Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Sosial Review Vol 1, No 3 (2019): Volume 1 No 3 Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/esr.v1i3.370
<![CDATA[Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. This study aims to explain the law enforcement against narcotics misuse in Riau Province based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this research is sociological legal research. The results of this study explain that narcotics abuse can be categorized as a criminal offense as regulated in Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Riau Province is one of the main routes, especially sea lane, narcotics distribution from abroad to Indonesia. The types of narcotics that are most widely circulated and abused in Riau Province are marijuana and methamphetamine. In order to eradicate criminal acts of narcotics abuse in Riau Province which are already very alarming, strict law enforcement is needed along with the application of sanctions that can provide a deterrent effect, namely the application of the death penalty to narcotics abuse offenders.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI GUBERNUR RIAU ANNAS MAAMUN ]]>
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>;
<![CDATA[Utama, Andrew Shandy]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/esr.v3i2.783
<![CDATA[Clemency is a pardon in the form of changes, reductions, reductions, or abolition of the execution of a criminal offense granted by the President. Based on Article 14 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is regulated that the President grants Clemency and Rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court. The granting of clemency by the president can have legal implications for the convict who applies for clemency. Decisions taken by the President, whether the decision to grant or reject the request for clemency, will not aggravate the sentence decided by the court. Convicts who get clemency will feel freedom because they can get out more quickly and are free from all obligations to undergo the punishment imposed on them. Although Law No. 22 of 2002 concerning Clemency does not regulate the prohibition of granting clemency to convicted corruption cases, the President should support the spirit of eradicating anti-corruption that has been echoed for a long time. With the granting of the petition for clemency against the convicted corruption case, the Governor of Riau, Annas Maamun, President Joko Widodo has hurt the feelings of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN HANDPHONE PADA SAAT BERKENDARA DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Utama, Andrew Shandy]]>;
<![CDATA[Rizana, Rizana]]>;
<![CDATA[Pratiwi Susanty, Ade]]>;
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2614
<![CDATA[Based on Article 106 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009, it is regulated that everyone who drives a motorized vehicle on the road is required to drive their vehicle reasonably and with full concentration. This type of research is Sociological Legal Research. Law enforcement against motorcyclists who use mobile phones while driving in Rumbai District based on Law Number 22 of 2009 has not been running optimally because from research observations conducted on several main roads in Rumbai District, namely Jalan Sekolah, Jalan Yos Sudarso, and Jalan Sembilang, researchers saw directly that there were 10 motorcyclists in 1 day who used mobile phones while driving on the road. The obstacle from the side of the motorcyclist is the lack of legal awareness of motorcyclists in driving on the road, while from the police side is the lack of supervision carried out by the Pekanbaru Police Traffic Unit against traffic violations in Rumbai District. Efforts made to overcome these obstacles are that the Traffic Unit of the Rumbai Pesisir Police can provide socialization of Law Number 22 of 2009 to motorcycle drivers in Rumbai District and the Pekanbaru Police Traffic Unit can increase supervision in Rumbai District and enforce the law against motorcycle drivers who use cellphones while driving on the road.Keywords: Motorcycle Driver, Handphone, Law Enforcement]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[IQSANDRI, RAI]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v2i1.18
<![CDATA[Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa perbuatan perusakan hutan meliputi pembalakan liar berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara terorganisasi]]>
<![CDATA[DINAMIKA REGULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[IQSANDRI, RAI]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v2i2.20
<![CDATA[Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi pertama kali diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[SHANDY UTAMA, ANDREW]]>;
<![CDATA[IQSANDRI, RAI]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Vol. 2 No. 2 Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v2i2.22
<![CDATA[Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain masuk ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Selama tahun 2022 telah terjadi tiga kasus penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Meranti Pandak. Hambatan dari sisi pemerintah yaitu tidak adanya anggaran dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah personil yang bertugas pada Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir. Sedangkan, hambatan dari sisi masyarakat yaitu wilayah Kelurahan Meranti Pandak yang luas dan padat penduduk, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan generasi muda yang rendah, faktor keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar di Kelurahan Meranti Pandak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan dana untuk pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika dan bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Meranti Pandak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ]]>
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>;
<![CDATA[Rizana, Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.818 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i01.7501
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).]]>
<![CDATA[Penggunaan Konsep Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>;
<![CDATA[Rizana, Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10165
<![CDATA[Peraturan hukum pidana harus sesuai dengan sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia di buat agar adanya keadilan bagi masyarakat. salah satu aturan hukum yang ada yaitu hukum pidana. aturan-aturan yang di buat di dalam hukum pidana memiliki tujuan yang dapat memberikan ketertiban, rasa aman dan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari adanya aturan hukum pidana adalah untuk memperbaiki pelaku dan memiliki tujuan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Sistem peradilan pidana yang juga condong offender oriented yang mana viktimologi sebagai studi yang harus bertujuan bahwa korban diberikan dasar pemikiran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu diperlukan. Adapun contohnya, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Konsep pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang memberikan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang adil.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[IQSANDRI, RAI]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v3i2.35
<![CDATA[Selain memberikan manfaat, internet dan transaksi elektronik juga berdampak negatif bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan transaksi elektronik bisa membahayakan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana hoaks, tindak pidana hasutan atau ajakan kebencian dan permusuhan, serta tindak pidana pengancaman]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>
<![CDATA[ Jotika Research in Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Jotika English and Education Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56445/jrbl.v4i2.231
<![CDATA[Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah satu ketentuan yang diubah adalah ketentuan mengenai sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000. Sementara itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menduduki kawasan hutan secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000. Perbandingan sanksi tindak pidana menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi pidana penjara ternyata hukumannya masih sama, sedangkan dari sisi pidana denda hukumannya mengalami penambahan dari jumlah denda sebelumnya.]]>
