Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Jurnal Gagasan Hukum Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ANDREW Law Journal Jotika Research in Business Law
Iqsandri, Rai
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Winstar, Yelia Nathassa; Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6916

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk menganalisa bagaimanakah konsep Business Judgement Rule (BJR) dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) / CSR oleh perusahaan yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja dalam pelaksanaan CSR ini tidak selamanya mendatangakan keuntungan pada perusahaan. Gagalnya program CSR dapat berdampak pada penurunan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada bisnis perusahaan itu sendiri. Hanya saja direksi sebagai ujung tombak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan undang undang tersebut. Direksi dapat saja di persalahkan atas kerugian atau kegagalan yang dilakukan dalam rangka pelasanaan csr itu. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif,. Hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip CSR merupakan suatu kewajiban yang awalnya merupakan tanggung jawab moral kemudian bergerak menjadi tanggung jawab hukum. dalam pelasanaan CSR terdapat kemungkinan kegagalan. tidak jarang direksi menjadi bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. terkadang kegagalan itu bukanlah akibat langsung dari putusan direksi. tetapi adanya pihak ke tiga yang menciptakan kegagalan tersebut. utnuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi.hukum perusahaan dikenal adanya prinsip Business Judgment Rule. Prinsip BJR ini, sebagai perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi dalam pelaksanaan CSR terkait prinsip BJR yang ada di Indonesia dan sudahkah prinsip ini dapat yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum positif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan hukum direksi melalui business judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Winstar, Yelia Nathassa; Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6965

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk menganalisa bagaimanakah konsep Business Judgement Rule (BJR) dapat diterapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) / CSR oleh perusahaan yang termaktub dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hanya saja dalam pelaksanaan CSR ini tidak selamanya mendatangakan keuntungan pada perusahaan. Gagalnya program CSR dapat berdampak pada penurunan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada bisnis perusahaan itu sendiri. Hanya saja direksi sebagai ujung tombak perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan undang undang tersebut. Direksi dapat saja di persalahkan atas kerugian atau kegagalan yang dilakukan dalam rangka pelasanaan csr itu. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif,. Hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Prinsip CSR merupakan suatu kewajiban yang awalnya merupakan tanggung jawab moral kemudian bergerak menjadi tanggung jawab hukum. dalam pelasanaan CSR terdapat kemungkinan kegagalan. tidak jarang direksi menjadi bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. terkadang kegagalan itu bukanlah akibat langsung dari putusan direksi. tetapi adanya pihak ke tiga yang menciptakan kegagalan tersebut. utnuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi direksi.hukum perusahaan dikenal adanya prinsip Business Judgment Rule. Prinsip BJR ini, sebagai perlindungan hukum kepada direksi dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perlindungan hukum bagi direksi dalam pelaksanaan CSR terkait prinsip BJR yang ada di Indonesia dan sudahkah prinsip ini dapat yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada kajian hukum positif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan hukum direksi melalui business judgement rules terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Tantangan dan Prospek Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia dari Perspektif Masyarakat Bintarawati, Fenny; Lubis, Arief Fahmi; Iqsandri, Rai; Utama, Andrew Shandy
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.871

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang masyarakat Indonesia, dengan menggunakan analisis kualitatif. Melalui wawancara mendalam dengan para pengungsi Rohingya, ahli hukum, perwakilan LSM, dan anggota masyarakat Indonesia, penelitian ini menyoroti berbagai dimensi dari pengalaman pengungsi. Temuan-temuan yang ada menunjukkan adanya tantangan hukum yang signifikan, termasuk rintangan birokrasi, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, dan masalah dokumentasi. Situasi hak asasi manusia ditandai dengan hambatan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan, ditambah dengan diskriminasi dan tantangan sosial-ekonomi. Meskipun ada optimisme yang hati-hati untuk perbaikan, kekhawatiran tentang kemauan politik tetap ada. Perspektif masyarakat bervariasi, dipengaruhi oleh pembingkaian media, pendidikan, dan eksposur. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan, advokasi, dan pelibatan masyarakat yang disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan integrasi pengungsi Rohingya di Indonesia.
Peningkatan Pemahaman Siswa dan Siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Fahmi, Fahmi; Rizana, Rizana; Iqsandri, Rai
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 3 No. 3 (2019): Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sektor Publik melalui Pengabdian dan Pelatih
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v3i3.438

Abstract

Dilihat dari banyaknya pelajar yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar para pelajar terhindar menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu diadakannya penyuluhan hukum dengan berjudul “Peningkatan Pemahaman Siswa dan Siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Evaluasi pada kuisioner setelah diberikan penyuluhan hukum menujukkan bahwa peserta dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan. Evaluasi pemahaman peserta tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, rata-rata mencapai 80 %. Sedangkan 20 % yang belum memahami materi ini dengan baik, Tim Penyuluhan akan melakukan evaluasi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya. Capaian rata-rata peserta kegiatan dapat dijadikan pemetaan bahwa warga sekolah Kota Pekanbaru layak dilakukan kegiatan serupa dengan tema yang lebih aplikatif dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa permasalahan yang dihadapai oleh siswa dan siswi dapat diselesaikan dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Fahmi, Fahmi; Iqsandri, Rai; Rizana, Rizana
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 4 No. 2 (2020): Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM melalui Pengabdian, Edukasi, dan Kine
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.512

Abstract

Kekerasan terhadap anak di setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, baik itu yang dilakukan di dalam lingkup keluarga maupun dari pihak luar, seperti di sekolah dan lingkungan pergaulan sehari-hari anak. Di lingkup keluarga kekerasan terhadap anak ini tanpa disadari sering dilakukan oleh orang tua si anak itu sendiri. Kekerasan terhadap anak bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga bisa dalam bentuk psikis. Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta dampak hukum pada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi pengabdian adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah dan akan dimasukkan ke dalam media online sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kata kunci: Hukum; Perlindungan Anak; Kekerasan
Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Chatbot Berbasis AI dalam Layanan Hukum dan Potensinya terhadap Pelanggaran Privasi Klien Iqsandri, Rai; Saleha, Dwi; Sudarmanto, Eko
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 02 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i02.714

Abstract

Peningkatan penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam layanan hukum telah mengubah cara penyampaian bantuan hukum dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan efisiensi biaya. Meskipun demikian, penerapan chatbot AI menimbulkan masalah hukum serius terkait perlindungan privasi dan kerahasiaan klien, yang merupakan prinsip dasar praktik hukum. Studi ini menerapkan analisis hukum normatif untuk mengkaji implikasi hukum penggunaan chatbot berbasis AI dalam layanan hukum, dengan fokus khusus pada potensi pelanggaran privasi klien. Dengan menganalisis undang-undang perlindungan data, kewajiban kerahasiaan profesional, dan doktrin etika hukum, studi ini mengevaluasi kecukupan kerangka hukum yang ada dalam menangani risiko yang terkait dengan pemrosesan data otomatis, penanganan data oleh pihak ketiga, dan ketidakjelasan algoritma. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi saat ini menyediakan perlindungan umum untuk data pribadi dan kerahasiaan, regulasi tersebut tidak cukup untuk mengatasi karakteristik unik alat hukum berbasis AI. Studi ini menyoroti celah regulasi terkait akuntabilitas, persetujuan yang terinformasi, dan transparansi, serta menekankan kebutuhan akan standar hukum yang lebih spesifik. Studi ini menyimpulkan bahwa panduan regulasi yang lebih jelas, pengawasan profesional yang diperkuat, dan integrasi prinsip privasi sejak desain (privacy-by-design) sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam layanan hukum tidak merusak privasi dan kepercayaan klien.
Co-Authors andrew shandy utama, andrew shandy Arief Fahmi Lubis Bintarawati, Fenny Fahmi Fahmi Pratiwi Susanty, Ade Rizana, Rizana Saleha, Dwi Sudarmanto, Eko Winstar, Yelia Nathassa