Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Kajian Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di LLDIKTI Wilayah X Naura, Putri; Samosir, Agustinus; Sy, Devi Anggreni
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11262

Abstract

Disiplin merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan fokus pada LLDIKTI Wilayah X. Rumusan masalah mencakup kajian hukum dan penegakan sanksi disiplin. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan narasumber nya terdiri dari 2 orang pegawai negeri sipil. Penelitian di lakukan di LLDIKTI Wilayah X, dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan disiplin PNS dapat dikaji dari tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan kewajibannya. Sebagain besar kewajiban pns di lldikti wilayah x sebagai aparatur sipil negara telah dilaksanakan secara optimal. Penegakan sanksi disiplin di lldikti wilayah x baik dalam tingakatan ringan, sedang dan berat sudah terlaksana secara terstruktur dan transparan. Saran yang diberikan adalah melakukan pengawasan yang lebih intensif dan sistematis terhadap setiap unit kerja dan memperkuat penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lldikti wilayah x.
PEMBUKTIAN TERBALIK: SUATU KAJIAN TEORETIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Samosir, Agustinus
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2017): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v11i1.197

Abstract

The existence of reversing the burden of proof from the perspective of legislation policy is known in the criminal act of corruption as a "premium remediation" provision and also contains a special prevention. The criminal act of corruption as "extra ordinary crimes that require extra ordinary enforcement and extra ordinary measures", then crucial aspects in cases of corruption is the effort to fulfill the burden of proof in the process by law enforcement officers.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA LUBUKLINGGAU Samosir, Agustinus
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 1, No 02 (2021): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v1i2.1271

Abstract

Abstrak Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda https://www.adenomyosisadviceassociation.org/hysterectomy suatu bangsa saat ini. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Sebagai negara hukum, kaitanya adalah bagaimana menegakan supremasi hukum memberantas peredaran dan penggunaan narkotika di Lubuklinggau.  Abstract Narcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. Narcotics crime is a transnational crime, because the spread and illicit trafficking are carried out across national borders. As a state of law, the link is how to uphold the rule of law to eradicate the distribution and use of narcotics in Lubuklinggau