Garuda - Garba Rujukan Digital

Ahmad Saifulloh, Putra Perdana

Unknown Affiliation

Author-ID : 1220367

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations Ahmad Saifulloh, Putra Perdana
Constitutional Review Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The government efforts to dissolve the societal organizations must be carried out in accordance of stages and processes stipulated in the Law on Societal Organizations. Persuasive efforts must be done first before the imposition of administrative sanctions. Administrative sanctions in the form of warning letters and temporary suspensions of activities need to be done before the Government dissolves the societal organizations after a court decision was obtained from the permanent legal force. The writer considered that the dissolution of societal organizations by the Government was urgent for the present, but the Government before dissolving societal organizations should seek consideration from the Constitutional Court of Indonesia as the guardian, and interpreter of Pancasila. Thus, the Constitutional Court of Indonesia as a neutral judicial institution shall have the authority to consider whether a societal organization will be dissolved.

Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu Di Kota Bengkulu Amancik, Amancik; Ahmad Saifulloh, Putra Perdana; Illahi , Beni Kurnia; Barus, Sonia Ivana
Jurnal Abdimas UBJ (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

The Constitutional Court has the authority to protect the constitutional rights of citizens and provide interpretations of the constitution, ideally in an election which is a political contestation that is built up by many things in its implementation. The Constitutional Court's function is to keep the Election in line with Election Principles which are regulated by Positive Law. Based on the above assumptions, it is worth discussing whether the process of proving PHPU in the Constitutional Court has been able to guarantee the implementation of an overly judicial election, or simply whether the proof of PHPU is ideal. This activity is about providing understanding to Participants of Evidence and Evidence Tool on Election Result Disputes; Providing understanding to Participants regarding updated matters regarding the Legal Evidence of Election Result Dispute; and especially for Lecturers as a means of Community Service which is part of the Tri Dharma of Higher Education. Keywords: Evidence, Evidence Tool, Election Result Disputes Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan memberikan interpretasi terhadap konstitusi, idealnya dalam Pemilu yang merupakan kontestasi politik dipengaruhi oleh banyak hal dalam pelaksanaanya. MK berfungsi untuk menjaga agar Pemilu sejalan dengan Asas Luber dan Jurdil sebagaimana yang diatur Hukum Positif. Berdasar pada anggapan di atas, maka patutlah didiskusikan, apakah proses pembuktian PHPU di MK telah mampu menjamin terlaksanya Pemilu yang Luber Jurdil, atau sederhananya apakah Pembuktian PHPU tersebut telah ideal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang Pembuktian dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilu; Memberi pemahaman kepada Peserta tentang hal-hal update tentang Pembuktian Hukum Acara PHPU; dan khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Perselisihan Hasil Pemilu

Kebijakan Anggaran Pangan Berbasis Konstitusi Pangan Sauni, Herawan; Barus, Sonia Ivana; Masri, Esther; Ahmad Saifulloh, Putra Perdana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3267

Anomali anggaran ketahanan pangan terjadi karena dalam Regulasi Pangan tidak ada standar baku tentang Ketahanan Pangan. Berbeda dengan anggaran pendidikan dalam APBN wajib dianggarkan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penulis berkesimpulan urgensinya anggaran ketahanan pangan untuk pemerataan peningkatan produktivitas, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan distribusi panen lebih merata. Sehingga hal tersebut akan memberikan potensi dampak positif dalam ketahanan pangan. Untuk menjaga agar penataan anggaran tetap sesuai dengan peruntukkannya, maka review rencana anggaran sebelum dilaksanakan tetap diperlukan agar spending review bisa lebih akurat. Fokus utama spending review adalah untuk efisiensi anggaran. Spending review secara lugas menyebut angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Oleh karena itu, angka inefisiensi yang dihasilkan spending review dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Ke depan, penataan anggaran yang sudah semakin baik ini perlu diikuti oleh implementasi yang efektif. Dalam hal ini tentu diperlukan koordinasi dan sinergi yang konkrit antarpihak terkait, terutama antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Sinergitas ini perlu terus dibangun dan dimantapkan dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search