Tia Nur Aisyah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hak Identitas Agama Sunda Wiwitan Masyarakat Baduy: Tinjauan terhadap Pencantuman Penganut Kepercayaan pada Kolom Agama KTP el Tia Nur Aisyah; Fuan Yuniar Priyudha; Ramada Sheva Aurellia; Nuala Aisharani Kinasih Londo; Ardli Johan Kusuma
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v4i4.577

Abstract

Diskriminasi sosial terhadap penganut kepercayaan tertentu terutama masyarakat Baduy dapat menghambat penerimaan kebijakan yang menghormati identitas budaya mereka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak identitas keagamaan masyarakat Baduy khususnya sistem kepercayaan Sunda Wiwitan Dalam konteks sistem kartu identitas elektronik KTP el di Indonesia Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Baduy dalam mengekspresikan identitas religius mereka dalam kerangka administratif Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang memungkinkan penetapan Penganut Kepercayaan dalam kolom agama KTP el masih ada masalah implementasi termasuk resistensi komunitas Baduy yang percaya bahwa istilah tersebut tidak mencerminkan keyakinan spiritual mereka secara akurat Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan administratif tidak cukup tanpa penghormatan terhadap identitas spiritual masyarakat Baduy Untuk menghormati keragaman budaya dan pengakuan yang adil terhadap identitas keagamaan masyarakat adat di Indonesia diperlukan pendekatan yang berbasis dialog serta kebijakan lebih inklusif dan sensitif terhadap nilai nilai lokal untuk menghormati keragaman budaya di Indonesia
Dinamika Hubungan Negara dan Agama : Analisis Komparatif Turki era Monarki Absolut 1299 1922 dan Era Sekuler 1923 sekarang Tia Nur Aisyah; Ramanda Sheva Aurellia; Giras Agung Jagratara; Muhammad Akbar Rahmadhani; Fatkhuri Fatkhuri; Mukhamad Busro Asmuni
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 1 No. 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i1.1297

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika hubungan negara dan agama di Turki melalui perbandingan antara era monarki absolut Kesultanan Utsmani 1299 1922 dan era sekuler Kemalisme 1923 sekarang Masalah utama adalah banyaknya kajian yang hanya fokus pada satu era atau gagal memahami karakter khas sekularisme Turki yang menempatkan agama di bawah kontrol negara Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif historis memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif komparatif Hasil penelitian menunjukkan transformasi fundamental dalam hubungan negara agama Pada era Utsmani hubungan bersifat integratif teokratis di mana Sultan sebagai Khalifah menyatukan otoritas politik dan spiritual dengan Syariah sebagai dasar hukum yang dilegitimasi ulama eyh lislam Sebaliknya era Kemalisme memberlakukan sekularisasi radikal yang memisahkan institusi agama dari negara menghapus Khilafah dan mengganti Syariah dengan hukum sipil Namun sekularisme Turki bersifat negara sentris di mana negara tidak membiarkan agama di ranah privat melainkan mengontrolnya secara ketat melalui institusi Diyanet leri Ba kanl Perubahan ini juga mencakup perombakan total bidang hukum dan pendidikan untuk menciptakan identitas nasional baru Kesimpulannya transisi ini menggeser fungsi agama dari fondasi politis yuridis menjadi identitas sosio kultural yang dikontrol negara menciptakan garis patahan sosial antara kelompok sekuler dan religius yang terus mendefinisikan politik Turki modern
Analisis Digitalisasi Desa Sebagai Arena Pertarungan Birokrasi: Studi Kasus Inovasi, Resistensi, dan Reformasi di Desa Bergas, Semarang Tia Nur Aisyah; Ramanda Sheva Aurellia; Princess Ngozi Chika Agbu; Nurdin Nurdin; Gema Pertiwi
Journal Liaison Academia and Society Vol 1 No 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v1i1.1337

Abstract

Digitalisasi pemerintahan desa menjadi agenda strategis nasional, namun implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi kesenjangan, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas aparatur, maupun dinamika kekuasaan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses digitalisasi di Desa Bergas tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan publik, tetapi juga sebagai arena pertarungan birokrasi dan relasi kekuasaan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis kajian literatur melalui penelusuran dokumen kebijakan, laporan resmi desa, literatur akademik, serta publikasi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi di Desa Bergas mampu meningkatkan transparansi, mempercepat administrasi, dan membuka akses informasi publik, namun di saat yang sama memunculkan resistensi dari aparat desa senior yang kesulitan beradaptasi dan merasa kehilangan otoritas dalam sistem yang lebih terbuka. Proses digitalisasi juga memperlihatkan bahwa penguasaan data menjadi sumber kekuasaan baru yang memengaruhi pola relasi internal birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses teknis, tetapi berkaitan erat dengan budaya organisasi, struktur kekuasaan, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa bergantung pada dukungan infrastruktur, pelatihan aparatur, perubahan budaya kerja, serta tata kelola yang memastikan pemanfaatan teknologi berlangsung inklusif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan meliputi penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi digitalisasi dengan reformasi birokrasi secara lebih komprehensif.