Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Gagasan Hukum Jotika Research in Business Law
Riantika Pratiwi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru Riantika Pratiwi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1552.522 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i01.2903

Abstract

Pelabelan produk makanan kemasan diatur dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. Meskipun telah ada peraturan, namun masih ditemukan label yang tidak mencantumkan informasi lengkap di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pelabelan dan menemukan solusi terhadap hambatan dalam pelaksanaan pelabelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ditemukan makanan hasil produk industri rumah tangga yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. Hal ini tentu saja merugikan konsumen terhadap hak atas keamanan produk. Hambatan terjadi karena pelaku usaha tidak mengetahui peraturan tentang label dan tidak mendapat sosialisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan terhadap pencantuman komposisi bahan pada label dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan pelabelan sesuai peraturan Perundang-Undangan
Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan Di Kecamatan Marpoyan Damai Riantika Pratiwi; Ghatra Alhadi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12747

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap izin pendirian toko swalayan di kecamatan marpoyan damai. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan toko swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan karena masih banyak toko swalayan yang belum mempunyai SIUP dan adanya toko swalayan yang tidak melakukan pendaftaran ulang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU Manihuruk, Tri Novita Sari; Riantika Pratiwi; Nia Jayanti
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.45

Abstract

Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketiga, Apakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian Sosiologi Hukum yang akan membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini dilakukan di warung-warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih sering ditemukan rokok ilegal Hal ini mengakibatkan kerugian negara dan meluasnya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia, memberikan sanksi, serta melakukan pencegahan dan penyitaan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Suriani Siboro; Irawan Harahap; Riantika Pratiwi
Jotika Research in Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v4i1.170

Abstract

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasilnya bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan optimal. Hambatan-hambatannya secara yuridis yaitu ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit serta Penyidik dari Kepolisian kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena terjadi pada malam hari. Upaya yang dilakukan adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Co-Authors Ghatra Alhadi Irawan Harahap Manihuruk, Tri Novita Sari Nia Jayanti Suriani Siboro