Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.821
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Gorontalo Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) International Journal of Science and Society (IJSOC) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture Social Science Academic Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Cinta Nusantara
Nardiman, Nardiman
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Subiyakto*, Aries; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Nardiman, Nardiman
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27368

Abstract

The background of this research is because of the BPOM findings which reveal that syrup drugs circulating in the market contain the dangerous substances ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG). Law Number 8 of 1999 which is one of the bases in efforts to realize consumer legal protection of their rights, clear and correct information is needed regarding the safety and security of consumers in consuming drugs and the responsibility of manufacturers or distributors regarding defective products or dangerous. The emergence of this issue raises concerns among the public and causes losses for pharmacies or drugstores that sell syrup drugs. This research is a quantitative research using a normative approach. The research was carried out by studying laws and regulations, books, and journals (library research) related to BPOM's supervision of the distribution of drugs containing dangerous substances. The results of the study show that BPOM's supervision of the spread of drugs with dangerous ingredients is by carrying out field inspections and actions, product withdrawals and destruction, carrying out legal proceedings, revising regulations, educating the public. BPOM provides legal protection to the public only when consuming food that has a distribution permit, if the food does not have a distribution permit Loka BPOM only protects morally by educating the public.
Legal Analysis of the Imposition of Criminal Sentences for Fraud in Debt Agreement Cases: Case Study of Decision Number 331/PID.B/2021/PN JKT.BRT Muharam, Irsan; Nardiman; Markoni; Kanthika, I Made
International Journal of Science and Society Vol 6 No 3 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i3.1251

Abstract

According to Article 1328 of the Civil Code, fraud is a defect of will, while Article 378 of the Criminal Code contains a series of words such as lies, deception, false circumstances, and false dignity. The consequences of fraud are a reason for cancelling the agreement. The problems raised in research on the imposition of criminal fraud in debt and receivable agreement cases. The method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical specifications. The research results obtained first: The parameter that differentiates default from criminal acts of fraud is that default is seen from the good faith of the parties, whereas in criminal acts of fraud, it is motivated by evil intentions (mens rea) to possess objects (goods) belonging to other people as well as intentionally not fulfil his achievements. second: The debtor can only be criminally processed if an agreement meets the elements of fraud. If the debtor does not commit a series of lies to obtain a loan from the debtor, the debtor cannot be prosecuted under the threat of Article 378 of the Criminal Code regarding fraud. The debtor will be free from the threat of criminal penalties due to his inability to carry out the agreement's contents. In the case based on Decision Number 331/Pid.B/2021/Pn Jkt. Brt, the defendant committed an act through deception or a series of lies, encouraging other people to write off the receivables by giving 2 blank checks to pay the remaining loan which appeared to be -as if the Defendant's debt had been paid off. This is a legal event that can be tried through criminal justice.
Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Tgrs) Jianto, Deddy; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Nardiman, Nardiman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.324

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Seiring berjalan waktu, perkawinan dapat menimbulkan kekecewaan bagi pasangan dengan puncaknya yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, tak terkecuali dengan anggota Polri. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan pengkategorian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini membahas tentang akibat hukum bagi anggota Polri yang bercerai diluar ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian anggota Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri di Kepolisian di antaranya ialah wajib mendapat izin dari pejabat berwenang, karena apabila tidak terpenuhi maka bagi anggota Polri yang melanggar ketentuan dapat berakibat dengan penjatuhan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Polri bahkan bisa dikenakan pula dengan Sanksi Pidana jika pada prosesnya atau faktor yang mendasari munculnya pengajuan gugatan perceraian terdapat dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi-sanksi tersebut merupakan manifestasi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan kewenangannya.
Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Atas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Sertipikat Induk yang Belum Dipecah Yuliarti, Ghiska; Markoni, Markoni; Nardiman, Nardiman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15199

Abstract

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Makin tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan, membuat para pengembang berupaya membuat berbagai macam perumahan, mulai apartemen sampai cluster perumahan di pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dari para pihak dalam perjanjian kredit pemilikan rumah atas pemberian hak tanggungan terhadap sertipikat induk yang belum dipecah serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen yang merasa dirugikan. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan, serta menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, teori perjanjian, dan teori jaminan hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian banyak konsumen yang dirugikan akibat tidak langsungnya diberikan sertifikat kepada konsumen meskipun konsumen telah melakukan pelunasan. Hal tersebut dikarenakan karena serifikat belum dipecah masih dalam bentuk sertifikat induk. Kesimpulannya adalah para pihak dan Pejabat terkait dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya bila terjadi kerugian terhadap pihak lain yang merasa dirugikan. Bahwa pertanggungjawaban hukum para pihak telah diatur dalam klausul perjanjian, kecuali jika perjanjian tersebut dilanggar, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugiannya melalui proses musyawarah (non litigasi) atau proses pengadilan (litigasi).
Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Theresia, Yohana Maria; Markoni, Markoni; Nardiman, Nardiman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15210

Abstract

Dalam praktik peradilan penanganan perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan, tapi juga mengenai jenis pidana serta praktik pelaksanaan pidana tersebut. Disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar dan alasan yang rasional berdampak negatif bagi proses penegakan hukum. Masalah penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu untuk menelaah lebih jauh latar-belakang pertimbangan hukum dan kendala hakim atas terjadinya disparitas hukum. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan, serta menggunakan teori penjatuhan hukuman, teori penegakan hukum, teori hukum pidana, teori pertimbangan hakim, dan teori pertanggung-jawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2020 lahir dengan dilandasi dasar pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pemidanaan tanpa menyampingkan kepastian hukum. Peraturan Mahkamah Agung ini juga lahir sebagai upaya nyata dalam hal memberikan tolok ukur yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam hal penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya pemidanaan, berdasarkan pertimbangan yang lengkap dan komprehensif atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan rentang pemidanaan, serta dengan tidak melupakan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN TANAH HAK MILIK DENGAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN margita, Susanto Agata; Kantihka, I Made; -, Nardiman; Widarto, Joko
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3773

Abstract

The practice of buying and selling plots of land by the community is often found not fully following applicable legal procedures. Seeing these things, it is felt that there is a need to guarantee legal certainty and certainty of rights to land control. Land is a fixed object or object that does not move based on the nature of the object itself. So land cannot be moved - what can be moved is the rights to a plot of land. In this research, the problem is raised, namely whether buying and selling carried out by buyers of freehold land who have good intentions with payments in stages and have fulfilled the legal requirements for buying and selling based on statutory regulations need to receive legal protection and what form of legal protection exists for the purchase of freehold land. carried out privately by means of gradual payments. The research used in this research is Juridical-Normative, namely legal research carried out by examining library materials or secondary materials
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Lansia Demensia Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Tia, Hendry Fand; Helvis, Helvis; Khantika, I Made; Nardiman, Nardiman
Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture Vol. 2 No. 1 (2024): March 2024
Publisher : Yayasan Pondok Pesantren Sunan Bonang Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61231/mjeec.v2i1.212

Abstract

Child molestation is a despicable act that is not only committed by any adults, but also elderly people who may suffer from dementia that may be at cronic stage. Criminal liability for elderly people with dementia has to be medically observed or medical forensic observation by certified mental health doctors. If a psychiatric expert states that the defendant suffer from a severe mental health that may be exampted by the law, then the defendant has the potential to be waved from penal punishment. The aim of this research is to determine the judge's considerations in giving sentences to defendants who is an elderly with cronic dementia. This research uses a normative juridical research method. The results of his research showed that elderly people with dementia were still found guilty because they were proven to have committed a criminal act, in their consideration the judge took into account aggravating and mitigating factors so that in their decision the judge sentenced the defendant to serve his sentence not in prison but sent him to a mental hospital. to be treated. In conclusion, the judge still sentenced the defendant because the judge believed that the defendant committed his actions before experiencing dementia, so the Panel of Judges at the South Jakarta District Court sentenced the defendant to 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah), and pay restitution in the amount of Rp. 38,736,550 (thirty-eight million seven hundred thirty-six thousand five hundred and fifty rupiah).
PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK Tia Shabrina; Joko Widarto; Markoni; Nardiman
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): Januari-Maret, Local Culture and Traditions
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.31

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang pertimbangan hukum hakim dan kriteria pemberian kewenangan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, karena seorang ibu menutup akses ayah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori keadilan dan teori tujuan hukum sebagai pisau analisa penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Rumusan masalah tesis ini akan mengkaji kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam dan pertimbangan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan penguasaan anak ini memberikan kewenangan hak asuh tunggal kepada ayah, dimana seharusnya dalam hak asuh anak, putusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak yaitu apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya pengasuhan bersama atas anak.
Teknik Penanganan Masalah Penyidikan Kepolisian pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bulungan Kalimantan Utara (Studi Kasus Pembunuhan Korban Lansia di Panti Sosial Tresna Wherda) Gultom, Brian Daven Kyher; Joko Widarto; Markoni; Nardiman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5657

Abstract

This study aims to analyze the problems faced by the Criminal Investigation Unit of the Bulungan Police Resort in North Kalimantan in handling murder cases involving elderly people in social care facilities. This study also aims to propose solutions and techniques to deal with these investigative problems. This study discusses the challenges faced by the Bulungan City Police Resort criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims. This emphasizes the importance of quality training for investigators to effectively address the complexity of such cases. Data collection methods included document analysis and interviews. The data analysis method used is qualitative descriptive analysis. This study highlights the challenges faced by the criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims at the Bulungan City Police Resort. This research identifies difficulties in the management and use of evidence in criminal investigations, including challenges in collecting and examining evidence at crime scenes. This study emphasizes the need for quality training for researchers to effectively address the complexity of such cases. The research analysis concluded that the investigation of violence against the elderly at the Tresna Wherda Social Home faces challenges such as limited evidence, complex cases, and possible mental disorders of the perpetrators. Handling violence against the elderly requires a holistic approach involving the police, health institutions, social workers, and the community as a whole
Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim Agus Antoni; Helvis Helvis; Nardiman Nardiman; I Made Kartika
Social Science Academic Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.v2i2.5869

Abstract

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistimatis dan berkembang ke hampir seluruh daerah di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sector swasta (perusahaan). Hal ini tentu merugikan, sehingga sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independent berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara khusus tentang KPK kemudian disempurnakan kembali dan terbitlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam penerapan asas kebebasan hakim, sudah seharusnya hakim mempunyai persepsi yang sama tentang menerapkan aturan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas putusan. Selain itu, menerbitkan suatu pedoman dalam penjatuhan tindak pidana juga dibutuhkan untuk menyelaraskan pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi. Dengan adanya keseragaman pola pikir di dalam penjatuhan vonis perkara korupsi maka diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas pemidanaan yang berujung kepada ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan bertujuan untuk mengetahui tentang kaitannya asas kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana penerapan PERMA 1/2020 sebagai salah satu Langkah dalam mengurangi disparitas putusan pemidanaan.
Co-Authors Agus Antoni Antoni, Agus Ban Hin, Siaw Budi Asri, Dyah Permata Fryandika, Randi Gojali, Akhmad Gultom, Brian Daven Kyher Helvis, Helvis I Made Kanthika I Made Kartika I Made Kartika Jianto, Deddy Joko Widarto Kantihka, I Made Kantikha, I Made Khantika, I Made Kurniawan Kurniawan Malemna Sura Anabertha Sembiring Margita, Susanto Agata Markoni Markoni Markoni Muharam, Irsan Putra, Ichwan Fuad Chaerul Rachman, Novita Ayu Nafisa Randi Fryandika Sihombing, Jasalmon Subiyakto*, Aries Theresia, Yohana Maria Tia Shabrina Tia, Hendry Fand Yuliarti, Ghiska