Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) YUSTISI Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Yustitia Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat De Juncto Delicti: Journal of Law
Priyana, Puti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM: TINJAUAN HUKUM PIDANA Priyana, Puti; Apdoli, Sapta Aditya
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah grafiti pada fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai tindak vandalisme dan tindak pidana, serta apakah tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafiti pada fasilitas umum diklasifikasikan sebagai bentuk tindak vandalisme dan dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana dan peraturan daerah dalam mengatur tindak vandalisme, yang dapat menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami dan menangani kasus-kasus vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM: TINJAUAN HUKUM PIDANA Priyana, Puti; Apdoli, Sapta Aditya
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah grafiti pada fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai tindak vandalisme dan tindak pidana, serta apakah tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafiti pada fasilitas umum diklasifikasikan sebagai bentuk tindak vandalisme dan dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana dan peraturan daerah dalam mengatur tindak vandalisme, yang dapat menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami dan menangani kasus-kasus vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum.
Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Begal Payudara Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah; Priyana, Puti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.47-54

Abstract

Begal Payudara merupakan realitas yang terjadi di masyarakat dan masuk dalam Tindak pidana Kekerasan seksual hal inI merugikan korban secara fisik maupun psikis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Yuridis-normatif berarti meletakkan UU Nomor 12 Tahun 2022 sebagai acuan dalam perlindungan dan perlakuan hukum sesuai sanksi yang diterima pelaku. Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka para pelaku dapat dijerat pasal 6 poin a dan b yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Reformulation of Asset Recovery Strategy Resulting from Corruption Crimes as an Effort to Recover State Losses Priyana, Puti; Gunawan, Tanumihardja Jopie
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i2.39768

Abstract

It is time for the state to prioritise asset recovery for state losses resulting from criminal acts of corruption. Asset recovery must be an integral part of the series of actions taken against criminal acts of corruption. However, the arrangements for recovering criminal assets in Indonesia are not yet synergistic and overlapping. The asset recovery process is carried out by several agencies, giving rise to sectoral egos and lengthy coordination. This results in the recovery of criminal assets in Indonesia as an effort to recover losses from criminal acts is not optimal. This research recommends strategies for recovering criminal assets in Indonesia to produce efficient asset recovery. The research method used is normative juridical using a statutory approach, comparative analysis, concept analysis and case analysis. The research results found that the suboptimal asset recovery in Indonesia was caused by disharmony in the asset recovery arrangements. Indonesia can reflect on the criminal asset recovery mechanisms in the United States, United Kingdom, and Italy regarding harmonising asset recovery arrangements. This research also found that harmonising asset recovery arrangements in Indonesia should be accommodated through the amendment of KUHAP. Through the harmonisation of these arrangements, The Attorney General's Office of Indonesia, a law enforcement agency that has the authority to carry out investigations, prosecutions, and execution of court decisions that have a permanent legal force appointed as the coordinator of asset recovery for criminal acts so that the recovery of assets, especially those resulting from criminal acts of corruption, can be well synergised and state losses recovery to be optimal.
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/pn. kWG) Srihastuti, Rika; Priyana, Puti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10532764

Abstract

Premeditated murder is an act committed by a person or persons which results in the loss of the lives of other people by way of unlawful means and is carried out with a premeditated plan. Related to premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code (KUHP). In this study, the authors used a juridical-empirical research method, namely according to an empirical approach, knowledge is based on facts obtained from research and observations. The problem factors in this study are what are the factors that cause premeditated murder in the jurisdiction of the Karawang Police in terms of criminology. The results of this study can be concluded, that the cause of the crime of premeditated murder is the main factor is an affair, and other supporting factors are low morale, low education, and low economic and environmental factors. Keywords: Crime, Premeditated Murder, Criminology
Analisis Labeling Dadap Ceng In Sebagai Kawasan Prostitusi Di Kabupaten Tangerang Raya, Sylvia Mugniy; Priyana, Puti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12588637

Abstract

more people give nicknames or labels to him, the person or group will deviate from the norm. Labeling or naming something comes from other people's reactions. Which means, that there are people who give names, definitions, nicknames, labels to individuals or actions that are considered negative for that person. In the Dadap Ceng In area which is located in Dadap Village, Kosambi Subdistrict, Tangerang Regency, Banten, is an area that is the place or origin of the behavior of people who deviate from the norms that should exist in the surrounding community. The Dadap Ceng In area is the largest place of prostitution in Tangerang Regency, which in this case prostitution is something that becomes a deviation in norms and law. criminal law that categorizes prostitution as a criminal act only to the intermediary. The Criminal Code never mentions or limits the provisions on prostitution, but it explicitly refers to sex trafficking in relation to intermediaries or pimps.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Rismawati, Jesica; Priyana, Puti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12776638

Abstract

Children are a divine gift given by God to parents to be given sincere love and have their rights fulfilled, this is stated in Law Number 23 of 22 concerning Child Protection in the Republic of Indonesia. It is expressed that kids' freedoms are important for obligatory common liberties. Monitored, Secured, and Satisfied by Guardians, Family, People group, Government, and State. As the years go by, violence often occurs throughout society, both in the lower, middle and even upper classes who have higher education. The existence of this violence does not look at age, status or gender. Violence can occur anytime, anywhere if the perpetrator has lost his common sense, which almost resembles the thinking of primitive people who do not have a sense of humanity. Forms of violence against children include acts of physical violence and non-physical violence. Acts of physical violence are actions aimed at injuring, torturing and abusing other people. Meanwhile, acts of non-physical violence are actions aimed at lowering the victim's image or self-confidence. Ordinary acts of violence threaten the lives of other people, whether adults, teenagers or even minors.
Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi Adeffian, Choirul; Nurhikmah, Sri Riski; Priyana, Puti
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.476

Abstract

Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dan advokat memiliki persinggungan dalam hal etik keduanya merupakan entitas yang berbeda namun memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. Advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki keterbatasan ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum melalui pendekatan yuridis normatif yang fokus pada studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis.
Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif Victimologi pada Kasus Ronald Tannur Putri, Osilia; Priyana, Puti
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui perspektif victimologi, dengan fokus pada kasus Ronald Tannur. Studi menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan studi kasus untuk menilai respons negara dan aparat penegak hukum terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga posisi korban, khususnya perempuan korban kekerasan dalam relasi personal, belum mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak yang optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya pemahaman aparat penegak hukum hingga keterbatasan mekanisme restitusi. Kasus Ronald Tannur menyoroti tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban serta perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih victim-oriented agar keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh korban dan keluarganya.
EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA Anggi, Muhammad; Priyana, Puti; Irawan, R. Bagus
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v5i2.10769

Abstract

Sebagaimana keberadaan masyarakat di suatu negara, maka tentu keberadaan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diadakan guna mewujudkan lingkungan yang berkeadilan. Undang undang dasar menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai etika para profesi bantuan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan bahan hukum primer berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat  dan untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperlukan untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan profesi PKBH wilayah karawang, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Para Advokat dalam melakukan pemberian layanan bantuan hukum.
Co-Authors Abidin, Jaenal Adeffian, Choirul Amar, Rezie Dava Anggi, Muhammad Apdoli, Sapta Aditya Aprilia, Winda Aziz, Ziyad Addaruquthni Miftah Baluqia, Singgih Hasanul Dedi Pahroji Destyana, Virgina Endiansyah, Jesicka Aurora Gunawan, Tanumihardja Jopie Irawan, R. Bagus Kurniati, Grasia LAHILOTE, MEILANIYAS FADLANIYATI Nurhikmah, Sri Riski Prawira, Rendy Yudas Putri, Osilia Raya, Sylvia Mugniy Rismawati, Jesica Sinaga, Sesilia Faska Tiara Ernawati Srihastuti, Rika Zubaedah, Rahmi