Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Kasmawati Kasmawati
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Prinsip First To File Dalam Penghapusan Merek Terkenal Secara Internasional di Indonesia Stella Afenda; Kasmawati Kasmawati; M Wendy Trijaya; Dianne Eka Rusmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5601

Abstract

Perkembangan perdagangan global mendorong meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap merek, termasuk bagi pemilik merek internasional yang memasuki pasar Indonesia. Sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyediakan kerangka perlindungan yang selaras dengan standar internasional dan mendukung kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek internasional, khususnya dalam konteks pendaftaran dan penegakan hak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta instrumen internasional seperti Protokol Madrid dan Konvensi Paris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip first to file, yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama perolehan hak atas merek. Walaupun prinsip ini sering menimbulkan kerentanan bagi merek internasional terkenal, Undang-Undang Merek memberikan perlindungan tambahan melalui pengakuan terhadap merek terkenal dan penerapan hak prioritas selama enam bulan. Selain itu, perlindungan hukum diperkuat melalui berbagai instrumen penegakan, seperti gugatan perdata, sanksi pidana, pembatalan merek, penghapusan merek, hingga tindakan untuk mencegah peredaran barang palsu. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik merek internasional, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik.
Legalitas Penguasaan Hak Merek atas Simbol Organisasi Olahraga: Kajian Itikad Tidak Baik dalam Sengketa Lambang PTMSI Fikri Aminudin Tabrizy; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga serta penerapan prinsip itikad tidak baik dalam menilai keabsahan pendaftaran merek atas lambang Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak merek atas simbol organisasi olahraga tidak cukup didasarkan pada prinsip first to file, melainkan harus didukung oleh legitimasi substantif sebagai pemilik sah organisasi. Selain itu, penerapan prinsip itikad tidak baik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan pendaftaran merek, terutama apabila pendaftaran dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus dinyatakan batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam rezim hukum merek Indonesia.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Antara Perusahaan Berbadan Hukum Bagas Nugroho; Kasmawati Kasmawati; Siti Nurhasanah; M. Wendy Trijaya; Dora Mustika
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4840

Abstract

Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) adalah instrumen penting dalam dunia bisnis yang memungkinkan para pelaku usaha, untuk menggabungkan sumber daya guna melaksanakan proyek besar dan mengakses fasilitas kredit perbankan. Namun, implementasi KSO sering kali menghadapi permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara perusahaan berbadan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran notaris dalam Perjanjian Kerjasama Operasional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif  dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan didukung hasil wawancara dengan notaris. Serta analasis data secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sangat krusial, dimulai dari tahap pra-perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca-perjanjian. Notaris memberikan penyuluhan hukum, memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, hingga membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Notaris juga berperan dalam proses pasca-kontrak, seperti penyelesaian sengketa dan penyimpanan dokumen. Notaris memastikan dokumen-dokumen korporasi lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris juga memiliki peran penting dalam pembuatan addendum perjanjian jika diperlukan.
Dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Penguatan Regulasi Internal Rumah Sakit Berbasis Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien M Fakih; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Lindasari Lindasari
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5193

Abstract

The Law No. 17 of 2023 on Health brings about a paradigm shift in hospital governance, particularly through the reinforcement of the principles of accountability, transparency, patient safety, and the protection of healthcare workers. This study aims to analyse the normative impact of the law on the need for the reconstruction of internal hospital regulations. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that hospitals are required to develop internal regulations based on risk management and patient safety, no longer merely of an administrative nature. Furthermore, the strengthening of healthcare worker protection and patient rights including medical record confidentiality demands more comprehensive adjustments to standard operating procedures. Changes in the roles of professional organizations also necessitate that hospitals independently strengthen their internal standards. Hospital internal regulations serve as the primary instrument in ensuring service quality and legal compliance.
Co-Authors Bagas Nugroho Dianne Eka Rusmawati Dora Mustika Fikri Aminudin Tabrizy Harsa Wahyu Ramadhan Lindasari Lindasari M Fakih M Wendy Trijaya M. Wendy Trijaya Ria Wierma Putri Siti Nurhasanah Stella Afenda Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid