Articles
<![CDATA[SOSIALISASI EDUKASI PENCEGAHAN BULLYING BAGI SISWA SMA NEGERI 20 SURABAYA ]]>
<![CDATA[Putri, Naomi Veby Ilhami]]>;
<![CDATA[Bimasena, Mohammad Genta]]>;
<![CDATA[Tohaji, Jihan Tasya Edenia]]>;
<![CDATA[Pratama S, Alfunzo Firhan Arpyo]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[FKIP Universitas Samawa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perundungan atau lebih dikenal bullying adalah kasus yang marak terjadi di lingkungan anak. Baik dalam lingkup sekolah maupun dalam lingkup pergaulan. Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi memberikan edukasi dan upaya preventif dalam menangani kasus bullying yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Banyaknya kasus bullying dapat menyebabkan berbagai faktor dalam tumbuh kembang kejiwaan dan atau perilaku, terutama dalam masa sekolah. Banyak faktor dari pelaku bullying yang salah satunya dari pelaku itu sendiri dan peran Guru dalam menjadi contoh di Sekolah. Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu mengedukasi siswa pentingnya pencegahan dan perlawanan terhadap bullying. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan siswa dan tenaga pendidik yang tertarik pada pencegahan permasalahan bullying tersebut. Interaksi antara para siswa yang aktif memberikan dampak baik yang dapat memunculkan pertanyaan baru yang dapat memperdalam ilmu pencegahan bullying.]]>
<![CDATA[Hak Cipta Atas Program Komputer Berdasarkan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Madani, Shailawa Ramb]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v8i2.5474
<![CDATA[Computer programs, as one of the creations protected through intellectual property rights, are generally created by the initiative of the creator, orders, or based on employment relationships. Creations formed based on employment relationships often lead to disputes over ownership rights. This is related to the party that initiates the idea, the party involved in the creation process, and the supervision and evaluation of the creation. This research uses a normative juridical research method, which examines an issue through literature review with descriptive analytical data analysis methods. The research results indicate that creations designed through an employment relationship require legal certainty regarding the limitations of the employment relationship referred to in the Copyright Law.]]>
<![CDATA[Akta Autentik Dijadikan Objek Gugatan? ]]>
<![CDATA[Tampubolon, Alfrida Septebrina]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v8i2.5504
<![CDATA[Act against law is an action carried out that is not in accordance with prevailing legal provisions, and the consequence of such action is harm to others, allowing the injured party to seek accountability from the perpetrator, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. One common act against law found today is related to authentic deeds. An authentic deed is a deed created in the presence of an authorized official, in accordance with the prescribed form in legislation, as stated in Article 1868 of the Civil Code. The authorized officials include Notaries and Land Deed Officials. Authentic deeds themselves have perfect evidentiary strength. However, in practice, actions contrary to the creation of the deed often occur, ranging from procedural defects to negligence by Notaries/Land Deed Officials and others. This study specifically discusses authentic deeds that are contested as act against laws, as seen in Supreme Court Decision Number: 193/PK/Pdt/2020]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah Gedung HI Tech Mall ]]>
<![CDATA[Khoiruddin, Amir]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v8i2.5505
<![CDATA[The implementation of the utilization of State or Regional Property can be carried out through the Build, Operate, and Transfer Agreement with the hope that it can continue to strive to carry out regional development by collaborating with the private sector. Cooperation between the Surabaya City Government and private parties is certainly based on an agreement that binds both parties. This study aims to determine the realization of legal certainty over the use of Regional Property in the form of legal protection for third parties (HI Tech Mall Merchants). This research uses analytical descriptive methods and uses a qualitative approach. The results showed that the agreement implemented by the parties has guaranteed legal certainty and is binding on each other based on the suitability of the elements that must be contained in a text of agreement in civil law and the existence of preventive and repressive legal protection for traders who still occupy shop booths in the HI Tech Mall Building until now.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Khodijah Lamongan ]]>
<![CDATA[Almasyah, Adam Wahyu]]>;
<![CDATA[Natasya, Lyra Fitri]]>;
<![CDATA[Putri, Naurah Tania]]>;
<![CDATA[Adiwibowo, Shafira Medica Aulya]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, namun ironisnya, panti asuhan tak luput dari jeratan kekerasan seksual. Oleh karena itu penyuluhan hukum atas kekerasan seksual menjadi hal yang penting dilakukan termasuk di Panti Asuhan Khodijah Lamongan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif normatif yang mana penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode dua arah yang diawali dengan presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi dengan audiens. Penyuluhan dilakukan terhadap 12 orang anak perempuan penghuni Panti Asuhan Khodijah dan secara garis besar dan meliputi pengertian kekerasan seksual, ancaman pidana bagi pelaku, hak-hak dari korban.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital di Indonesia (Studi Kasus TikTokshop sebagai Social-Commerce Pertama yang Di Tutup oleh Pemerintah Pertengahan 2023) ]]>
<![CDATA[Vernanda, Sascha Zahra]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 20 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14463020
<![CDATA[Hukum dagang memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi digital Indonesia. E-commerce memiliki chance besar pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing Indonesia di kancah global. Akan tetapi, penerapan kebijakan mengenai izin e-commerce belum diperketat secara penuh di Indonesia dengan adanya penutupan TikTokshop oleh pemerintah pada pertengahan 2023 lalu. Hal tersebut melanggar ketentuan izin e-commerce sebagaiamana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Orisinalitas dari penelitian yakni memberikan penalaran hukum lebih lanjut mengenai peran hukum dagang untuk meningkatkan ekonomi digital di Indonesia serta pengaplikasiannya dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di sektor publik, yaitu kasus TikTokshop sebagai social-commerce pertama yang di tutup oleh pemerintah pertengahan 2023.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK OLEH DIREKSI MELALUI BLACK MARKET ]]>
<![CDATA[Negara, Dharma Setiawan]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Samuel Dharma Putra]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>;
<![CDATA[Donauli, Edison]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/lh.v7i1.7516
<![CDATA[Direksi merupakan salah satu organ perseroan disamping komisaris dan pemegang saham. Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang mempunyai tugas untuk menjalankan segala aktifitas di dalam suatu perseroan terbatas, disamping itu Direksi berwenang untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan. Direksi dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) suatu perseroan terbatas, apabila seorang Direksi melakukan tindakan melebihi kewenangannya yang telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan Ultravires. Adapun contoh tindakan Ultravires tersebut adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi dengan membeli barang-barang untuk keperluan perseroan terbatas dari pasar gelap (black market). Terhadap penggelapan pajak ini tentu perseroan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi yang melakukan ultravires bisa saja karena kehendak pribadi Direksi itu sendiri diluar kehendak perseroan. Terhadap hal ini perseroan dapat melakukan upaya hukum terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap perseroan terbatas tersebut dikarenakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam memecahkan masalah sehingga didapatkan suatu hasil bahwa perseroan terbatas dapat melakukan upaya hukum terhadap Direksi yang melakukan Ultravires tersebut.]]>
<![CDATA[Kredit Macet Pada LPBBTI Sebagai Wujud Perlindungan Hukum ]]>
<![CDATA[Kusumo, Suryo]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v9i1.5648
<![CDATA[The development of technology that penetrates the world of economics has a significant impact on the financial sector in Indonesia. With the presence of Financial Technology financial institutions with the P2P Lending system, it is considered to be able to help the community's economy. However, on the other hand, it has a dark impact on the community so that it is prone to being tied to problems related to needs and the economy such as bad credit where someone experiences arrears in credit payments. Of course, this results in losses for the related financial institutions. This study aims to determine the legal position of the organizers of Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) who experience bad credit and to understand the form of legal protection for the organizers of Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) who experience bad credit. This study uses a normative legal research method. Data collection was carried out by means of literature and document studies. Data analysis was carried out using analytical descriptive methods and using a qualitative approach. The results of the study indicate that bad credit that can have legal consequences must be accepted by the recipient of funds because in this case it is very detrimental to the LPBBTI financial institution so that there needs to be an effort to protect the Organizer or Funder to avoid bankruptcy and revocation of the License by the Financial Services Authority.]]>
<![CDATA[Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perusahaan Patungan Dengan Pihak Investor Asing Berdasarkan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum ]]>
<![CDATA[Sihombing, Sony Putri Lestari]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v9i1.5675
<![CDATA[One form of investment cooperation carried out in Indonesia to help improve the Indonesian economy is Joint Venture cooperation. A joint venture is a business carried out jointly between foreign investors (PMA) and domestic investors (PMDN) based on an agreement or known as a joint venture agreement which is the basis for forming a new legal entity. The thesis with the title Legal Protection of Investors for Disputes of Default on Joint Venture Agreements Based on Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment is normative research where the background to the problem when in practice joint venture cooperation does not always comply with what is stated in the Joint Venture agreement. Things like this are what give rise to joint venture cooperation disputes between investment parties. This research uses normative law (normative law research) which can be concluded as the act of studying various kinds of formal legal rules such as laws and the type of approach in this research uses a statutory approach (statue approach). The results of this research indicate that incoming foreign investors must establish a limited liability company in the form of a joint venture collaboration based on the Investment Law, this is to provide legal certainty for the parties. The existence of these legal regulations ensures that capital investment, which is the scope of the implementation of the national economy, can be positioned as an effort to increase economic growth. During the period of cooperation, it is possible that disputes will arise between the parties. It is hoped that the investment parties will be able to choose and take into account what legal remedies are best for resolving the disputes that occur. Every party involved in drafting the substantive contents of the agreement must be careful considering that the joint venture agreement will be the basis and guideline for the parties to carry out the operations of the Joint Venture company.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang ]]>
<![CDATA[Permatasari, Andini]]>;
<![CDATA[Yudhantaka, Lintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.927
<![CDATA[The minimum age limit for marriage for both men and women is 19 (nineteen) years. However, under certain conditions, a person who has not met this age limit may apply for dispensation to marry. This study aims to analyze the process of filing an application for dispensation of marriage at the Jombang District Court and the reasons that form the basis for the Judge's decision. Based on PERMA Number 5 of 2019, marriage dispensation is granted by considering the best interests of the child. This study explains the procedure for applying for marriage dispensation at the Jombang District Court, which is carried out in several administrative stages until the trial, with the Judge's determination based on urgent reasons and sufficient evidence.]]>
