Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PP 20/2021 Nababan, Helena Ezekil; Apriani, Rani; Senjaya, Oci
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77078

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Secara ideal, pengadaan tanah bertujuan mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya sering muncul konflik sosial, hambatan ekonomi, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data diperoleh dari dokumen peraturan, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendasari, pelaksanaannya menghadapi kendala. Konflik sosial timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Hambatan ekonomi muncul saat ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian riil, dan pemahaman hukum yang rendah menyebabkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Penelitian ini menyarankan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui transparansi, akses informasi, dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat terdampak, agar pengadaan tanah dapat mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi Hasanah, Nida Fauziah; Senjaya, Oci
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3245

Abstract

This study examines patterns of corrupt behavior in Indonesia using criminological theories such as anomie, social control, differential association, and crime opportunity. Corruption in Indonesia is categorized as an extraordinary crime involving abuse of power for personal gain,with widespread political, economic, and socio-cultural impacts. This study uses a juridical-empirical method with a normative approach to understand the causes of corruption through analysis of legal and criminological literature. There are several main factors that cause high rates of corruption in Indonesia, namely internal factors such as individual personality and personal behavior, and external factors such as the social and cultural environment, and weaknesses in the legal system. This study shows that corruption cannot only be overcome with repressive measures but also requires preventive measures through the control of criminogenic factors.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI UNIT PPA POLRES METRO BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi) Saragih, James Septian; Solihin, Uu Idjuddin; Senjaya, Oci
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1430

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang diterapkan di Unit PPA Polres Metro Bekasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi, kajian ini menganalisis pengaturan hukum, penerapan prinsip the best interest of the child, serta upaya perlindungan preventif dan represif. Hasil menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas cakupan perlindungan dengan menekankan pemulihan korban, putusan pengadilan menerapkan kedua regulasi secara sinergis, dan Unit PPA melakukan penanganan dengan prosedur ramah anak termasuk pendampingan psikolog dan pemisahan ruang pemeriksaan
Criminal Law Reform: Restorative Justice and Child Protection in the 2023 Criminal Code (KUHP) Senjaya, Oci; Koswara, Indra Yudha
Ius Poenale Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i2.5063

Abstract

This study examines criminal law reform in relation to the application of restorative justice and child protection under the 2023 Criminal Code (KUHP). It addresses two research questions: (1) how the principle of restorative justice is applied in the 2023 KUHP in cases involving children, and (2) the extent to which the 2023 KUHP guarantees legal protection for children as victims and perpetrators of criminal acts. The research uses a normative doctrinal method with a literature study approach to relevant legislation and legal doctrines. The study identifies a gap in the implementation of restorative justice, which has not yet fully accommodated the need for comprehensive child protection. The findings indicate that the 2023 Criminal Code represents significant progress in integrating restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases; however, legal protection for children still requires stronger implementation mechanisms to align with the principles of children’s rights and the special protection mandated by national and international law.
Analisis Yuridis Money Laundry dalam Penyalahgunaan Rekening Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Asing Ilegal di Indonesia Fatikhasari, Astrid; Senjaya, Oci
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i2.3460

Abstract

This research examines the practices of illegal foreign companies operating in Indonesia without permission and exploiting local community bank accounts, which poses a risk of legal violations, particularly in the banking and manufacturing sectors. This research emphasizes the importance of protecting national economic interests thru strengthening legal oversight of foreign company activities. The normative juridical method was used with literature study and analysis of primary legal materials, such as Law No. 1 of 2023 and the Anti-Money Laundering Law. This research found the role of the banking sector in identifying money laundering practices by foreign companies thru local community accounts. The results show that illegal companies exploit the weaknesses in the banking supervision system and the lack of understanding between government agencies. Recommendations include optimizing banking supervision, strengthening inter-agency cooperation, and optimizing the implementation of RegTech.