Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah JOURNAL EQUITABLE Reformasi Hukum Jotika Research in Business Law
Manihuruk, Tri Novita Sari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PROBLEMATICS OF PAROLE FOR COMMUNITY STUDENTS IN THE PEKANBARU CLASS II SPECIAL CHILDREN'S DEVELOPMENT INSTITUTION Manihuruk, Tri Novita Sari; Daeng, M.Yusuf; Johar, Olivia Anggie
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7074

Abstract

Children who are undergoing guidance at a special children's institution (LPKA) have the right to receive conditional release as long as the terms and conditions are met in accordance with the law. The problem formulation in this research is what are the problems and efforts in granting conditional release to students at the Pekanbaru Class II Special Development Institution for Children. This research method is sociological legal research. The results of the research show that the problems found are that there are no guarantors for students to apply for conditional release, paperwork for submitting administrative documents is still progressing slowly, students violate disciplinary laws, and there is no desire for students to apply for conditional release. The efforts include finding/contacting the Guarantor's family, collaborating well with related parties to make the proposal process easier, carrying out regular independent training to increase officers' knowledge of the applicable rules.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU Manihuruk, Tri Novita Sari; Riantika Pratiwi; Nia Jayanti
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.45

Abstract

Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketiga, Apakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian Sosiologi Hukum yang akan membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini dilakukan di warung-warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih sering ditemukan rokok ilegal Hal ini mengakibatkan kerugian negara dan meluasnya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia, memberikan sanksi, serta melakukan pencegahan dan penyitaan.
PROBLEMATIKA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Manihuruk, Tri Novita Sari
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 2 (2020): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.16840

Abstract

desa di Provinsi Riau kerap kali dijadikan sebagai sasaran korupsi. Banyaknya penyelewengan dana desa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara serta menimbulkan keresahan di setiap masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika dan upaya Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Problematika penyidik kejaksaan negeri bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa diantaranya; Pertama, Adanya Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Kedua, Sulitnya menghadirkan saksi, Ketiga, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Adapun Upayanya; Pertama, Penegak hukum melakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Riau, Polres Kampar, Mabes Polri, BPKP Provinsi Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Bangkinang. Sehinga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar. Kedua, Kejaksaann Negeri Bangkinang melakukan Penelurusan asset terhadap harta kekayaan terpidana, guna untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran asset ternyata terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, sehingga lebih memilih subsider.
Implications of ‘Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater Nugroho, Mikael Adrian Tri; Salsabilla, Tengku Marisha Alda; Saufika, Tutu Sara; Manihuruk, Tri Novita Sari; Yusuf DM, Mohammad
Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i1.932

Abstract

The Polluter Pays Principle (PPP) underlies the liability of business actors related to environmental pollution through wastewater. The problem is how this principle is applied in enforcing the law against perpetrators who pollute the environment through industrial activities. This paper aims to analyze the implications and urgency of PPP implementation in the legal liability of business actors for environmental pollution through wastewater. The research method used is normative legal research. The results show that implementing PPP related to environmental pollution through wastewater in law enforcement has significant implications in criminal law. This principle encourages the responsibility of businesses for the waste generated from their activities, forcing them to consider the cost of restoring the environment and cleaning up the impacts caused by the waste. Although Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management provides a strong legal foundation, there are obstacles to implementing PPP, such as the legal process's length and the high proof level. To address this, legal reforms are needed that speed up the legal process, increase the capacity of law enforcement agencies, and establish clear guidelines for determining proportional sanctions
Co-Authors Daeng, M.Yusuf Johar, Olivia Anggie Nia Jayanti Nugroho, Mikael Adrian Tri Riantika Pratiwi Salsabilla, Tengku Marisha Alda Saufika, Tutu Sara Yusuf DM, Mohammad