Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) Koswara, Indra Yudha; Faridah, Hana
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol 3, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v1i2.1383

Di Indonesia jumlah kecelakaan kapal laut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun jumlah korban masih sangat tinggi. Hal ini memberi gambaran yang mana bahwasannya walaupun Indonesia terkenal sebagai negara maritim tetapi faktanya Indonesia masih sering mengalami kecelakaan, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran yang maksimal. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa trasportasi laut pada khususnya, Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

Keberadaan Visum Et Repertum sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Novianna, Thasya; Koswara, Indra Yudha
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31816

Pemeriksaan sesuatu tindak pidana dalam sesuatu proses di peradilan menurut hakikatnya memiliki tujuan guna menciptakan suatu kebenaran materil yang diartikan berdasarkan kebenaran yang ada dapat sebenar- benarnya dari suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Salah satu perlengkapan realitas yang sah bisa berbentuk Visum Et Repertum, sebagaimana berfungsi dalam meyakinkan terbentuknya sesuatu tindak pidana penganiayaan. Hasil studi Visum et repertum memiliki kedudukan strategi dalam membetulkan tindak pidana yang terjalin. Mengenai ini ditunjukkan dengan upaya yang dicoba oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti- bukti yang dibutuhkan guna meyakinkan suatu permasalahan. Penelitian ini bersumber pada permasalahan masalah No: 40/ Pid. B/ 2013/ PN. Olm. Penelitian ini bertujuan dapat mengenali bagaimana keberadaan Visum Et Repertum sebagai pendukung proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian maupun termasuk tindak pidana lainnya. Studi ini mengenakan tata metode studi Yuridis Normatif mengunakan data sekunder agar dapat menjawab permasalahan studi dengan teknis analisis.Kata Kunci : Pembuktian, Penganiayaan, Visum et repertum

KAITAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI ILMU BANTU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA Tri Lestari; Indra Yudha Koswara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Setiap yang bernyawa pada suatu saat akan mengalami kematian. Namun apabila terjadi sebuah peristiwa kematian dengan ditemukannya seorang mayat yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, ditemukan dengan tanda-tanda aneh, yang diduga terkait dengan tindak pidana dan mencurigakan, berhak untuk dilakukan sebuah penyelidikan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam proses penyelidikan tersebut guna untuk mendapatkan bukti-bukti dan penyebab kematian si mayat agar dapat diketahui apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sebuah tindak pidana. Dalam proses penyelidikan seorang penyidik terkadang menemukan kendala dalam proses pembuktian peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Maka diperlukannya bantuan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu salah satunya dengan ilmu kedokteran forensik. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan melakukan autopsi. Dalam praktiknya autopsi ni memiliki berbagai macam jenis. Kemudian Proses autopsi ini berperan sangat penting sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk penegakan hukum di peradilan demi memperoleh keadilan di dalam tindak pidana yang bersangkutan.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung potensi kerugian keuangan negara. Dalam Tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu unsur delik dalam tindak korupsi adalah “kerugian keuangan negara”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini mengharuskan perlunya penghitungan keuangan untuk menentukan besar kecilnya kerugian negara. Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.Kata kunci: Kerugian, Keuangan Negara, Tindak Pidana. ABSTRACTThis study examines the role of auditor institutions, especially BPK and BPKP, in calculating the potential loss of state finances. In the corruption case in Indonesia, one element of the offense in the act of corruption is “state financial losses”. The method of approach used in this study is to use a normative juridical approach or doctrinal legal research, namely legal research using secondary data sources. The results of this study require the need for financial calculations to determine the size of state losses. Calculation of state financial losses is also needed to determine the amount of substitute money that must be paid by the convict. Because in addition to being subject to basic and additional criminal penalties in the Criminal Code, convicts of corruption can also be sentenced to additional penalties in the form of payment of substitute money.Keyword: Losses, State Finance, Criminal Acts.

Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) Indra Yudha Koswara; Hana Faridah
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 3 No. 2 (2021): Juli
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v1i2.1383

Di Indonesia jumlah kecelakaan kapal laut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun jumlah korban masih sangat tinggi. Hal ini memberi gambaran yang mana bahwasannya walaupun Indonesia terkenal sebagai negara maritim tetapi faktanya Indonesia masih sering mengalami kecelakaan, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran yang maksimal. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa trasportasi laut pada khususnya, Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

The Land Legal System in Indonesia and Land Rights According to the Basic Agrarian Law (UUPA) Sugina Hidayanti; Indra Koswara; Yopie Gunawan
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.844 KB)

After the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, this article aims to explain the Indonesian agrarian law system. The law focuses on the unification of agrarian regulations in Indonesia in order to create a unified agrarian legal system. The Agrarian Principle must highlight that all people have access to their lands in order to secure their happiness and prosperity, as well as to ensure that the people are treated fairly. According to Article 6 of the law, every piece of land must serve a social purpose, namely, to generate goods for the people. This article also seeks to determine if the Agrarian Principles have provided individuals, the state, and members of customary law with legal clarity over certain land rights.

Criminal Liability Using Forged Letters Judging From Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Code Durahman Manurung; Nandang Sambas; Indra Yudha Koswara
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.512 KB)

Forging phoney letters is a crime that has ramifications for the truth and people's faith in one another. Perpetrators use fake notes to make money. To establish the victim's signature forging as a foundation for conducting an investigation and investigation of letter fabrication, the victim must report to the police. The following issues are investigated: Users of counterfeit letters are subject to criminal culpability under article 263 paragraph (2) of the Criminal Code, which deals with letter falsification. The research method used was normative juridical research with direct interviews with Semarang Police Satreskrim investigators who handle letter forgery cases. Researchers took case examples regarding letter falsification, based on the Semarang District Court Number: 636/Pid.Sus/2016/PN. SMG with the defendant named NURCAHYA ARIESETIAWAN bin (late) AMANTJIK AGUS was found legally and convincingly guilty by considering that the Judge believed that.

Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Kepastian Hukum dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Indra Yudha Koswara
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1 (2016): JURNAL HUKUM POSITUM
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN? (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam pendaftaran tanah untuk memberikan iklim investasi yang berkepastian hukum terkait dengan permasalahan tanah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menciptakan kepastian hukum terkait permasalahan agraria sehingga dapat memberikan kegairahan investasi bagi dunia usaha dalam meningkatkan investasi di dalam negeri dalam suasana Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian objek hak.

Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial Indra Yudha Koswara
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi perspektif bidang kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan nomartif hukum yang berkaitan dengan Pelayanan Kesahatan dan hak hidup sehat merupakan hak dari masyarakat dan kewajiban bagi negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan menjalankannya sebagai bentuk amanat Konstitusi.Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Jaminan professional tenaga kesehatan dalam menjalakan tugasnya merupakan hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para tenaga medis di Indonesia dan penyediaan pelayanan kesahatan yang harus diwujudkan agar dapat dinikmati dan terjangkau bagi masyarakat sesuai regulasi perspetif Kesehatan.

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr) Arief Barani; Indra Yudha Koswara
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.528

In the preface of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia it has been stressed that the Indonesian state government was framed to ensure the whole Indonesian country, to advance public government assistance, teach the country's life and execute world request, everlasting harmony and civil rights for every single Indonesian individual. Indeed, Indonesian culture, from kids to adulthood, are survivors of dealing with people and there are additionally ladies who become tainted with HIV/AIDS in the wake of becoming traveler laborers. The wrongdoing of illegal exploitation has been efficient and has even entered the worldwide exchange organization, upheld by present day offices and framework and moderately limitless wellsprings of assets. This exploration was gotten normatively and afterward depicted to portray the information gathered methodicallly. The information utilized as the principle information source are optional information sources, to be specific information acquired from a writing study comprising of essential and auxiliary lawful materials. The outcomes showed that the use of assents given by the Panel of Judges was not as per the social parts of mankind and basic liberties by applying the idea of lawful targets. Remembering that the reason for discipline isn't counter against the culprit of the wrongdoing yet as a result is one of the means and endeavors to teach and make the litigant mindful of his activities and keep others from carrying out comparable demonstrations.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search