Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Pelaporan Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi Farida, Lea Emilia; Andriani, Andriani; Susilowati, Henny
INTEKNA informasi teknik dan niaga Vol 17 No 1 (2017): Jurnal INTEKNA, Volume 17, No. 1, Mei 2017: 1 - 78
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/intekna.v17i1.489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana perusahaan menyajikan aktivitas tersebut dalam laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan menganalisis data empiris 2 perusahaan sampel energi terbarukan bio energi dari 50 perusahaan energi terbarukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan bersedia mengalokasikan dana rata-rata 10 % hingga 20% untuk pengelolaan lingkungan hidupnya, menunjukan perusahaan cukup peduli dengan upaya perbaikan lingkungan.
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENENTUKAN DAN MENULIS ISI TEKS EKSPOSISI YANG BAIK DAN BENAR MELALUI METODE TS-TS ( TWO STAY-TWO STRAY) Susilowati, Henny
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Vol 5, No 3 (2020): September - Desember 2020
Publisher : Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik karena harus membaca dan memahami suatu teks secara utuh. Hasil observasi awal peneliti, masih banyak peserta didik belum mampu menentukan dan menulis isi teks eksposisi dalam teks dan buku yang dibaca dengan baik dan benar. Peneliti menggunakan metode TS-TS (Two Stay-Two Stray) diharapkan siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran sehingga siswa tersebut menjadi aktif bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMKN 40 Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥75 sebelum tindakan (pra siklus) ada 13 siswa, Siklus I ada 23 siswa dan siklus II ada 33 siswa. Pada siklus II jumlah siswa belum tuntas ada 3 siswa.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode TS-TS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar pada pokok isi teks Eksposisi.
UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK) Sari, Lussy Windya; Hidayatullah, Hidayatullah; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v24i2.11341

Abstract

Penelitian yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya tindak pidana perjudian dan upaya Kepolisian Resor Demak dalam menangulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak didominasi karena adanya faktor kebiasaan masyarakat seperti halnya kebiasaan perjudian yang dilakukan di acara pernikahan, karena adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa bermain judi adalah sebagai tradisi dan bagian dari acara suatu pernikahan, tetapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan kegiatan perjudian karena terdapat dorongan dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang memanfaatkan kegiatan tersebut.Upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak adalah melakukan upaya pre-emtif, seperti membina hubungan yang baik antara masyaraat dengan kepolisian setempat, melakukan sosialisasi di bidang ketertiban masyarakat. Upaya preventif, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perjudian bukanlah termasuk budaya masyarakat, melakukan pengawasan dan operasi di tempat rawan perjudian, melakukan patroli, penjagaan, dan pengintaian. Upaya represif, seperti melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian
PELAKSANAAN STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI Wadani, Dinda Riski; Hidayatullah, Hidayatullah; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9499

Abstract

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala pelayanan jaminan kesehatan yang di alami Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana yang memiliki penyakit bawaan ataupun tidak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian empiris dengan sifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Setelah data di peroleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diperoleh secara jelas mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun secara ilmiah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati bagi tahanan dan narapidana dengan standard yang sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 serta peraturan lain, narapidana hanya terampas kemerdekaannya tidak dengan pemenuhan hak yang diberikan. Lembaga Pemasyarakatan berkerja sama dengan RSUD setempat apabila narapidana dibutuhkan untuk rujukan. Sedangkan pembahasan yang selanjutnya adanya kendala di dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dengan kurangnya standard ruangan yang ada, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dan Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama dibidang Kesehatan.
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN Hartadi, Dermawan Dwi; Ariyani, Wiwit; Susilowati, Henny
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5579

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.
Schools as the Foundation of Corruption Prevention: From Knowledge to Action Nurcahyani, Dwi; Bakri, Bakri; Najih, Aizun; Maftuhatin, Lilik; Zaki, Muhamad; Nidhom, Misbahun; Susilowati, Henny
Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol 16, No 2 (2025): October 2025
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/j-psh.v16i2.93527

Abstract

This study investigates how schools can serve as strategic platforms for corruption prevention by synthesizing findings from a wide range of literature, including academic journals, policy documents, and anti-corruption education programs in Indonesia. The research addresses the growing concern that anti-corruption efforts remain abstract in educational settings, with a gap between knowledge and actionable behavior. Concrete actions identified in this study include student-led integrity projects, transparent class budgeting practices, and school-wide campaigns promoting ethical behavior. These practices illustrate how anti-corruption values—such as honesty, responsibility, and fairness—can be internalized through daily school routines and decision-making processes. The implementation strategies discussed are drawn from both documented best practices and theoretical frameworks. Notable sources include educational programs initiated by the Corruption Eradication Commission (KPK) and pilot schools implementing the Kurikulum Merdeka and Profil Pelajar Pancasila. These strategies include experiential learning, integration of anti-corruption themes into project-based curricula, digital platforms for school governance transparency, and teacher professional development focused on ethics education. Recommendations emphasize the need for a coordinated approach involving the Ministry of Education, school leaders, teachers, parents, and anti-corruption bodies like the KPK. Concrete suggestions include embedding anti-corruption modules in teacher training programs, establishing school-community integrity pacts, and forming regional networks to share successful initiatives. This synergy between policy, pedagogy, and local stakeholder engagement is essential to cultivate a generation committed to integrity and transparency.