Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education) Jurnal Al Himayah Menara Ilmu Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Journal Of Human And Education (JAHE) SYAMIL: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Menara Pengabdian AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Desminar, Desminar
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
ZAKAT PROFESI DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KOTA PADANG) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 11 (2018): Vol. XII No. 11 Oktober 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i11.1209

Abstract

Zakat profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenalpada masa pensyari’atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kitatidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupundalam al-Sunnah.Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasuskasusyang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapatdiselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dansunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengandua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).Khusus mengenai zakat profesi / PNS ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkanPerluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. 2; 267, yangartinya:Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaikdan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu(apa saja yang kamu usahakan) dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum,namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atauharta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertaniandan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu sajamembatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yangdisebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilahdikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usahayang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikianzakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi/PNS ini adalah qias atau menyamakanzakat proesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emasdan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bilamencapai nishab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Logikanya bila untuk hasilpertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkanuang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI HARUS DIPAHAMI OLEH CALON MEMPELAI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KOTO TANGAH) Desminar, Desminar
Menara Ilmu Vol 12, No 3 (2018): Vol. XII No. 3 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i3.1206

Abstract

Membicarakan kewajiban dan hak suami istri,terlebih dahulu kita membicarakanapa yang dimaksud dengan kewajiaban dan apa yang dimaksud dengan hak. Adalah Drs.H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga YangSakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakandengan baik.Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.Pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya.Makadisandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut,dengan kata suami danistri,memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan danpenuhi untuk istrinya.Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanandan lakukan untuk suaminya.Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah,sesuatu yangharus diterima suami dari isterinya.Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harusditerima isteri dari suaminya.Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suamimerupakan upaya untuk memenuhi hak isteri.demikian juga kewajiban yang dilakukan istrimerupakan upaya untuk memenuhi hak suami,sebagaiman yang Rosulullah SAW jelasakan ’‘ :Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan olehistri kalian,dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan.’’(Hasan: Shahih ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan ibnu Majah I:594no:1851)Begitulah kehidupan berumah tangga,Mebutuhkan timbal balik yang searah dansejalan.Rasa salaing membutuhkan,memenuhi dan melengkapi kekurangan satu denganyang lainnya.tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak kedunya,maka keharmonisandan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekcokan danperselisihan.Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuanyang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungn suami isteri dan timbul hak dankewajiaban masing-masing timbal-balik.
Community Understanding of Obligations as a Recipient of PKH Assistance in the Perspective of Islamic Law Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Yanti, Elma Rida; Delina, Ros
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.5151

Abstract

Understanding the obligations of PKH recipients helps the community understand that the assistance received must be used wisely and follow the program's objectives. Communities that understand the importance of good management will be more likely to use the assistance to improve family welfare, such as meeting basic needs, getting proper education, or developing economic skills. This study delved into the community's comprehension of the obligations of PKH recipients within the framework of Islamic law. Employing qualitative research methods, data collection encompassed in-depth interviews, observations, and documentation. Analysis indicated that most PKH beneficiaries grasp their responsibilities and strive to adhere to governmental directives. However, the involvement of religious leaders, though minimal, predominantly entails disseminating general religious messages. Specific initiatives to educate beneficiaries on their obligations within Islamic law are noticeably absent. Nevertheless, the PKH program aligns with the principles of maqashid al-shari'ah, safeguarding core aspects of faith, health, education, and property. Facilitating access to essential services fosters the well-being and advancement of marginalized individuals.
The Role of Religious Education on Islamic Legal Awareness in Relation to Marriage in Kuantan Hilir: Case Study of Unrecorded Marriage Practices Desminar, Desminar; Firdaus, Firdaus; Halim, Syaflin; Suci, Wahyuni
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol 12 No 1 (2024): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v12i1.8601

Abstract

ChatGPT This research aims to implement Islamic Religious Education (PAI) to raise awareness of Islamic law regarding unregistered marriages in the Kuantan Hilir District. Employing a qualitative method with a case study approach, primary data was gathered through in-depth interviews with 3 sources and direct observation of 12 perpetrators of serial marriages. Secondary data was collected from various related literature sources. The findings revealed 12 couples in the area engaging in unregistered marriages, predominantly due to pregnancy out of wedlock, with two cases involving arranged marriages. Understanding Islamic law underscores the significance of registering marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) to safeguard the legal rights of partners and children, particularly in instances of pregnancy out of wedlock. Knowledge of Islamic marriage procedures underscores the imperative of complete registration at the KUA, especially in cases of pregnancy out of wedlock. Awareness of the legal consequences emphasizes the curtailment of rights for children and wives from unregistered marriages, particularly in situations of out-of-wedlock pregnancy. Attitudes towards Islamic legal education stress its role in diminishing the incidence of unregistered marriages and underscore the importance of marriage registration, particularly in cases of out-of-wedlock pregnancy. The experience of addressing unregistered marriage cases underscores the significant legal issues faced by such couples, particularly concerning children born out of wedlock without registration. Overall, this research underscores the criticality of marriage registration and Islamic legal education in safeguarding the legal rights of spouses and children.
Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sebagai Penerima Bantuan PKH dalam Prespektif Hukum Islam di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Rosdialena, Rosdialena
Menara Pengabdian Vol 4, No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v4i1.5599

Abstract

Sosialisasi pemahaman yang baik tentang kewajiban penerima PKH dapat membantu masyarakat dalam memahami bantuan yang diterima mesti digunakan dengan  tujuan program. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak penerima bantuan PKH yang tidak memahami tentang kewajibannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pengelolaan yang baik akan cenderung menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti mendapatkan pendidikan yang layak, atau mengembangkan keterampilan ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam mencapai tujuan ini, melibatkan peran aktif dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, bersama dengan partisipasi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan PKH dengan menggunakan metode  ceramah. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman masyarakat tekait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan dalam mengungkapkan kewajiban masyarakat penerima PKH telah memahami kewajiban mereka sebagai penerima bantuan PKH dan berusaha memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah sesuai Pendekatan Sunnah bagi Jama’ah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad Lubuk Minturun Kota Padang Halim, Syaflin; Firdaus, Firdaus; Desminar, Desminar; Azizah, Zani; Palapa, Dania Putri
Menara Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v3i2.4947

Abstract

Penyempurnaan keterampilan penyelenggaraan jenazah menjadi suatu kebutuhan penting, mengingat masih terdapat keragu-raguan dan kebimbangan di kalangan masyarakat terkait pelaksanaan proses ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat tradisi lokal yang seringkali jauh dari pedoman Sunnah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jenazah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Sunnah. Dalam mencapai tujuan tersebut, melibatkan peran aktif dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, bersama dengan partisipasi masyarakat, khususnya jamaah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman jamaah Kongsi Kematian Masjid Shautul Bilad dalam melaksanakan pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran Sunnah. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan jamaah dalam menghadapi sakaratul maut, mengatur posisi mayat sebelum pelaksanaan fardhu kifayah, melakukan mandi jenazah, mengkafani, melaksanakan shalat jenazah, hingga proses penguburan. Keberhasilan kegiatan ini terlihat melalui peningkatan pemahaman kognitif jamaah, yang diperoleh melalui sosialisasi berupa penyebaran materi dan ceramah, serta kemampuan praktis yang diperoleh melalui demonstrasi.
Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Saputra, Romi; Desminar, Desminar; Putri, Meksi Andari
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5898

Abstract

AbstrakPada dasarnya pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawina Jo UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam. didalamnya diatur dengan tegas bahwa perkawinan itu dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah dan mesti dicatat. Namun dalam realitas masyarakat masih ditemui banyak praktek pernikahan dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang ditunjuk oleh negara, akan tetapi dilakukan melalui peran tokoh dan alim ulama diantaranya sebagaimana terjadi di Dusun Kayu Batu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah   pertimbangan  Alim Ula ma terhadap pernikahan sirih di dusun kayu batu? dan bagaimanakah pertimbangan alim Ulama dalam pernikahan sirih dusun kayu batu ditinjau dari kompilasi hukum islam ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri memerhatikan beberapa faktor untuk melangsungkan nikah sirih, diantaranya faktor ekonomi, faktor Hamil di Luar nikah dan faktor minimnya pengetahuan dan sosialisasi.  Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang sah.Kata kunci: Tokoh Agama, Pernikahan Siri, Peraturan Perundang-undangan
Islamic Law Frameworks for Addressing Marriage Delays during Public Health Crises Desminar, Desminar; Habibulloh, Habibulloh; Saputra, Romi; Abrar Sulthani, Dinil; Irawan, Andi
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 32 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v32i2.16096

Abstract

This study examines the postponement of marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) in Koto Tangah District during the COVID-19 pandemic as an effort to address health and social challenges, focusing on the perspective of Islamic law. The government's social restrictions led many couples to postpone or cancel their weddings, especially during the large-scale social restrictions period. This research aims to understand marriage postponement as a strategy to navigate pandemic challenges from an Islamic law perspective in Koto Tangah District, Padang City, and its impact on couples and society. The method used is field research with a descriptive qualitative approach. The findings show that marriage postponement was effectively carried out through schedule coordination with couples despite pressure from the brides and grooms. Health protocols were the primary reason for the delay, and KUA strictly limited the number of weddings if safety standards were not met. The postponements had significant psychological and economic effects on the couples, while society had mixed responses to the policy. KUA faced challenges in implementing marriage delays, especially regarding facilities and communication with engaged couples
The Role of Religious Education on Islamic Legal Awareness in Relation to Marriage in Kuantan Hilir: Case Study of Unrecorded Marriage Practices Desminar, Desminar; Firdaus, Firdaus; Halim, Syaflin; Suci, Wahyuni
SYAMIL: Journal of Islamic Education Vol 12 No 1 (2024): SYAMIL: Journal of Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/sy.v12i1.8601

Abstract

ChatGPT This research aims to implement Islamic Religious Education (PAI) to raise awareness of Islamic law regarding unregistered marriages in the Kuantan Hilir District. Employing a qualitative method with a case study approach, primary data was gathered through in-depth interviews with 3 sources and direct observation of 12 perpetrators of serial marriages. Secondary data was collected from various related literature sources. The findings revealed 12 couples in the area engaging in unregistered marriages, predominantly due to pregnancy out of wedlock, with two cases involving arranged marriages. Understanding Islamic law underscores the significance of registering marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) to safeguard the legal rights of partners and children, particularly in instances of pregnancy out of wedlock. Knowledge of Islamic marriage procedures underscores the imperative of complete registration at the KUA, especially in cases of pregnancy out of wedlock. Awareness of the legal consequences emphasizes the curtailment of rights for children and wives from unregistered marriages, particularly in situations of out-of-wedlock pregnancy. Attitudes towards Islamic legal education stress its role in diminishing the incidence of unregistered marriages and underscore the importance of marriage registration, particularly in cases of out-of-wedlock pregnancy. The experience of addressing unregistered marriage cases underscores the significant legal issues faced by such couples, particularly concerning children born out of wedlock without registration. Overall, this research underscores the criticality of marriage registration and Islamic legal education in safeguarding the legal rights of spouses and children.
Community Understanding of Obligations as a Recipient of PKH Assistance in the Perspective of Islamic Law Halim, Syaflin; Desminar, Desminar; Mursal, Mursal; Yanti, Elma Rida; Delina, Ros
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.5151

Abstract

Understanding the obligations of PKH recipients helps the community understand that the assistance received must be used wisely and follow the program's objectives. Communities that understand the importance of good management will be more likely to use the assistance to improve family welfare, such as meeting basic needs, getting proper education, or developing economic skills. This study delved into the community's comprehension of the obligations of PKH recipients within the framework of Islamic law. Employing qualitative research methods, data collection encompassed in-depth interviews, observations, and documentation. Analysis indicated that most PKH beneficiaries grasp their responsibilities and strive to adhere to governmental directives. However, the involvement of religious leaders, though minimal, predominantly entails disseminating general religious messages. Specific initiatives to educate beneficiaries on their obligations within Islamic law are noticeably absent. Nevertheless, the PKH program aligns with the principles of maqashid al-shari'ah, safeguarding core aspects of faith, health, education, and property. Facilitating access to essential services fosters the well-being and advancement of marginalized individuals.
Co-Authors Abrar Sulthani, Dinil Andi Irawan Anggreni, Ika Aria Astuti, Vivi Asmaret, Desi Azizah, Zani Delina, Ros Febrianti, Eti Firdaus Firdaus Habibulloh, Habibulloh Halim, Syaflin Hisab, Firdaus Mochammad Imron Awalludin Mursal Mursal Palapa, Dania Putri Putri, Meksi Andari Rafifa, Farhani Rosdialena Saputra, Romi Suci, Wahyuni Syamsurizal - - Yanti, Elma Rida