Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN PP 20/2021 Nababan, Helena Ezekil; Apriani, Rani; Senjaya, Oci
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.77078

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Secara ideal, pengadaan tanah bertujuan mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya sering muncul konflik sosial, hambatan ekonomi, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data diperoleh dari dokumen peraturan, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendasari, pelaksanaannya menghadapi kendala. Konflik sosial timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Hambatan ekonomi muncul saat ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian riil, dan pemahaman hukum yang rendah menyebabkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Penelitian ini menyarankan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui transparansi, akses informasi, dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat terdampak, agar pengadaan tanah dapat mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI UNIT PPA POLRES METRO BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi) Saragih, James Septian; Solihin, Uu Idjuddin; Senjaya, Oci
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1430

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Anak yang diterapkan di Unit PPA Polres Metro Bekasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi, kajian ini menganalisis pengaturan hukum, penerapan prinsip the best interest of the child, serta upaya perlindungan preventif dan represif. Hasil menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas cakupan perlindungan dengan menekankan pemulihan korban, putusan pengadilan menerapkan kedua regulasi secara sinergis, dan Unit PPA melakukan penanganan dengan prosedur ramah anak termasuk pendampingan psikolog dan pemisahan ruang pemeriksaan