Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM: TINJAUAN HUKUM PIDANA Priyana, Puti; Apdoli, Sapta Aditya
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah grafiti pada fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai tindak vandalisme dan tindak pidana, serta apakah tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafiti pada fasilitas umum diklasifikasikan sebagai bentuk tindak vandalisme dan dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana dan peraturan daerah dalam mengatur tindak vandalisme, yang dapat menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami dan menangani kasus-kasus vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum.
Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Begal Payudara Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah; Priyana, Puti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.47-54

Abstract

Begal Payudara merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan masuk dalam Tindak pidana Kekerasan seksual hal inI merugikan korban secara fisik maupun psikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai sanksi yang diterima pelaku. Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka para pelaku dapat dijerat pasal 6 poin a dan b yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).