Digitalisasi pemerintahan desa menjadi agenda strategis nasional, namun implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi kesenjangan, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas aparatur, maupun dinamika kekuasaan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses digitalisasi di Desa Bergas tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai arena pertarungan birokrasi dan relasi kekuasaan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis kajian literatur melalui penelusuran dokumen kebijakan, laporan resmi desa, literatur akademik, serta publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi di Desa Bergas mampu meningkatkan transparansi, mempercepat administrasi, dan membuka akses informasi publik, namun di saat yang sama memunculkan resistensi dari aparat desa senior yang kesulitan beradaptasi dan merasa kehilangan otoritas dalam sistem yang lebih terbuka. Proses digitalisasi juga memperlihatkan bahwa penguasaan data menjadi sumber kekuasaan baru yang memengaruhi pola relasi internal birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses teknis, tetapi berkaitan erat dengan budaya organisasi, struktur kekuasaan, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa bergantung pada dukungan infrastruktur, pelatihan aparatur, perubahan budaya kerja, serta tata kelola yang memastikan pemanfaatan teknologi berlangsung inklusif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan meliputi penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi digitalisasi dengan reformasi birokrasi secara lebih komprehensif.