Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Pembangunan Bird Watching Isyo Hill’s Sebagai Upaya Menghadapi Perusahaan Kelapa Sawit di Kampung Rhepang Muaif Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Papua. Murib, Yance; Therik, Wilson M.A.
KRITIS Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/kritis.v32i2p88-116

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang permasalahan yang sedang marak terjadi mengenai adanya ancaman kerusakan ekosistem hutan yang lebih besar dari aktivitas illegal logging, pembalakan liar, dan deforestasi oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di tanah Papua khususnya di daerah Kampung Rhepang Muaif Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura. Tujuan penelitian ini sendiri menganalisis bagaimana pengaruh dan upaya daripada pembangunan kelompok Ekowisata Bird Watching Isyo Hill’s dalam menghadapi adanya ancaman Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di daerah tanah adat mereka. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang secara komparatif diterapkan untuk menelaah fenomena pada penelitian ini. Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PT.ABC sudah memiliki izin lokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 32.000 Ha tanpa melakukan pertemuan secara internal bersama masyarakat adat sebagai pemilik hal ulayat tanah adat. Lalu PT. ABC juga tidak pernah memberikan keterangan laporan perkembangan terkait lokasi lahan Kelapa Sawit terhadap Pemerintah Kabupaten Jayapura. Akibatnya menimbulkan terjadinya konflik sengketa lahan antar suku tepatnya di kawasan Spot Korea sehingga upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Rhepang Muaif adalah membentuk dan membangun kelompok Ekowisata Bird Watching Isyo Hill’s untuk menjaga hutan adat serta mengurangi dan mencegah dampak kerusakan ekosistem hutan yang lebih besar di tanah Papua.
Dynamics of The Tenurial Conflict in State Forest Area (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang) Endah Ambarwati, Maria; Sasongko, Gatot; M.A Therik, Wilson
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2 (2018): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.242 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v6i2.23228

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to describe conflict dynamics in the forest area of Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, especially in Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung using descriptive methods with in depth interview, observation and documentation. The informants are choosed from all stake holders involved in the forest area management, include the inhabitant of the villages around BKPH Tanggung forest area and officers from Perum Perhutani. According confict theory of Wehr and Baros, the conflict between the villagers around the forest with Perum Perhutani caused by incompatible goals in the context of incompatible roles in forest area management and contested resources. The main actors are the villagers around the forest and Perum Perhutani, and secondary actors like the chief of villages, and LMDH comittees. The conflict dynamics since 1989 until now is caused by fluctuation of interaction between the villagers and Perhutani depend on the cooersiveness level of both sides.Keywords: conflict dynamics, conflict analysis, forest management conflict, forest villageABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang khususnya di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanggung. Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancara adalah masyarakat sekitar hutan yang merupakan warga Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dan petugas Perhutani setempat. Berdasarkan teori konflik Wehr dan Bartos, konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani disebabkan oleh adanya perbedaan tujuan (incompatible goals) yang berlatar belakang perbedaan peran dalam pengelolaan hutan dan perebutan sumberdaya hutan. Aktor utama konflik adalah masyarakat desa sekitar hutan dan Perhutani, di samping itu ada beberapa aktor tambahan seperti Kepala Desa, dan Pengurus LMDH. Dinamika konflik sejak tahun 1989 sampai saat ini merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan Perhutani yang berfluktuasi menurut tingkat koersivitas kedua pihak.Kata kunci: dinamika konflik, analisis konflik, konflik pengelolaan hutan, masyarakat sekitar hutan
Narratives, Symbols, and Rituals: Oral Tradition in Indigenous Resistance to Development Structuralism in West Papua, Indonesia Rupiassa, Dominggus Alexander Agusto; Lattu, Izak Y. M; Therik, Wilson M.A
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol. 19 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/z1s1th71

Abstract

Development projects that disregard Indigenous rights often provoke resistance, particularly in West Papua, Indonesia, where the Indigenous Kaimana people uniquely employ covert resistance through oral traditions to safeguard their rights. This study aims to understand how the Kaimana Indigenous community utilizes orality as a form of resistance against developmental structuralism. Employing a realist ethnographic method, this research directly observes the daily lives of the Indigenous community and documents forms of hidden resistance embedded in their oral traditions. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), observation, and documentary analysis of symbolic resistance activities. The findings reveal that Kaimana's Indigenous resistance is conveyed through three principal elements: storytelling, symbolism, and ritual. First, storytelling serves as a medium of resistance by recounting their spiritual connection to nature as a way of upholding ancestral rights. Second, symbols such as bamboo and sago leaves are used in road blockades, representing life and resistance. Third, traditional rituals involving everyday symbols are believed to possess mystical power and are used to protect Indigenous lands. These three elements illustrate that while the Kaimana community does not wholly oppose development, they demand that their customary rights be respected throughout the process. Pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat sering kali memicu resistensi, terutama di wilayah Papua Barat, Indonesia, di mana masyarakat adat Kaimana memiliki cara unik dalam mempertahankan hak mereka melalui resistensi tertutup berbasis Oral Traditions. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat adat Kaimana menggunakan kelisanan sebagai bentuk perlawanan terhadap strukturalisme pembangunan. Dengan menggunakan metode etnografi realis, penelitian ini mengamati langsung kehidupan sehari-hari masyarakat adat dan mendokumentasikan bentuk-bentuk perlawanan yang tersembunyi dalam tradisi lisan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi, dan studi dokumentasi terkait aksi perlawanan simbolis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat adat Kaimana dilakukan melalui tiga elemen utama: cerita, simbol, dan ritual. Pertama, cerita menjadi sarana perlawanan dengan mengisahkan hubungan spiritual mereka dengan alam sebagai cara mempertahankan hak leluhur. Kedua, simbol-simbol seperti bambu dan daun sagu digunakan dalam aksi pemalangan sebagai lambang kehidupan dan perlawanan. Ketiga, ritual adat yang melibatkan simbol-simbol sehari-hari dianggap memiliki kekuatan magis dan digunakan untuk melindungi wilayah adat. Ketiga elemen ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Kaimana tidak sepenuhnya menolak pembangunan, namun menuntut agar hak-hak adat mereka dihormati dalam proses tersebut.
Diplomasi Iklim Indonesia terhadap ASEAN pada masa Pemerintahan Joko Widodo Regina, Grace; Therik, Wilson M.A.; Umbu Walangara Nau, Novriest
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 4 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i4.6536

Abstract

Diplomasi iklim merupakan pertimbangan krusial bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis iklim yang tak terhindarkan memerlukan mitigasi dan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. ASEAN, sebagai kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, membutuhkan pendekatan diplomasi iklim yang efektif, baik di tingkat domestik maupun regional. Penelitian ini bertujuan memahami diplomasi iklim Indonesia terhadap ASEAN selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan landasan teori fungsionalis David Mitrany, yang menekankan pentingnya pembentukan institusi atau badan ahli untuk menangani isu spesifik. Pendekatan yang digunakan melibatkan isu-isu spesifik. Misalnya, upaya Indonesia dalam mendorong pembentukan kerangka kerja regional untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan investasi energi terbarukan di ASEAN mencerminkan komitmen untuk menciptakan solusi bersama. Badan yang fokus menangani masalah iklim dapat memaksimalkan peran Indonesia dalam mengatasi salah satu penyebab utama, seperti polusi asap lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode memiliki potensi untuk memaksimalkan diplomasi iklim melalui penguatan institusi yang relevan. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh signifikan selama keketuaan ASEAN 2023. Dengan memanfaatkan kolaborasi multi-stakeholder dan pendekatan multisektor, Indonesia berpeluang besar memainkan peran strategis dalam mengatasi krisis iklim di kawasan ASEAN secara lebih efektif.
ALUN-ALUN PANCASILA, SALATIGA: REPRESENTASI TATA NILAI DI RUANG PUBLIK Putra, Rama; Therik, Wilson M.A.
KRITIS Vol 34 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/kritis.v34i1p235-265

Abstract

Alun-alun Pancasila merupakan ruang publik yang dinamis yang mencerminkan beragam nilai-nilai masyarakat melalui monumen, lanskap, dan aktivitas. Tulisan ini mengeksplorasi nilai-nilai yang saling terkait yang membentuk alun-alun sebagai sebuah sistem yang komprehensif, termasuk kepahlawanan, kesadaran ekologis, dan solidaritas. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kami mengamati transformasi berkelanjutan yang memengaruhi struktur dan kedalaman makna alun-alun. Menariknya, perubahan-perubahan ini memperkuat nilai-nilai yang tertanam, bukan melemahkannya, dengan upaya revitalisasi yang terutama meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap alun-alun. Penelitian ini menyoroti ketahanan sistem nilai Lapangan Pancasila, beradaptasi dan berkembang dengan tetap mempertahankan esensinya. Temuan ini menekankan peran penting ruang publik dalam menumbuhkan rasa identitas bersama dan warisan budaya di kalangan masyarakat.
Kelembagaan Dewan Adat dan Politik Ruang di Kabupaten Kaimana: (:), Kelembagaan Dewan Adat Dan Politik Ruang di Kabupaten Kaimana Rupiassa, Dominggus Alexander; Wiloso, Pamerdi Giri; Therik, Wilson
Jurnal Review Politik Vol. 8 No. 1 (2018): June
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.644 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2018.8.1.1-13

Abstract

Abstract Talking more about the involvement of custom, almost in every region of Papua and West Papua have their own customcouncil. The custom council is the in dependent institution which is considered as a house of cultureby the community of tribes who live there. In that term, the existence of the custom council must be gone as their role due to be their option for all the community. There are eight tribes that live there namely, Kuri, Koiwaei, Mairasi, Irarutu, Madewana, Napiti Miere and Oburau. Basides, the writer also stress about the involvement of the custom council in Region Head Election in Kaimana Regency, for the period of 2015-2020. This writing is made in order to describe the existence of the custom council in Kaimana Regency in socio-political aspect from year. The council has gone too deep in the electionby giving support to one of the candidates. This action made disintegration of the council as an independent institution and even morea house of culture. All those phenomenon and even facts that mentioned above were got by the writer by using qualitative method. And this method has been applied in collecting datas of many sources, doing interview, and taking documentation. Keywords: the custom council, region head election, socio-political Abstrak Berbicara terkait keberadaan dewan adat, hampir diseluruh wilayah Papua dan Papua Barat memiliki lembaga dewan adat. Dewan adat adalah lembaga independen, yang dinilai sebagai rumah budaya oleh komunitas suku yang ada. Dalam pemaknaan tersebut, keberadaan dewan adat haruslah melaksanakan fungsi dengan melihat pada aspek keberpihakan. Terkhusus masyarakat delapan suku yang ada yakni suku Kuri, Koiwaei, Mairasi, Irarutu, Madewana, Napiti, Miere dan Oburau. Disamping melihat peran dewan adat Kabupaten Kaimana, kondisi sosial politik terkait dengan fenomena pasca pemilu kada 2015-2020 Kabupaten Kaimana, tentang keterlibatan dewan adat secara langsung. Tulisan ini bertujuan menjelaskan dinamika peran kelembagaan dewan adat Kabupaten Kaimana dalam kehidupan sosial politik dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari metode penelitian yang dipakai, didapati bahwa keterlibatan dewan adat dalam konteks pemilukada Kabupaten Kaimana 2015-2020, dengan memberi dukungan politik pada salah satu pasangan, telah berdampak pada ketidak utuhan dewan adat sebagai sebuah lembaga independen bahkan sebagai rumah budaya. Kata Kunci: dewan adat, pemilukada, sosial politik
Liberalisme Institusional Terhadap Peran Asean Sebagai Sarana Kerjasama Ekonomi Timor Leste Viny Herlin Simamora; Novriest Umbu Walangra; Wilson Markus Anderias Therik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran ASEAN sebagai organisasi yang membantu Timor Leste dalam kerjasama ekonomi dari sudut pandang liberalisme institusional. ASEAN sebagai organisasi regional membantu ekonomi negara anggotanya, termasuk Timor Leste. Keanggotaan ASEAN memberi Timor Leste kesempatan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sektor non-migas. Ini terlepas dari fakta bahwa negara itu menghadapi banyak tantangan, termasuk ketergantungan pada sektor minyak dan gas, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan ASEAN dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi dan memfasilitasi integrasi Timor Leste dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui mekanisme seperti ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan berbagai inisiatif lainnya, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi Timor Leste, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
The Imaginary Pilgrimage: The Narrative of Going Home in the Javanese-Moslems Migrant’ Slametan Ritual in Maluku Tupan, Jobert; Lattu, Izak Y.M; Therik, Wilson M.A.
FIKRAH Vol 10, No 1 (2022): June 2022
Publisher : Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.401 KB) | DOI: 10.21043/fikrah.v10i1.14943

Abstract

Migration is not only the movement of people to settle elsewhere, but also cultural displacement. This study reveals the Moslemss tradition among migrants from Central Java in Waihatu, Maluku. The approach of this research is qualitative with the type of research is netnography. Data collection techniques were carried out through documentation, observation and virtual interviews. The subject of this research is the young generation of Javanese Moslemss who are vulnerable to being contaminated by radicalism and extremism and or the essence of Javanese culture. The results of this study are the village slametan ritual in Wahatu is a manifestation of society and its cultural movement. Even though the culture became vacuum due to the disconnection of local wisdom between generations, and was inundated by obstacles due to the local socio-political situation, the event was then revitalized. After being revitalized, the village slametan ritual emerged with its new nuances related to the narrative of an imaginary pilgrimage that was held through spatial and current deterritorialization without Kejawen dimensions and pluralism. The slametan ritual performed by migrantsMoslemss in the village in Waihatu, Maluku, includes; 1) Pendem wedhus kendit; 2) Kungkum; and 3) Cultural carnival. This celebration is the only narrative of going home and as a spiritual theater for Moslemss immigrants. The younger generation of Moslemss immigrants are expected to be moderate actors in achieving prosperity in the village through increasing economic and social solidarity without Javanese culture and recognizing their social life in Maluku.
Differentiated Engagement as a Model for Managing Marginal Colonial Industrial Heritage: A Case Study of Spoorlaan-Kemijen, Semarang Albertus Kriswandhono; Fransçois Sémah; Titi Susilowati; Wilson MA Therik
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 3 (2026): Interdisciplinary Social Studies
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i3.1102

Abstract

The preservation of cultural heritage in Indonesia's marginal urban areas faces complex challenges, particularly in the Spoorlaan-Kemijen area in Semarang. This study examines the paradoxical conditions of such sites, which are historically significant but suffer from physical degradation and lack formal protection. Using a mixed-methods sequential explanatory approach, the research identifies social fragmentation in local perceptions of heritage preservation and environmental concerns. Findings reveal a lack of correlation between environmental concerns and active conservation support, attributed to institutionalized dichotomies and tenure conflicts. The study introduces the Differentiated Engagement, Integrated Vision (DEIV) model, which offers a tailored governance approach for these sites. The model recognizes the diverse interests of three social clusters—Memory Keepers, Environmental Pragmatics, and Integrators—by creating a deliberative space for dialogue and cooperation. The research suggests that sustainable heritage preservation in marginalized areas requires a shift from awareness-raising to institutional transformation. This study contributes to theoretical discussions on heritage governance by reconceptualizing the ethical trilemma and provides practical solutions for marginalized heritage management. The DEIV model offers a replicable framework for other heritage sites in Indonesia, fostering inclusive participation and long-term sustainability in urban heritage preservation.
MOBILIZATION OF DEVELOPMENT CAPITAL IN EAST NUSA TENGGARA: LEADERSHIP OF GOVERNOR VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT Pius Rengka; Daniel Daud Kameo; Intiyas Utami; Wilson M.A. Therik
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 9 No 4 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24034/j25485024.y2025.v9.i4.7443

Abstract

This study examines the social, political, and economic changes in East Nusa Tenggara Province during the leadership of Governor Viktor Bungtilu Laiskodat (2018–2023). As a marginal region, East Nusa Tenggara presents complex development challenges that demand an adaptive leadership model. Utilizing Pierre Bourdieu's theory of capital—social, economic, and cultural—this research analyzes how Governor Viktor Bungtilu Laiskodat’s strategies interacted with the local community’s habitus. A qualitative method was employed to explore the dynamics of the changes that occurred. The main findings include: (1) the strengthening of social capital through empowerment programs such as "Plant Corn, Harvest Cattle" (TJPS); (2) bureaucratic reforms that fostered more transparent and effective governance; and (3) infrastructure development that accelerated mobility, reduced isolation, and encouraged socio-economic transformation. The study reveals that leadership in marginalized areas requires the capacity to contextually mobilize local capital to achieve inclusive and sustainable development. This research contributes theoretically to the literature on political leadership in marginal regions and offers practical implications for the formulation of context-based development policies.