Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Indonesian Journal of Geography REKA GEOMATIKA Indonesian Journal of Geospatial Jurnal Sosioteknologi JURNAL ILMIAH GEOMATIKA Jurnal HIDROPILAR Jurnal Chart Datum Jurnal Pertanahan Journal of Social Research Geoid - Journal of Geodesy and Geomatics Jurnal Pertanahan

Djunarsjah, Eka

Unknown Affiliation

Author-ID : 1141872

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Model Area Alur Laut Kepulauan Berdasarkan Pairwise Comparison di Selat Ombai dan Lety Kurniawan, Endro Sigit; Deliar, Albertus; Djunarsjah, Eka
REKA GEOMATIKA Vol 2016, No 2 (2016)
Publisher : Institut Teknologi Nasional

ABSTRAKPerubahan konstelasi geopolitik wilayah Timor-Timur sesuai pendapat rakyatnya lebih memilih mendirikan negara baru yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Perubahan ini berdampak terhadap penarikan garis batas maritimnya, yang semula berada di selatan Timor-Timur antara RI-Australia menjadi berada disebelah utara antara RI-RDTL di Selat Ombai dan di Selat Lety. Penelitian ini memodelkan skema Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memasukkan perubahan geopolitik berdasarkan metode Pairwise Comparison (PC). Hasil penelitian menunjukkan empat skema konsisten yaitu skema 1,2,3,4. Kondisi skema tersebut adalah 1=AL>HI, AL>IN, HI>IN; 2=AL<HI,AL>IN, HI>IN; 3=AL<HI, AL<IN, HI>IN; and 4=AL<HI, AL<IN, HI<IN (AL: kritera Aspek Legal, HI: kriteria Hidrografi, AN: kriteria Aktivitas Navigasi). Proses gradasi dari keempat skema menghasilkan interval skor terbesar dan hasilnya menunjukkan perbedaan dalam unsur spasialnya. Skema satu membentuk lebih dari satu unsur spasial, sedangkan skema 2,3,4 membentuk satu unsur spasial saja. Berdasarkan hasil ini skema 2,3,4 tidak membentuk suatu area alur navigasi yang dapat menghubungkan satu wilayah perairan ke wilayah perairan yang lain, sementara unsur spasial skema 1 membentuk area alur navigasi yang menghubungkan satu wilayah perairan ke wilayah perairan yang lain. Skema satu menjadi rekomendasi sebagai model area untuk merivisi alur laut. Kata kunci:Â ALKI, Timor Leste, Pairwise Comparison, Selat Ombai, Selat LetyABSTRACTGeopolitical of Timor-Leste has changed after the Timorese voted for independence and built new country called DemocraticR epublic of Timor-Leste (RDTL). The change impacts maritime boundaries between RDTL and Republic of Indonesia (RI). Before independence the maritime boundary is in southern RDTL between the RI and Australia, and now the boundary is in north between RI-RDTL within Ombai and Lety straits. This research models the Archipelagic Sea Lanes of Indonesia (ALKI) scheme by including the geopolitical changed and using Pairwise Comparison (PC) method. Results show there are four consistent schemes (1 to 4 scheme) and the scheme conditions are 1=AL>HI, AL>IN, HI>IN; 2=AL<HI, AL>IN, HI>IN; 3=AL<HI ,AL<IN ,HI>IN; and 4=AL<HI, AL<IN, HI<IN (AL: Law criteria; HI: Hydrographic criteria, AN: Activity Navigation criteria). Scheme gradiation process results higher score and it shows spatial aspect differences. Scheme 1 has more than one spatial aspect, while scheme 2, 3, 4 has only one spatial aspect. Based on this result, scheme 2,3,4 do not forming sea line which connect one island to other island in Indonesia Archipelago. Meanwhile, scheme 1 forms sea line conecting islands in Indonesia Archipelago. In that matter, model recommendation for sea line revision is scheme 1. Keywords:Â ALKI, Timor Leste, Pairwise Comparison, Ombai Strait, Lety Strait

Analisis Asas dan Tujuan dari Undang-Undang Kelautan, serta Peran Keilmuan Geodesi dan Geomatika dalam Implementasinya di Indonesia Nugroho, Agung P; Djunarsjah, Eka; Windupranata, Wiwin
REKA GEOMATIKA Vol 2016, No 1
Publisher : Institut Teknologi Nasional

ABSTRAKWilayah dan potensi kelautan yang besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan pengelolaan yang sesuai agar dapat terjaga dan termanfaatkan dengan baik. Penyusunan dan pengesahan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan negara dalam menata dan mengatur ruang lautnya secara terpadu. Undang-undang kelautan di dalamnya mempunyai sebelas asas dan delapan tujuan. Asas dan tujuan tersebut berisi mimpi-mimpi besar di bidang kelautan Indonesia dan harapannya dapat dicapai melalui undangundang ini. Akan tetapi kenyataanya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikannya sehingga mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana undang-undang dapat diimplementasikan melalui uji prasyarat hukum undang-undang. Hasilnya undang-undang kelautan memenuhi syarat sah dan absah, sehingga dapat diimplementasikan dari aspek muatan hukum tersebut. Sedangkan, hasil analisis SWOT dan semantik bahasa menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang kelautan masih jauh dari harapan. Harapan kedepannya dengan dibuatnya aturan-aturan pendukung dan diperbaikinya kinerja pemerintahan, maka implementasinya akan berjalan lebih baik. Peranan bidang geodesi dan geomatika dalam bidang kelautan sudah sampai dalam tahapan membantu berbagai permasalahan di bidang kelautan.Kata kunci: undang-undang, kelautan, asas, tujuan, implementasiABSTRACTLarge marine regions and potential in the Republic of Indonesia require appropriate management and maintainance. Drafting and legitimating of maritme law no. 32 in 2014 are government effort in maintining and organizing of Indonesia sea n integrated manner. Maritime law has eleven principles and eight objectives contained within. The principles and objectives contain big dreams for Indonesian marine. These dreams hope can be achieved with the existence of this law. But in fact is still much work to be done in implementing such a big dream to reach the ideal situation. This research aims to determine in which extent legislation can be implemented and carried out to test the legal prerequisite legislation, and the result is marine legislation qualified from legitimate and legal test so that it can be implemented from the aspect of the legal aspect. While the SWOT and semantic analysis can be seen that the implementation of marine legislation is still far from expectations, expected in the future with the establishment of rules from the and improved performance of the government, the implementation will be better. For the geodesy and geomatics roles are already in the level helpin in the problems of marine field.Keywords: law, principle, objective, implementation

Co-Authors Abdallah, Najib Mahfuzh Albertus Deliar Andreas D, Luddy Andreas, Luddy Ayi Tarya DWI SANTOSO Dwi Wisayantono, Dwi Eko Prasetiyo Febrianto, Andi Hadiid, Muhammad Ilman Imam Fatoni, Khoirul Jantarto, Dwi Julian, Miga Magenika Kadafi Anantri, Nofal Mahdi Kamija, Kamija Kuncoro Kurniawan, Endro Sigit Kusuma Negara, Adhi Lubis, Nafandra Syabana Mirenza, Adinda Dheren Muhammad, Fickrie Munaf, Dicky Rezaldy Nugroho, Agung P Pamungkas, Bagaskoro Poerbandono, Poerbandono Prasetia Adi, Anang Pujo Wiryawan, Ainun Putra, Andika Permadi Putra, Briantara Revidinda Qodar, Muhammad Rawi, Sofyan Riyadi, Nur Roup, Gabriella Azzahra S. Hendriatiningsih S. Mulyadi, Dikdik Sapto Saputro, Bayu Setiyadi , Johar Setiyadi, Johar Setya Indramawan, Brama Sugeng Hariyadi, Tri Sujarwanta1, Sujarwanta Sulistiyo, Budi Surya Permana, Benni Tasliman, Michael Timothy Tisiana Dwi K, Anastasia Rita W. Pandoe, Wahyu Wiwin Windupranata, Wiwin

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : REKA GEOMATIKA

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : REKA GEOMATIKA