Garuda - Garba Rujukan Digital

THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA Dani Somantri, Muhamad; Dahwadin, Dahwadin
Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora - UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/tos.v8i1.4404

Lately contradictory attitude toward a variety of social maturity often practiced in religious life, state and nation. Characterized by increasing the ideology of intolerance, claims of truth, apathy, radicalism, terrorism, and violence, racial background which would almost the stability of national unity of Indonesian. Efforts to push the level of socio-religious intolerance becomes the collective responsibility, one through the strengthening of research-based schools of religious moderation both theoretical and practical.The significance of this study is to track messages of religious moderation contained in the manuscript Tanbih TQN Boarding School Suryalaya Tasikmalaya. Type a descriptive qualitative research methodology to approach the content analysis study (content analysis) to the data source.The research found that the manuscript is a testament mursyid Tanbih Sheikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) to all the brothers TQN Suryalaya. To obtain the inner and outer happiness and safety of life hereafter in accordance with the purpose bertarekat, then the text Tanbih true not only seen as sakralitas to be read and heard in every activity TQN Boarding School Suryalaya brothers, but also must be realized in the social life. Because the script Tanbih containing messages of religious moderation in the life of the nation which includes: (1) harmonization of the relationship between religion and state; (2) an attitude of respect and appreciate people who are older (seniority); (3) mutual compassion in the form of mentoring, guiding, and advising the kindness to younger (junioritas); (4) humility to an equal; (5) always put the collective interest above the interests of individual / group; (6) the attitude of generous, virtuous, and warm-hearted towards the poor; and (7) maintain the environment so maintained continuity.

PERAN ILMU SHARF DAN NAHWU TERHADAP PEMAHAMAN AL-QUR’AN SANTRI SALAFIYYAH PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN GARUT Hapsah Fauziah; Dahwadin; Yanyan Nurjani; Siti Aliyah
Jurnal Naratas Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Naratas
Publisher : STAI Al-Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jn.v1i1.33

Ilmu Sharf dan Nahwu merupakan dua disiplin ilmu dalam bidang tata Bahasa Arab. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Untuk memahami Al-Qur’an yang baik dan benar setiap orang haruslah mendalami Ilmu Sharf dan Nahwu terlebih dahulu. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Ilmu Sharf dan Nahwu terhadap pemahaman Al-Qur’an pada santri salafiyah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Garut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pemahaman Al-Qur’an setelah santri mengikuti mata pelajaran yang memfokuskan pada kaidah Bahasa Arab lmu Sharf dan mata pelajaran yang memfokuskan pada kaidah Bahasa Arab Ilmu Nahwu dan mengetahui peran Ilmu Sharf dan Nahwu terhadap pemahaman Al-Qur’an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu peneliti mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), diantaranya adalah dengan mengadakan tes baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ilmu Sharf dan Nahwu memliki peran dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemahaman Al-Qur’an santri salafiyah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Garut. Hal tersebut terbukti ketika santri ditugaskan mengkaji Al-Qur’an, dalam menentukan isi mereka mengidentifikasi asal kata yang sulit dipahami terlebih dahulu dan menentukan jabatan atau kedudukan kata dalam kalimat tersebut lalu kemudian dapat menyimpulkann maksud dari ayat Al-Qur’an yang dikaji tersebut.

THE MESSAGE OF RELIGIOUS MODERATION IN TANBIH QADIRIYAH NAQSYABANDIYAH (TQN) PONDOK PESANTREN SURYALAYA Muhamad Dani Somantri; Dahwadin Dahwadin
Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora - UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/tos.v8i1.4404

Lately contradictory attitude toward a variety of social maturity often practiced in religious life, state and nation. Characterized by increasing the ideology of intolerance, claims of truth, apathy, radicalism, terrorism, and violence, racial background which would almost the stability of national unity of Indonesian. Efforts to push the level of socio-religious intolerance becomes the collective responsibility, one through the strengthening of research-based schools of religious moderation both theoretical and practical.The significance of this study is to track messages of religious moderation contained in the manuscript Tanbih TQN Boarding School Suryalaya Tasikmalaya. Type a descriptive qualitative research methodology to approach the content analysis study (content analysis) to the data source.The research found that the manuscript is a testament mursyid Tanbih Sheikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) to all the brothers TQN Suryalaya. To obtain the inner and outer happiness and safety of life hereafter in accordance with the purpose bertarekat, then the text Tanbih true not only seen as sakralitas to be read and heard in every activity TQN Boarding School Suryalaya brothers, but also must be realized in the social life. Because the script Tanbih containing messages of religious moderation in the life of the nation which includes: (1) harmonization of the relationship between religion and state; (2) an attitude of respect and appreciate people who are older (seniority); (3) mutual compassion in the form of mentoring, guiding, and advising the kindness to younger (junioritas); (4) humility to an equal; (5) always put the collective interest above the interests of individual / group; (6) the attitude of generous, virtuous, and warm-hearted towards the poor; and (7) maintain the environment so maintained continuity.

Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice Dahwadin Dahwadin; Syaik Abdillah; Sasa Sunarsa; Muhamad Dani Somantri; Enceng Iip Syaripudin; Hapsah Fauziah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v19i1.11768

This paper discusses the role of women as witnesses in a court. This is one of debatable issues in Islamic law considering the provision stating that the value of two women’s testimony is equal to one man’s testimony. Based on a more comprehensive discussion and by revisiting the Islamic resources on this issue, this paper concludes that the provision in the hadith, historically, regards heavily on women’s capability and readiness to perform their duties as witnesses. It can be seen in the case of qadzaf where women can be witnesses for themselves (by stating four oaths in the name of Allah). Therefore, in the current development, women’s role as witnesses needs to be reconsidered so that women can appear in the judiciary to play a role in supporting justice. Penelitian literatur (library research) ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan kesaksian perempuan dalam Islam melalui pendekatan analitik terhadap ketentuan dalam fikih keadilan yang ditinjau melalui berbagai berbagai corak diskusi dan referensi yang mendukung penelitian ini. Kesaksian merupakan proses menemukan dan membuktikan kebenaran dalam perkara perdata maupun pidana. Dalam hukum Islam, hal-hal yang membutuhkan kesaksian seperti itu adalah pernikahan dan perceraian yang menyangkut hudud dan qisha. Ada beberapa kriteria khusus dalam memberikan kesaksian. Dalam masalah-masalah spesifik, perempuan tidak diizinkan memberikan kesaksian, diantaranya ialah wilayah hudud dan qisha. Ketentuan lainnya ialah perempuan dapat menjadi saksi di pengadilan, tetapi hanya dalam kasus perdata (transaksi keuangan), dan itupun bobot dua wanita sama dengan satu pria. Apabila merujuk pada makna teks, maka jelas siapa pun dia (wanita) dan kualifikasinya tidak diperbolehkan untuk melayani sebagai saksi dalam kasus pidana. Meskipun secara historis, terbukti banyak wanita cerdas, memiliki kedewasaan emosional, kredibilitas, dan berbagai kemampuan yang memenuhi syarat untuk tampil sebagai saksi dalam kasus-kasus, baik sipil maupun pidana. Masalah kesaksian seorang perempuan tersebut dinilai oleh sebagian orang sebagai salah satu perbedaan yang mensubordinasi perempuan.

ANALISA HUKUM MENUNDA KEHAMILAN PERKAWINAN USIA DINI PERSPEKTIF ISTIHSAN SEBUAH UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BERKUALITAS Muhamad Dani Somantri; Dahwadin Dahwadin; Faisal Faisal
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPerkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga bahagia, harmonis, sejahtera, unggul, dan berkualitas yang turut berkontribusi dalam mewujudkan program pembangunan keluarga nasional seutuhnya. Namun temuan empirik menunjukan, masih terdapat institusi keluarga yang belum mengoptimalkan tujuan perkawinan. Hal itu disebabkan oleh faktor ketidaksiapan usia perkawinan baik dari aspek fisik, psikis, maupun spiritual. Penelitian ini menerapkan metode pengambilan hukum istihsan terhadap tradisi perkawinan usia dini yang langsung mengalami kehamilan. Jenis Penelitian ini termasuk yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan eksplorasi data primer-sekunder yang kemudian dianalisa. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunda kehamilan: mubah, mubah muqayad, makruh, dan haram. Secara normatif praktik menunda kehamilan masih belum sampai pada tahapan hukum yang mewajibkan. Dengan mengkaji data temuan, ternyata praktik kehamilan perkawinan usia dini berimplikasi negatif (madharat) baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Kehamilan tersebut dapat menghambat pembangunan keluarga berkualitas. Atas dasar analisa metode istihsan dengan mempertimbangkan prinsip al-mashlahatu al-khas dan al-mashlahatu al-am dan kaidah daf’ul mafaasid muqadamu ala jalbi al-mashaali, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah wajib. Kata Kunci: Analisa, Hukum, Perkawinan, Istihsan, dan Keluarga. Abstract Marriage is holy bond between boy and girl to build a happy family, harmonious, prosperous, superior, and quality who participated contribute in realize the program full national family development. However findings a empirical shows, still there is a family institution which has not optimized the purpose of marriage. This is caused by factors unpreparedness of marriage age both from physical aspects, psychic, and spiritual. This research applies retrieval method istishan law towards early marriage traditions who immediately experience pregnancy. This type of research includes juridical qualitative. Data collection technique conducted through literature studies and secondary primary data exploration which is then analyzed. The theologian has a different opinion regarding the law of delay pregnancy: mubah, mubah muqayad, makruh, and forbidden. Normatively practice delaying pregnancy still not arrived at the stage obligatory law. By reviewing findings data, evidently practice of pregnancy marriage early age have negative implication (madharat) good for him, family, society, even the nation. The pregnancy can inhibit quality family development. On the basis of istishan method analysis taking into account the principle al-mashlahatu al-khas and almashlahatu al-am and kaidah daf’ul mafaasid muqadamu ala jalbi al-mashaali, then the law delays pregnancy in early marriage is mandatory.Keywords : Analysis, Law, Marriage, Istishan, and Family

Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia Dahwadin Dahwadin; Enceng Iip Syaripudin; Eva Sofiawati; Muhamad Dani Somantri
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.3622

Divorce is one of the provisions contained inside constitution number 7 years 1989 article 65 about religious justice and compilation of islamic law article 115 and constitution number 1 years 1974 about marriage article 39 explain that divorce only can be done in front of the trial religious court after religious court trying and not succeeding reconcile the two sides. The main purpose divorce to be affairs authority religious court (see article 49) is to give discipline de jure for people who are Muslim in handling family matters. So that with various presence which mandates divorce done in front of the trial give taste satisfaction and comfort for seekers justice in search justice on environment of the religious court. Theory in writing this is used as basic analysis write in reviewing normatively and scientific that is legal purpose theory, legal development, law enforcement and law enforcement in Indonesia. Normatively study write used legal basis which applies in the environment religious court in Indonesia. Between : 1) constitution number 1 years 1974 about is marriage. Constitusion number 7 years 1989. Constitution number 3 years 2006 Jo constitution number 50 years 2009 about is religious court, compilation of islamic law, and PP number 9 years 1975 about is implementation constitution number 1 years 1974 with the purpose of creating justice, benefit, discipline and peace of the community, and benefit for people who seek justice in the environment religious court in Indonesia. AbstrakPerceraian merupakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menjelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tujuan utama perceraian menjadi urusan wewenang pengadilan agama (lihat Ps. 49) adalah untuk memberikan ketertiban secara hukum bagi orang-orang yang beragama Islam dalam menangani persoalan keluarga. Sehingga dengan hadirnya berbagai ketentuan yang mengamanatkan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama. Teori dalam penulisan ini yang digunakan sebagai dasar analisis penulis dalam mengkaji secara normative dan ilmiah yaitu teori tujuan hukum, pembangunan hukum, penegkan hukum dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Kajian secara normatif penulis menggunakan dasar hukum yang berlaku di lingkungan lembaga pengadilan agama di Indonesia. Diantaranya : 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan kemaslahatan bagi orang-orang yang mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia.

KEDUDUKAN ISTERI BEKERJA DALAM MENGURUS KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Reza Fahlevi Nurpaiz; Syaik Abdillah; Dahwadin Dahwadin; Dwi Reiza Meinanti
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

The role of women in the family has a very complex dimension. In different times and conditions, women are more of a major breadwinner. The research aims to analyse the effects of family problems on women who work, analyzing the influence of women working on family harmony and analyzing the pattern of liability and rights in the family. This research is conducted using normative juridical methods. The approach used is sociological which focuses on change and social structure. From the data on the analysis of researchers showed that the influence of family problems in women who work is, 1). Feeling depressed 2). Exhausted, tired 3). Stress. While the influence of women working towards the harmony of family, among others, the occurrence of divorce, the neglect of the rights of husbands and children, as for the pattern of the rights and obligations in families in women who work among others (1). Meeting daily needs: preparing food needs such as eating, drinking, and cleaning the house. (2). Meet the needs of Bilogis and the need for effction or compassion. And the pattern of husband and wife relationship, especially in the aspect of the division of work and decision-making after the change of role in the family including: first, to the husband, (1). Difficult to divide time (2). Less role in paying attention to husbands. Second, to the child. (1). The neglect of the children at home, (2). Mothers are not always in the important moments, (3). Not all child needs are met. It can thus be concluded that the law of a wife making a living outside of the house is permissible, provided she does not neglect her duties as a mother. But rather when wives neglect their primary duties. Thus the view of Islam to the wife is not permissible or unclean because it will affect the integrity of the household in creating a family of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah.

Peran Remaja Dalam Membangun Masyarakat Muslim Dahwadin .; Hasanudin .; Wawan Kurniawan; Desi Susilawati
Jurnal Naratas Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Naratas
Publisher : STAI Al-Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jn.v1i2.26

Remaja merupakan penerus bangsa atau generasi yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi Negara dan masyarakat yang di tinggalinya bukan sebaliknya. Keberhasilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari seorang remaja yang mempunyai ittikad baik dalam melakukan perubahan serta memiliki integritas tinggi terhadap kemajuan pada masa reformasi maupun di zaman saat ini, hal ini sudah terbukti dengan merdeka nya Negara Republik Indonesia. Remaja yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan memadai, dan dapat mengimplementasikan ilmu agama nya di dalam masyarakat serta dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan nya maka pemuda tersebut mampu untuk melakukan dan membawa masyarakat nya menjadi masyarakat Islami atau sesuai dengan ajaran norma-norma agama seperti yang dillakukan oleh Rasulullah SAW. Ketentuan ini berbeda dengan kondisi sosial di wilayah Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang bahwa berdasarkan data yang ditemukan Tahun 2015 terdapat seorang remaja memiliki pergaulan bebas yang mengakibatkan meninggal dunia di karenakan penggunaan narkoba secara berlebihan, sepanjang Tahun 2015 terdapat 3 orang remaja yang meninggal dunia. Desa Sungaibuntu merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah hukum Kecamatan Pedes yang membawahi 12 Desa/Kelurahan. Jumlah keseluruhan Kabupaten Karawang memiliki 30 Kecamatan dan 315 Desa pada Tahun 2015. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah melalui penelitian terhadap peran seorang remaja dalam membangun masyarakat muslim, dengan begitu demi kelancaran dalam penulisan ini penulis menggunakan salah satu metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan atau analisis kontemporer melalui pendekatan sosiologis dan empiris. Dengan merujuk pada salah satu teori tentang pendidikan teorits dan praktis yang dikembangkan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya.Kata kunci: remaja; masyarakat; muslim

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA ANTARA ILLAT DAN MAQASHID SYARIAH Dahwadin; Amany; Aen, Aen Nurul
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v5i1.13975

Ahmad Sarwat (2019). Maqashid Syariah, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. Atang Abd Hakim Jaih Mubarok (2007) Metodologi Studi Islam. Bandung : Remaja Rosdakarya. Bachtiar (2018) Metode Penelitian Hukum. Tangerang : UNPAM Press. Beni Ahmad Saebani (2008) Filsafat Huku Islam. Bandung : Pustaka Setia. Bandung. Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri (2020) Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. IAIN Kudus. Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Muhamad Dani Somantri, Sasa Sunarsa (2018) Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Wonosobo : Mangkubumi Media. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, “Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin,” Duski Ibrahim (2019) Al-Qawaid Al-Maqashidiyah. Yogyakarta : Ar-Ruz Media. Fahd Ibn Abdurrahman al-Rumi (1997) Dirasat fi Ulumi al-Quran, terjemahan oleh Amirul Hasan dan Ahmad Halabi. Yogyakarta : Titian Ilahi Press. Juhaya S Praja (1995) Filsafat Hukum Islam. Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPP Universitas Islam Bandung. Khoirul Abror, (2018) Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Yogyakarta : Ladang Kata. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia Ke IV Tahun 2012. Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal (2019) Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. Mahkamah : Jurnal Hukum Islam. IAIN Syekh Nurjati. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali (t.t) Ihya Ulum al-Din li Imam Al-Ghazali Mesir: Isa al-Bab al-Halaby. Juz I. Musthafa Zaid (1959) al-Mashlahah fi al-Tasyri al-Islam wa Najmu al-Din al-Thufi. Mesir: Darl Fikr al-Arab. Tafsir Jalalain : Jalaludin Asy-Syuyuthi : Jalaudin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. Yang dikembangkan oleh Pesantren Persatuan Islam 91. Tasikmalaya versi 2.0. myfice-online.blogspot.com. Tsuroya Kiswati (t.t) Al-Juwaini. Jakarta: Erlangga. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1997) Ensiklopedi Islam. Cet IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Bosworth, C.E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W.P.; Lecomte, G., Encyclopaedia of Islam (Leiden, Netherland: Brill, 1997), hlm. 812 yang dikutip dalam situs https://en.wikipedia.org/wiki/Izz_al-Din_ibn_Abd_al-Salam. Diakses pada tanggal 26 Mei 2017 hari Sabtu pukul 21.24 WIB https://en.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Din_al-Amidi. Diakses pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 21.20 WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi. Diakses pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.16 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah. Diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 13.35 WIB

Hukum Islam di Lingkungan Badan Peradilan Agama Di Indonesia Dahwadin
Jurnal Hukum Islam Vol 16 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v16i1.1395

The Islamic law that is applied in Indonesia’s religious courts possesses the functions as they are stipulated to be the principles of Islamic law and the legal principles existing in this country. One of the principles in the religious courts is to provide justice according to law and equality. In this principle, the religious courts seek to serve the citizens without discrimination. A literature review with a qualitative approach and content analysis was employed in this study. This research reveals that the values of justice that are worthy to be received by justice seekers can be realized through the investigation in the religious courts which is led by a judicial panel so as to reach a verdict. In addition, the law enforcement is very pivotal to promote legal justice in the Indonesia’s religious courts.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search