Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

MINA SAMUDERA VILLAGE UNIT COOPERATIVE DEVELOPMENT STRATEGY IN CITUIS, PAKUHAJI, TANGERANG DISTRICT Anwar, Muhammad Khoirul; Ediyanto; Telussa, Riena F
Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia Vol. 2 No. 2 (2024): May - October 2024
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi, & Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Satya Negara Indonesia (LP3M-USNI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Samudera is one of the most rapidly growing cooperatives in Tangerang Regency, with a total membership of 9,877 people. This study was conducted in May 2017 at KUD Mina Samudera, Pakuhaji District, Tangerang Regency, using descriptive statistical analysis, motivation theory, and SWOT analysis. KUD Mina Samudera operates four main business units: the Swamitra Mina Savings and Loan Unit (USP), Pesisir Store, Grameen Pesisir , and the Fishermen’s Fuel Station (SPDN). These business units have consistently increased their annual profits and provided significant benefits to fishermen, including financial support, logistics, fuel, and additional business opportunities for their wives. A growth and development strategy serves as an alternative approach for the cooperative by optimizing its financial strength, management, and existing business units. However, challenges remain, including limited access to information and location, low community participation, and the need for more competent human resources. To address these issues, improving cooperative accessibility, increasing member participation, and fostering collaboration with the government are essential to ensuring the sustainability and growth of the cooperative.
Analysis of Strategies and Challenges for The Development of Fiscal and Non-Fiscal Incentives in the Indonesia’s New Capital City (IKN) and Its Comparison to Other Economic Zones After the Implementation of PMK 136 of 2024 Anwar, Muhammad Khoirul; Adrianto, Zaldy
International Journal of Pertapsi Vol. 3 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Pertapsi-Indonesia collaborated with Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9744/ijp.3.2.45-55

Abstract

The implementation of Global Minimum Tax (GMT) through Indonesia's Finance Minister Regulation No. 136/2024 has fundamentally transformed investment incentive strategies, particularly challenging traditional tax-based approaches used to attract foreign investment to Indonesia's New Capital City (IKN). This study analyzes strategies and challenges in developing fiscal and non-fiscal incentives in IKN post-GMT implementation and compares them with existing Special Economic Zones (KEK), Batam Zone, and Bonded Zones. The research employs descriptive qualitative methods through in-depth interviews with key stakeholders from the Directorate General of Taxes, Fiscal Policy Agency, tax practitioners, and academics, complemented by comprehensive literature review. Findings reveal Indonesia's strategic transformation from rate-based incentives toward GMT-compliant alternatives including Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and enhanced non-fiscal incentives such as regulatory simplification and infrastructure support. Key challenges include GMT regulatory complexity, inter-agency coordination limitations, and fiscal capacity constraints. IKN demonstrates competitive advantages through lowest investment thresholds, longest incentive duration, and most comprehensive incentive portfolio compared to other economic zones. This study provides the first comprehensive analysis of GMT adaptation in new capital city development, offering theoretical insights on international taxation policy and practical guidance for developing countries navigating similar challenges.
Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Jakarta Raya Maulana, Manda; Kurniati, Fauziah; Anwar, Muhammad Khoirul
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 01 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.6350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan metode penelitian yang digunakan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus maladministrasi pelayanan publik di Indonesia melalui studi pustaka. Metode penelitian ini meliputi pencarian, pemilihan, evaluasi, analisis, dan sintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan maladministrasi. Studi pustaka dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai basis data daring, jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Sumber pustaka terpilih dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi relevansi, akurasi, dan kredibilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting terkait kasus maladministrasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi pustaka memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman ORI terhadap berbagai aspek maladministrasi, meliputi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, ketidakadilan dalam pelayanan, dan ketidaktransparan dalam kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, ORI dapat merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perbaikan sistemik tata kelola pemerintahan di Indonesia.
FOKUS PENGAWASAN OMBUDSMAN RI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI JAKARTA RAYA: The Focus of Ombudsman Ri Supervision: Evaluation of Maladministration in Public Services in Greater Jakarta Maulana, Manda; Kurniati, Fauziah; Anwar, Muhammad Khoirul
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 10 No. 2 (2024): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v10i2.7904

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran dan metode penelitian yang digunakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus maladministrasi dalam pelayanan publik di Indonesia melalui studi literatur. Metode penelitian ini melibatkan pencarian, seleksi, evaluasi, analisis, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu-isu maladministrasi. Studi literatur dilakukan dengan sistematis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai basis data online, jurnal akademik, laporan riset, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Sumber-sumber literatur yang terpilih dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi relevansi, keakuratan, dan kredibilitas. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, serta temuan penting terkait kasus-kasus maladministrasi dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi literatur memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman ORI mengenai berbagai aspek maladministrasi, termasuk penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, ketidakadilan dalam pelayanan, dan ketidaktransparanan dalam kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, ORI dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk perbaikan sistemik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 2 di Sekolah Dasar Khasanah, Erika Nur; Anwar, Muhammad Khoirul; ha, Izzatusholek; Purnama, Nurlita
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.242

Abstract

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim guna memberikan kebebasan terhadap mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai guna mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja sebagai salah satu persiapan karir bagi masa depan. Kampus Mengajar merupakan salah satu bagian dari kampus merdeka yang dirancang guna membekali mahasiswa agar dapat bersinergis dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, khusunya pada penguatan literasi, numerasi, dan juga administrasi sekolah. Implementasi dari kampus mengajar ini menuntut adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk sekolah-sekolah yang menjadi tujuan penempatan. Salah satu sekolah tersebut adalah SDIT Firdausha Setiabudi. Hasil dari implementasi dari kegiatan kampus mengajar di SDIT Firdausha Setiabudi meliputi berbagai macam aspek, yakni adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode luring dan juga daring. Adanya inovasi dari kegiatan adaptasi teknologi berupa pembuatan vidio pembelajaran, adanya administrasi sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu guru dan juga kepala sekolah sebagai kelengkapan administrasi sekolah melalui pendataan siswa-siswa berprestasi.
Pengaruh Persepsi Riba dan Bunga Bank terhadap Minat Menabung di Lembaga Keuangan Syariah pada Masyarakat Pesantren Anwar, Muhammad Khoirul; Baratullah, Braham Maya
Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 1 (2023): Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIQ An Nur Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37252/jebi.v2i1.413

Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of the perception of usury and bank interest on the interest in saving in shari'a financial institutions in the pesantren community which is carried out at the An-Nur Ngrukem Islamic boarding school, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. This type of research is quantitative research whose sampling method uses the Non-Probability Sampling method using one of the techniques in it, namely Purposive Sampling or can be called Judgemental Sampling. The data collection technique used a questionnaire conducted on 78 respondents. Normality test using Kolmogorov-Smirnov analysis. The data analysis technique uses a coefficient of determination test (R2), a t test, and an f test, using the help of SPSS version 25 software. The results of the study showed the influence of the perception of usury and the perception of bank interest on the interest in saving in shari'a financial institutions in the pesantren community. This is based on the findings of the data processing results which show a positive relationship and have a significant effect of 26.0%.
Sektarianisme dalam Penafsiran Relasi Muslim–Non-Muslim: Analisis Komparatif Tafsir Sunni dan Syiah Arief, Syaiful; Hidayatullah; Anwar, Muhammad Khoirul
AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies Vol. 6 No. 2 (2025): AT–TAISIR Journal of Indonesian Tafsir Studies
Publisher : LPPM Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes sectarianism in the interpretation of Qur’anic verses concerning the relationship between Muslims and non-Muslims by comparing classical and modern exegesis from Sunni and Shia traditions. The study focuses on four thematic groups of verses: religious freedom, interfaith dialogue, political allegiance, and interfaith marriage. Employing Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutic framework, it explores how the historical and ideological horizons of the exegetes influence their interpretive outcomes. The findings reveal that classical commentaries, such as those of Ibn Kathir and al-Tha‘barsi, tend to be apologetic and normative, while modern exegeses by Wahbah al-Zuhaili and Muhammad Husain al-Thabathabai exhibit a more humanistic and contextual orientation. Despite their sectarian and methodological differences, both traditions share a common ethical aim—to maintain a balance between faith and humanity. This study underscores the significance of inter-sectarian exegetical dialogue as a means to foster an inclusive and universal understanding of Islam.
The Analysis of Composition and Economic Value of Fish Catches at PPN Brondong: A Study Based on Species Data and Market Prices in 2024: Analisis Komposisi dan Nilai Ekonomi Hasil Tangkapan Ikan di PPN Brondong : Studi Berbasis Data Spesies dan Harga Pasar Tahun 2024 Anwar, Muhammad Khoirul; Hidayat, Nadranabila Intani; Oka Bayu Pratama; Putri Asfarina Ifada; Suciyono
JURNAL ILMU DAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP Vol. 10 No. 2 (2025): Juli - Desember
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jitpt.10.2.2025.61771

Abstract

This study aims to analyze the species composition and economic value of fish catches at the Nusantara Fisheries Port (PPN) Brondong in 2024. Using a descriptive-quantitative approach based on primary data, monthly data were collected on species type, catch volume, and market price over the course of one year. The results show that 35 fish species were recorded, with Swanggi, Kurisi, and Biji Nangka dominating in terms of volume, while squid contributed the highest economic value due to its high market price. On the other hand, Lemuru, Kembung, and Bawal Hitam had the lowest catch volumes and economic contributions. A discrepancy was found between catch volume and economic value, highlighting the potential for fisheries management to focus on high-value species that are currently underexploited, such as Red Snapper and Spanish Mackerel. This study emphasizes the importance of sustainable fisheries management by integrating ecological and economic considerations to ensure the long-term sustainability of marine resources and the welfare of fishing communities.
TRANSFORMASI MODEL INOVATIF UNTUK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI INDONESIA Anwar, Muhammad Khoirul
SWATANTRA Vol. 15 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.273 KB) | DOI: 10.24853/swatantra.15.1.%p

Abstract

Act No. 25 of 2009 on the Ministry of the public have been enacted in July 2009, seven years ago, however the betterment of public service seems still far from the goal of Act 25/2009. An example of the bad conditions of Indonesian public services is that illegal charges on public service organizer are still frequently found, hence President issued a Regulation 87 2016 about SATGAS SABER PUNGLI (task force to eradicate extortion). One  Stop  Service  (OSS/PTSP)  offers  different things. According to a survey conducted by ORI on 2015, the results showed that amongst all 26 of the OSS (PTSP) only 2 of them are getting low compliance, 15 medium compliance, whilst 9 of them achieve excellent compliance. Likewise, compliance of Sub-Urban PTSP, from surveyed 57 PTSP only 14 PTSP get low compliance, 34 medium and 9 excel- lent compliance. In Urban PTSP, from surveyed 46 PTSP who only 8 BPTSP get low compliance, 19 medium, and 19 excellent compliance. This shows that the PTSP is much more obedient and is certainly ready to transform towards the attainment of a higher quality service. Referring to the proposals of Team of Deputies Administration Innovation of State Administrative Agency, with regards to survey results carried out by Ombudsman RI in 2015, PTSP included in red zones is transformed into reinforcement model, PTSP included in yellow zone is transformed into a accelerated model and PTSP included green zone is transformed into innovative models. The effectiveness of the  transformation of the PTSP is proved to be very dependant to Commander within areas, as shown by the case in the East Java and South Sulawesi provinces, and cities and Regencies which regions Commanders have strong commitment, then the PTSP can change quickly and are able to  initiate changes specifically for the creation of a conducive business climate. Hence, the local government should form a special Team involving the entire stake holders, including the characters, user services and academia so that the results is considered with regards of needs and relevant challenges.Keywords: OSS (PTSP), The complaint, Pungli, Compliance, Model Of Reinforcement, The Acceleration Model, A model of innovation
Implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 Dalam Melaksanakan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Nurmaida, Anisa; Anwar, Muhammad Khoirul
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18690956

Abstract

Salah satu tugas Ombusdman RI adalah melaksanakan pencegahan maladministrasi yang telah diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 Ombudsman RI melakukan kajian pencegahan mengenai Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Ditemukan 4 (empat) masalah utama, yaitu masalah penerbitan dokumen keimigrasian, masalah pewarganegaraan dan kewarganegaraan, masalah pencatatan administrasi kependudukan bagi orang asing, dan integrasi data pencatatan orang asing di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan maladminstras dalam penyelenggaraan pelayanan publiki. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap Deteksi sampai Perlakuan Pelaksanaan Saran telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar unit keasistenan utama yang melaksanakan pencegahan maladministrasi. Kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Ombudsman RI juga sudah tersedia. Pelaksana kebijakan sudah memiliki pengetahuan, kompetensi dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan kebijakan juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian sehingga tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan sudah diatur dengan jelas.