Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Private Law Review Unes Law Review Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra Notaire Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Musyafah, Aisyah Ayu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1 
Registrasi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai dengan Wilayah Administrasi Kantor Pertanahan Baihaqi, Syahrial Arsyi; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.54426

Abstract

ABSTRACTAccurate land registration is essential to prevent ownership conflicts and to provide legal guarantees for the rightful land owner. The aim of this research is to find out the factors that cause land registration errors that are not in accordance with the location of land administration and efforts to resolve them. The research method uses empirical juridical. The results of the research concluded that with errors in measurements and land area, the certificate owner could face legal consequences such as cancellation of the certificate. The process of resolving land registration issues involves coordination meetings between the Village, District, Regency Government and Land Office, with facilitation from the Provincial government.Keywords: Registration Errors; Certificates; Legal ImpactABSTRAKRegistrasi tanah yang akurat sangat penting untuk mencegah konflik kepemilikan dan untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemilik tanah yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan registrasi tanah yang tidak sesuai dengan letak administrasi tanah dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian dengan menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kesalahan pengukuran dan luas tanah, pemilik sertifikat dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti pembatalan sertifikat. Proses penyelesaian masalah registrasi tanah melibatkan rapat koordinasi antara pihak Desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Kantor Pertanahan, dengan fasilitasi dari pemerintah Provinsi.Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Sertifikat; Administrasi
Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris Nuari, Febrian Rizky; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.51275

Abstract

AbstractNotary must attach fingerprints on the Minutes of Deed. But until now, no one has issued a rule regarding the attachment of fingerprints on the Minutes of Deeds. The legal study in this case aims to determine the urgency placing the fingerprints of person who appears Notary on the Minutes of Deed, and to determine the legal force of the Minutes of Deed in the case of fingerprints not attached. This legal study uses normative juridical methodology. The research findings indicate that there is much thought about whether fingerprints should be listed on a separate sheet or on the Minutes of Deeds. The legal strength the Minutes of Deed as a valid deed is not affected by the absence of the fingerprints of the appearer.Keywords: notary public; fingerprints; minutes of deed AbstrakNotaris wajib melekatkan sidik jari penghadapnya pada Minuta Akta. Namun hingga sekarang, tidak ada yang mengeluarkan aturan terkait pelekatan sidik jari pada Minuta Akta. Studi hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelekatan sidik jari dari orang yang menghadap ke Notaris pada Minuta Akta, serta untuk menentukan kekuatan hukum dari Minuta Akta dalam hal sidik jari penghadap tidak dilekatkan. Studi hukum ini menerapkan metodologi yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pemikiran tentang apakah sidik jari harus dicantumkan pada lembaran tersendiri atau pada Minuta Akta. Kekuatan hukum Minuta Akta sebagai akta yang sah tidak terpengaruh oleh ada tidaknya sidik jari penghadap.Kata kunci: notaris; sidik jari; minuta akta
Urgensi Legitimasi Otentitas Akta Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Melalui Pembentukan Undang-Undang Hidayatulloh, Dimas Febri; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.62436

Abstract

ABSTRACT Legal protection for the profession of Land Deed Official (PPAT) is crucial to ensure integrity and sustainability in property transactions, encompassing legal certainty and rights protection. This study aims to analyze and elucidate the legal process of land deed creation and the implications of the urgency of deed legitimacy made by land deed officials based on applicable law. The research method employed is normative. The findings reveal that the process of land deed creation by PPATs must adhere to strict legal regulations, including the obligation to create authentic deeds confirming the transfer of land and buildings according to Law Number 2 of 2014, maintaining ethical standards and professionalism, and complying with applicable legal requirements and procedures to provide legal certainty in property transactions.Keywords: Legitimacy; Authentic Deed; PPATABSTRAKPerlindungan hukum terhadap profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk memastikan integritas dan keberlanjutan dalam transaksi properti, yang meliputi kepastian hukum, perlindungan hak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan proses pembuatan akta tanah secara hukum yang berlaku dan implikasi adanya urgensi legitimasi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian yang diketahui Proses pembuatan akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mematuhi peraturan hukum yang ketat, termasuk kewajiban untuk membuat akta otentik yang mengkonfirmasi peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjaga standar etika dan profesionalisme serta mematuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi properti.Kata Kunci: Legitimasi; Otentitas Akta; PPAT
Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Transmigrasi secara di Bawah Tangan Arrofani, Annisa Jeflina; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.55806

Abstract

ABSTRACTThe lack of knowledge and understanding of transmigration community members regarding the procedures for land transaction according to positive law is a contributing factor to the large number of illegal land transactions. The aim of this research is to determine the legal consequences of rights  transaction to transmigration land and forms of legal protection for buyers of property rights to land at transmigration locations obtained through private transactions. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research are that there is no legal certainty regarding the subject and object of land rights that have been purchased and the form of legal protection applied by registering with the Court to obtain a decision that has permanent legal force.Keywords: Protection; Transactions; Land; TransmigrationABSTRAKKurangnya pengetahuan serta pemahaman warga masyarakat transmigrasi mengenai tata cara transaksi jual beli tanah menurut hukum positif menjadi faktor pendukung banyaknya terjadi jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli hak atas tanah transmigrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak milik atas tanah lokasi transmigrasi yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah yang telah dibeli dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sejauh ini adalah dengan pendaftaran ke Pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Perlindungan; Jual Beli; Tanah; Transmigrasi
Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak Syahrudin, Dedy; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.59479

Abstract

ABSTRACTOne of the duties of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved as mandated by the law. This research aims to determine the responsibility, legal consequences, and sanctions against a Notary for deeds not read out in the presence of the parties. The research method employed is a juridical-normative approach. The findings conclude that a Notary's responsibility for unread deeds may result in moral and legal accountability for the material accuracy of the deed. The legal consequence is that the deed may degrade into a private deed with imperfect probative force, thus providing inadequate legal protection. Sanctions for such actions may include oral warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dismissal without honorKeywords: Responsibility; Notary; Deed.ABSTRAKSalah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sesuai dengan perintah Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, akibat hukum dan sanksi notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara moral dan perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Akibat hukum tersebut akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Sanksi atas perbuatan Notaris tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Akta.
Co-Authors Achmad Arief Budiman Agus Sarono, Agus Ardani, Mira Novana Arrofani, Annisa Jeflina Baihaqi, Syahrial Arsyi Budi Setyawan Hakimah, Asma Herni Widanarti Hidayatulloh, Dimas Febri Islamiyati ISLAMIYATI Marom, Ruzian mohiddin, Mas nooraini hj Muhyidin Nuari, Febrian Rizky Permatasari, Anida Setya Salsabila, Fahira Saputra, Muhamad Aditya Setyowati, Ro’fah Syahrudin, Dedy Vitasari, Diana Agatha Wardhani, Mellinia Dilla