Garuda - Garba Rujukan Digital

Karakteristik Pemegang Amânah dalam Al-Qur’an Halim, Abdul; Zulheldi, Zulheldi; Sobhan, Sobhan
Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Vol 1, No 2 (2019): Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/mashdar.v1i2.919

There are three important components in amâna. Of course amâna itself, giver and receiver or holder. Man is an ultimate receiver in amâna. However, not all can maintain and fulfill amâna but also a competent holder of amâna who have doing this. By using the maudhû’i method and content analysis approach, research on the story of the Prophet Josef, Moses and Thalut produced three classification of characteristics that must be owned by the holder of amâna, that is spiritual characteristics, operational characteristics and emotional characteristics.

Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam Sobhan, Sobhan; Rangkuti, Nuraini; Kholidah, Kholidah; Mustafid, Mustafid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1599

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya PNS memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Adapun pertanyaan pada tulisan ini ialah pertama, apa landasan filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.

ESENSI DAN EKSISTENSI FILSAFAT ISLAM: KARAKTERISTIK, PROBLEMATIKA KLASIK DAN METODE DALAM MENJAWAB HUKUM KONTEMPORER Maiyulanda, Betria; Sobhan, Sobhan; khalida, Azhariah; Bakhtiar, Bakhtiar
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v8i1.14556

Filsafat hukum Islam merupakan kajian ilmiah yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam dan sistematis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum Islam dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka, yang menggali berbagai sumber literatur untuk membahas esensi filsafat hukum Islam, karakteristik, problematika klasik, serta metode yang digunakan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar syariat melalui pendekatan maqasid al-shari'ah, istishlah, dan qiyas untuk menangani isu-isu modern, seperti perkembangan teknologi dan hukum keluarga. Maqasid al-shari'ah, yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan dalam menilai penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Istishlah atau mashlahah al-mursalah memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan kemaslahatan umat, sementara qiyas memberikan solusi atas permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memberikan ruang untuk ijtihad dan inovasi dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. The philosophy of Islamic law is a scientific study that examines the principles of Islamic law in depth and systematically, with the aim of providing a basic understanding of Islamic law in a modern context. This research uses a normative approach with a literature study method, which explores various sources of literature to discuss the essence of Islamic legal philosophy, characteristics, classical problems, and methods used to answer contemporary legal challenges. The results of the study state that the application of the basic principles of sharia through maqasid al-shari'ah, istishlah, and qiyas approaches to address modern issues, such as technological developments and family law. Maqasid al-shari'ah, which is orientated towards the protection of religion, soul, mind, offspring, and property, becomes the foundation in assessing the application of Islamic law in the contemporary world. Istishlah or mashlahah al-mursalah allows for flexible application of the law that is still based on the benefit of the people, while qiyas provides solutions to new problems that are not explicitly explained in the Qur'an and Hadith. Thus, the philosophy of Islamic law provides room for ijtihad and innovation in adapting Islamic law to evolving social needs without ignoring the principles of sharia.

Fasilitator Tidak Bersertifikat Dalam Kursus Pranikah Islam Sebagai Penyebab Perceraian Di Indonesia Sobhan, Sobhan
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i2.9647

Kursus Pranikah yang diprogram dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak berpengaruh kepada ketahanan keluarga di IndonesiA.Didasarkan pada data yang ada pada Badan Pusat Statistik dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat lonjakan angka perceraian yang signifikaN. Artikel ini menjelaskan bahwa negara sudah menyiapkan semua perangkat yang lengkap, mulai dari regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan kursus, penyelenggara, sarana, biaya sertifikasi sampai kepada materi dan narasumber. Tujuannya ialah agar rumah tangga yang sudah dibangun bisa bertahan untuk selamanya, tidak digerogoti pertikaian dan tidak pula diserang oleh perpecahan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap satu orang hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A dan empat orang Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Padang Sumatera Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah belum terlaksana sesuai dengan yang digariskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Temuan ini dapat berimplikasi pada perlunya menata ulang penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah, terutama pada bagian perangkat yang terkait langsung dalam pelaksanaannya terutama fasilitator yang sudah harus tersertifikasi sebelum diterjunkan ke lapangan dan sarana prasarana yang dibutuhkan secara lengkap.

Utilizing Technology to Improve the Quality of Learning in Indonesia: Challenges and Consequences for Arabic Teachers Ritonga, Mahyudin; Sobhan, Sobhan; Bambang, Bambang
Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 9 No. 1 (2022)
Publisher : Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/a.v9i1.24516

Islamic boarding schools are identical to traditional learning because they ignore and do not respond to technological developments. This study aims to describe the media used in Islamic boarding schools in teaching Arabic, teachers' perceptions of technology-based media, and opportunities to change the media used in Arabic learning in Islamic boarding schools. This study was conducted with a qualitative approach in Islamic boarding schools where students were selected according to their needs. Data were collected by observation, interviews, and documentation studies. Based on the results, the Batang Kabung Islamic Boarding School used traditional learning media. However, there are open opportunities to apply technology-based media because of the openness of pesantren in accepting changes with an internet connection, human resources for education staff, and students' ability to operate technology-based learning media. The consequences faced by Islamic boarding schools are curriculum revisions, more operational costs, adjustment of methods with learning media, and the need to improve teacher competencies in utilizing technology-based media.

Fasilitator Tidak Bersertifikat Dalam Kursus Pranikah Islam Sebagai Penyebab Perceraian Di Indonesia Sobhan, Sobhan
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i2.9647

Kursus Pranikah yang diprogram dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak berpengaruh kepada ketahanan keluarga di IndonesiA.Didasarkan pada data yang ada pada Badan Pusat Statistik dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat lonjakan angka perceraian yang signifikaN. Artikel ini menjelaskan bahwa negara sudah menyiapkan semua perangkat yang lengkap, mulai dari regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan kursus, penyelenggara, sarana, biaya sertifikasi sampai kepada materi dan narasumber. Tujuannya ialah agar rumah tangga yang sudah dibangun bisa bertahan untuk selamanya, tidak digerogoti pertikaian dan tidak pula diserang oleh perpecahan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap satu orang hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1-A dan empat orang Penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Padang Sumatera Barat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah belum terlaksana sesuai dengan yang digariskan dalam pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Temuan ini dapat berimplikasi pada perlunya menata ulang penyelenggaraan Kursus Perkawinan Pranikah, terutama pada bagian perangkat yang terkait langsung dalam pelaksanaannya terutama fasilitator yang sudah harus tersertifikasi sebelum diterjunkan ke lapangan dan sarana prasarana yang dibutuhkan secara lengkap.

CARI PARANDUAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sebuah Tradisi di Kabupaten Solok Sumatera Barat) Sobhan, Sobhan; Hamro, Ustini
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i2.9644

Another fish is different, according to a quote from an Indonesian proverb that describes the diversity of tribes and customs in society. In the hundreds of ethnic groups in Indonesia, of course, there are as many customs; some have a correlation with one another, and some do not correlate at all. Some even tend to conflict with each other. In this regard, this article will try to explain the existence of the Cari Paranduak tradition of the community in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency, which is a cultural treasure of the nation and deserves to be known, as well as look at it from the perspective of Islamic law. This research is qualitative research by collecting data from the field and in-depth interviews with informants. The informants for this research were five Datuak Nagari Sungai Nanam people. Those were selected using a purposive sampling technique. This research will explain the origins of the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, its implementation, and the view of Islamic law towards the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency. Based on the research results, it has implications for strengthening Minangkabau customs with the ABS-SBK philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), in all matters, especially in the Cari Paranduak tradition.

CARI PARANDUAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sebuah Tradisi di Kabupaten Solok Sumatera Barat) Sobhan, Sobhan; Hamro, Ustini
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i2.9645

Another fish is different, according to a quote from an Indonesian proverb that describes the diversity of tribes and customs in society. In the hundreds of ethnic groups in Indonesia, of course, there are as many customs; some have a correlation with one another, and some do not correlate at all. Some even tend to conflict with each other. In this regard, this article will try to explain the existence of the Cari Paranduak tradition of the community in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency, which is a cultural treasure of the nation and deserves to be known, as well as look at it from the perspective of Islamic law. This research is qualitative research by collecting data from the field and in-depth interviews with informants. The informants for this research were five Datuak Nagari Sungai Nanam people. Those were selected using a purposive sampling technique. This research will explain the origins of the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, its implementation, and the view of Islamic law towards the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency. Based on the research results, it has implications for strengthening Minangkabau customs with the ABS-SBK philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), in all matters, especially in the Cari Paranduak tradition.

CARI PARANDUAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Sebuah Tradisi di Kabupaten Solok Sumatera Barat) Sobhan, Sobhan; Hamro, Ustini
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i2.9646

Another fish is different, according to a quote from an Indonesian proverb that describes the diversity of tribes and customs in society. In the hundreds of ethnic groups in Indonesia, of course, there are as many customs; some have a correlation with one another, and some do not correlate at all. Some even tend to conflict with each other. In this regard, this article will try to explain the existence of the Cari Paranduak tradition of the community in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency, which is a cultural treasure of the nation and deserves to be known, as well as look at it from the perspective of Islamic law. This research is qualitative research by collecting data from the field and in-depth interviews with informants. The informants for this research were five Datuak Nagari Sungai Nanam people. Those were selected using a purposive sampling technique. This research will explain the origins of the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, its implementation, and the view of Islamic law towards the cari paranduak tradition in Nagari Sungai Nanam, Solok Regency. Based on the research results, it has implications for strengthening Minangkabau customs with the ABS-SBK philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), in all matters, especially in the Cari Paranduak tradition.

Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam Sobhan, Sobhan; Rangkuti, Nuraini; Kholidah, Kholidah; Mustafid, Mustafid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1599

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya PNS memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Adapun pertanyaan pada tulisan ini ialah pertama, apa landasan filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search