Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA JAYAPURA Chaerani Nur, Nurul
Kyadiren Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu : Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu : Dana yang tidak tersedia, Luas wilayah, Kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Chaerani Nur, Nurul; Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yuridis yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada Kepolisian Resor Biak Numfor. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat polisi di Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor, dari populasi tersebut, maka ditentukan sampel sebagai berikut : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Biak Numfor, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor yaitu kualitas penyidik Polri saat ini belum profesional dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah : pembinaan personil Polres Biak Numfor, masih ditemukannya praktik-praktik penyimpangan hukum yang sering terjadi dalam tugas penyidikan, penerapan reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang belum dilaksanakan secara konsisten, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki Polres Biak Numfor, adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Polri, tetapi diberikan juga kewenangan kepada Kejaksaan dan KPK, image masyarakat terhadap profesionalisme penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum mendukung karena secara kualitas dilihat belum mampu menunjukan eksistensi secara realitas dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pelaksanaan koordinasi antara aparat yang berkompeten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum terselenggara dengan baik, masih adanya anggapan dikalangan masyarakat atau Instansi lain (Kelembagaan dan Non Kelembagaan) bahwa Polri tidak berwenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

PERANAN PEMILIK TANAH DALAM PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR Djabbar, Asdar; Chaerani Nur, Nurul
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor yakni pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : dokumentasi, wawancara dan pengamatan (observasi), analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat hukum dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua â€“ Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sementara kendala hukum adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Chaerani Nur, Nurul; Djabbar, Asdar
Kyadiren Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada nak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi.

Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura Nurul Chaerani Nur
Kyadiren Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v1i1.120

This study aims to identify and analyze the efforts of Jayapura’s Environmental Management Agency in tackling environmental crimes and to analyze the hindering factors of environmental crimes. The research method used in this study is the Juridical Empirical research method, approaching the problem by looking at the norms or legal provisions, then connecting it with the facts that exist from the problem. Jayapura’s Environmental Management Agency (BPLH) carries out several activities in an effort to tackle environmental crimes, including conducting socialization of Law Number 32 of 2009, Conducting an inventory and classification of reported environmental crimes, conducting guidance to business actors related to the business or activities, Supervising the business and or activities related to the results of parameter tests. The hindering factors of environmental crime prevention in Papua consist of unavailable funds, wide area, lack of support from decision makers, lack of human resources, lack of supporting facilities and infrastructure.

Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Nurul Chaerani Nur
Kyadiren Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v1i2.126

The purpose of this study was to find out the legal protection of prisoner students in the Biak’s Penitentiary based on Law No. 12 of 1995 concerning corrections and to determine the factors that hinder legal protection for the students. This study uses an empirical juridical approach by looking at the applicable legal norms or provisions, then connecting it with the existing facts. The data were obtained through field observations, interviews, and reviewing various required documents. Analysis of the data is descriptive analysis. The results of the study indicate that the legal protection provided to correctional students is to fulfill their rights and provide good guidance according to the students’ needs. The coaching process is carried out in the correctional system and is placed specifically. The type of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills development. The factors that hinder the legal protection include the factors of place, human resources, expertise in handling correctional students and cooperation between agencies.

DISCOURSE ON THE DISCOVERY AND RENEWAL OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CRIMINAL LAW Mufty, Abdul Malik; Nur, Nurul Chaerani
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19873

The principle of legality was created to limit the arbitrary actions of kings/rulers against their people. Power has the ability to punish individuals, even though it is not regulated in advance. However, the form of power is the most important factor in determining whether an action can be punished. The function of protecting victims or people is not fulfilled by the principle of legality. Law No. 1 of 2023 regulates the Criminal Code which is a significant reform. Law No. 1 of 2023 is marked by the recognition and implementation of implicit laws that apply in society, while also recognizing the existence of legal certainty and positive law. The purpose of this study is to analyze the discovery and application of the principle of legality in Law No. 1 of 1946 and examine the renewal of the principle of legality in Law No. 1 of 2023. This study uses normative research methods to support secondary data. The findings of this study show that the concept of the principle of legality was introduced in 1748 as a means to prevent arbitrary actions by kings or tyrants against their people. The court can process and try customary crimes or acts that are contrary to applicable legal values but there is no equivalent or comparison in Law No. 1 of 2023 as a result of the expansion of the principle of legality.

Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan Chaerani Nur, Nurul
Amsir Law Journal Vol 3 No 1 (2021): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v3i1.41

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the application of the e-Tilang application in road traffic cases in the jurisdiction of the Biak Numfor Police Resort, Papua. As well as knowing and analyzing the obstacles faced in the implementation of e-Tilang in road traffic violations in the jurisdiction of the Biak Numfor Police Resort, Papua. This research uses juridical-empirical research method. The results showed that the implementation of e-Tilang in Biak Numfor-Papua was not yet effective, because it was not in accordance with the expected goals of the e-Tilang program. It should be done electronically (without using a ticket), but in practice it still uses a ticket. In addition, there are still many people who do not know the procedure for resolving traffic violations with e-tickets, making it difficult to process fines and take confiscated goods beforehand. In addition, there is not yet optimal coordination between authorized agencies that are directly related to the e-Tilang program. The lack of socialization in the community is also an obstacle so that many people do not know about e-Tilang, both the program and the flow of its implementation.

TINDAK PIDANA SEKSUAL OLEH DOKTER: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN ETIKA KESEHATAN Nur, Nurul Chaerani; Maryam DM, Nur Sri
Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i1.6674

Tindak pidana seksual oleh dokter terhadap pasien merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap dokter pelaku kekerasan seksual serta meninjau pelanggaran dari sisi etika profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan dasar hukum kuat, namun penerapannya masih terkendala pembuktian, relasi kuasa, dan lemahnya dukungan institusi. Dari sisi etik, tindakan seksual oleh dokter melanggar prinsip otonomi, non-maleficence, dan beneficence. Selain itu, mekanisme etik yang tertutup serta minimnya perlindungan korban memperlihatkan pentingnya sinergi antara hukum pidana dan penguatan etika profesi dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang adil dan aman

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search