sulit untuk diprediksi. Kondisi tersebut membuat kehidupan nelayan semakin vulnerabel. Komunitas yang memiliki kohesivitas yang kuat akan memiliki aksi kolektif untuk menghadapi perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat kohesivitas komuitas nelayan dalam mengahadapi perubahan iklim. Metode yang digunakan adalah mix method dengan menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara mendalam. Jumlah responden adalah 100 orang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik simple random sampling, dimana populasi penelitian adalah anggota komunitas penerima program beras raskin dari pemerintah. Hasil penelitian adalah komunitas nelayan memiliki modal sosial, sense of community dan community collective efficacy yang kuat, yang akan menghasilkan kohesivitas yang kuat. Akan tetapi, apa yang dirasakan belum tentu tercerimin pada kehidupan sehari-hari. Aksi kolektif hanya terdapat pada kegiatan yang mendukung fasilitas umum. Akan tetapi aksi kolektif untuk kepentingan ekonomi hanya terjadi pada kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Berdasarkan hasil dapat dikatakan bahwa tingkat kohesivitas komunitas nelayan tinggi, tetapi hanya menghasilkan kesiapan untuk menghadapi perubahan iklim.Kata kunci: kohesivitas, aksi kolektif, komunitas pesisir
Membangun Kelembagaan Adil dalam Relasi Patron-Klien Garam Rakyat Madura Kurniawan, Tikkyrino; Kinseng, Rilus A.; Taryono; Purnomo, Agus Heri; Sapanli, Kastana; Yanti, Bayu Vita Indah; Adriana, Galuh; Suryadarma, Sheviyola Denenti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1384-1388

Abstract

Relasi patron–klien dalam tata niaga garam rakyat Madura masih menjadi penghambat utama kesejahteraan petambak. Patron berperan sebagai pemberi modal dan pengendali distribusi, sementara negara belum hadir secara efektif untuk melindungi petambak. Akibatnya, petambak bergantung pada patron untuk modal dan akses pasar, sehingga sulit menentukan harga secara mandiri. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan teknis pemerintah yang bersifat top-down tidak mampu menjawab realitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Meski begitu, muncul inisiatif perlawanan sosial berupa pembentukan koperasi dan jaringan distribusi alternatif yang menunjukkan arah baru menuju kemandirian ekonomi petambak. Policy brief ini menegaskan pentingnya membangun kelembagaan distribusi garam berbasis komunitas, memperkuat koperasi melalui dukungan regulasi dan pembiayaan, serta mendorong transparansi harga dan informasi melalui digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat berperan sebagai fasilitator yang memastikan keadilan ekonomi bagi petambak garam rakyat.