Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

The Application of Criminal Law in Addressing Corruption Crimes: Strategies and Challenges Abdul Malik Mufty; Suhendar; Hasnia Hasnia; Nursolihi Insani; Herlin Rusyani
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1082

Abstract

Corruption poses a substantial challenge for Indonesia, affecting community life, national development, and state functioning. It leads to significant financial losses and economic repercussions for both perpetrators and the nation. To combat this issue, it's essential to harmonize legislation, enhance international cooperation, and develop an integrated approach to law enforcement while encouraging active community participation. Addressing corruption requires improvements in education, training, and the instillation of moral values. This research aims to understand the characteristics of normative legal knowledge and to explore legal regulations and their principles using a normative juridical approach, relying on secondary data analysis. Active prevention of corruption and a proactive role for corruption courts are crucial. Key findings suggest the need for rigorous law enforcement, the abolition of gratuities, increased transparency, and enhanced public ethics. Collaboration among the government, law enforcement, and the community is vital to effectively tackle corruption. Fair law enforcement and legal certainty must be ensured to build a collective conviction among stakeholders. A multifaceted approach is necessary for effective corruption eradication, including system improvements, educational campaigns, and repressive actions. Sustained efforts can minimize corruption's negative impacts, foster public trust, attract investors, and uphold national dignity while deterring corrupt activities. Furthermore, maximizing the recovery of state funds lost to corruption is essential for the nation’s integrity and development.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS PEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK OBJEK JAMINAN Heryanto, Heryanto; Mufty, Abdul Malik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.250

Abstract

Notaris memiliki fungsi penting, terutama saat membuat akta otentik. Akta perjanjian kredit merupakan salah satu jenis akta yang sering dibuat oleh notaris. Pada praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana notaris membuat akta perjanjian kredit tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik sah dari objek jaminan yang selanjutnya akan menimbulkan masalah hukum seperti pelanggaran terhadap hak kepemilikan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisis keabsahan perjanjian kredit yang menggunakan sertipikat hak milik orang lain sebagai objek jaminan dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pada notaris yang membuat akta perjanjian kredit tanpa izin pemilik objek jaminan. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menampilkan Keabsahan perjanjian kredit yang menggunakan sertifikat milik orang lain sebagai objek jaminan sangat bergantung pada adanya persetujuan dari pemilik sertifikat. Tanpa persetujuan tersebut, perjanjian kredit berpotensi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Notaris yang menyalahgunakan wewenangnya dengan membuat perjanjian kredit tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggelapan.Tindakan ini juga melanggar kode etik profesi dan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.
DISCOURSE ON THE DISCOVERY AND RENEWAL OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN CRIMINAL LAW Mufty, Abdul Malik; Nur, Nurul Chaerani
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i2.19873

Abstract

The principle of legality was created to limit the arbitrary actions of kings/rulers against their people. Power has the ability to punish individuals, even though it is not regulated in advance. However, the form of power is the most important factor in determining whether an action can be punished. The function of protecting victims or people is not fulfilled by the principle of legality. Law No. 1 of 2023 regulates the Criminal Code which is a significant reform. Law No. 1 of 2023 is marked by the recognition and implementation of implicit laws that apply in society, while also recognizing the existence of legal certainty and positive law. The purpose of this study is to analyze the discovery and application of the principle of legality in Law No. 1 of 1946 and examine the renewal of the principle of legality in Law No. 1 of 2023. This study uses normative research methods to support secondary data. The findings of this study show that the concept of the principle of legality was introduced in 1748 as a means to prevent arbitrary actions by kings or tyrants against their people. The court can process and try customary crimes or acts that are contrary to applicable legal values but there is no equivalent or comparison in Law No. 1 of 2023 as a result of the expansion of the principle of legality.
Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Mufty, Abdul Malik
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1576

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik, dengan 3 hukum yang diakui dan berlaku, yakni hukum: agama, barat, serta adat. Selain itu, bagaimana hukum-hukum yang berbeda ini dapat mengatur atau menyelesaikan suatu kasus tertentu secara efektif. Dengan kata lain, apakah hukum adat dapat diterapkan dalam situasi yang termasuk dalam lingkup hukum perundang-undangan, tetapi mengandung unsur-unsur yang mengingatkan pada hukum adat. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data bersifat kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Kedudukan putusan peradilan adat diakui oleh Negara, namun hanya terbatas pada wilayah territorial tertentu yang disesuaikan dengan RUU tentang masyarakat adat apabila disahkan dan berlaku secara nasional. Saat ini penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat lebih banyak dibangun dengan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah dengan lembaga adat kemasyarakatan.
Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan Abdul Malik Mufty; Nur Sri Maryam DM
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 1 (2025): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i1.4842

Abstract

Judges are always faced with concrete events, conflicts or cases that must be resolved or resolved and for this reason the law needs to be found. Right against the law is a legal principle that allows judges to override norms in statutory regulations because the relevant statutory regulations are not in accordance with the values ​​of justice and social conditions of society on condition that they must be based on rational legal arguments. Example of a judge's decision that applies right against the law namely SAS who was sentenced to death for committing sexual abuse and rape against children. This research uses normative juridical research with secondary data support. The results of this research are that a judge, in examining, adjudicating and deciding a case before him, must first use written law, but if the written law according to the judge's belief does not produce justice and truth, then the judge can implement it. right against the law Judges in handling cases of sexual abuse and rape against children can apply the death penalty to the perpetrator right against the law namely overriding norms in statutory regulations because the relevant statutory regulations are not in accordance with the values ​​of justice and the social conditions of society.
Penyimpangan Perilaku Trading Influence Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Pidana Mufty, Abdul Malik
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 6, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v6i1.3918

Abstract

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran vital dalam pembangunan nasional, namun sering menjadi area rawan penyimpangan seperti praktik trading influence, yang merugikan keuangan negara, menghambat persaingan usaha sehat, dan menurunkan kepercayaan publik akibat kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana di indonesia tentang praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa merugikan keuangan negara, melemahkan daya saing industri, dan menurunkan kepercayaan publik, namun penegakan hukum terhadap praktik ini masih terkendala sulitnya pembuktian unsur pidana. Untuk mencegahnya, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, pendidikan hukum, penerapan teknologi informasi, serta pendataan rekanan dan pembagian proyek yang merata untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.Kata kunci: Hukum Pidana; Pengadaan Barang dan Jasa; Trading Influence
Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap Mufty, Abdulmalik; DM, Nur Sri Maryam
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i2.772

Abstract

This study analyzes the strengthening of the presumption of innocence principle in Indonesia's criminal justice system to prevent wrongful arrests by the police. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, the study examines primary legal sources (Criminal Procedure Code, Police Law), secondary (legal literature), and tertiary materials. Findings reveal three main issues: (1) regulatory weaknesses including unclear standards for preliminary evidence and excessive discretionary authority, (2) confession-oriented investigative culture, and (3) lack of effective victim recovery mechanisms. The research proposes comprehensive solutions including: regulatory reform through improved evidence standards and judicial review mechanisms, transformation of investigative culture through human rights-based training, strengthening of independent oversight, and implementation of technology for procedural transparency. These solutions require an integrated approach incorporating adapted global best practices such as the warrant system (UK) and Miranda rights (US) modified for local context. Expected outcomes include a fairer criminal justice system with reduced wrongful arrests, enhanced professional standards for law enforcement, and comprehensive protection of suspect rights. The study makes significant contributions to the development of due process theory and judicial system reform in Indonesia. The proposed multidimensional approach balances effective law enforcement with human rights protection, offering practical policy recommendations for creating a justice system that upholds the rule of law while maintaining public trust. Implementation requires political commitment, institutional capacity building, and phased technological integration over a five-year roadmap.
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara pada Siswa di SMP Santo Paulus Abepura Muhammad Khaidir Kahfi Natsir; Dwight Nusawakan; Annisa Fitriah Mudassir; Abdul Malik Mufty
Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karyanyata.v2i2.1336

Abstract

Technological advances that occur in the Globalization Era have a major impact on a person's mental development, especially for High School Students who in their daily activities require updated information to develop their abilities. The activities carried out if not accompanied by an understanding of the dynamics of social change, they will experience problems of Moral Decadence due to the lack of understanding of National and State Awareness. One form that can be done to increase students' understanding of the importance of national and state awareness is through counseling activities. Therefore, the provision of material on understanding the Increase in National and State Awareness to the young generation of Indonesia must always be carried out with the aim that the young generation of Indonesia can understand the positive culture in Indonesia which is very important to implement in order to create unity and unity of the Indonesian nation.
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Siswa SMA Teruna Bakti Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak; Sri Nur Damayana; Nur Sri Maryam Dm; Nurul Chaerani Nur; Abdul Malik Mufty; Heryanto Heryanto; Magdhalena Tasik Todingrara; Vivilia Agnata Mudi; Muh. Anugrah Kurniawan Amir; Dwight Nusawakan
Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karyanyata.v2i2.1375

Abstract

The values ​​of Pancasila are starting to fade in the younger generation, namely the rampant brawls that occur between students, then the western way of dressing, attitudes and manners that are far from Indonesian customs and culture. The rampant cases of murder, theft, hoax cases and the worsening use of good and correct Indonesian because the younger generation prefers to use slang and the rampant behavior that deviates from customary values. Therefore, we, the Community Service Activity Implementation Team, want to share the knowledge we have with YPPK Teruna Bakti High School Students regarding the Strengthening of Pancasila Values ​​in High School Students.
Legal Review of Chemical Castration for Child Rape Offenders under Indonesia's ICCPR and CAT Ratification Mufty, Abdul Malik
Saree: Research in Gender Studies Vol. 7 No. 1 (2025): Saree: Research in Gender Studies
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak - PSGA (Center for Gender and Child Studies) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/saree.v7i1.6017

Abstract

Sexual violence against children represents one of the most severe forms of crime, which not only causes physical harm to the victims but also profoundly affects their psychological, social, and future well-being. In an effort to deter perpetrators of sexual violence against children, the Indonesian government has introduced chemical castration as an additional criminal sanction through Law Number 17 of 2016. However, the implementation of chemical castration as part of Indonesia's criminal justice system raises various legal implications that require further in-depth examination. This research employs a normative approach using library research methods. The application of chemical castration should be regarded as a last resort, implemented only when all other alternatives have been exhausted. The legal implications of imposing chemical castration on child rape offenders within Indonesia’s criminal justice system present numerous challenges when analysed through the lens of justice theories. Chemical castration has the potential to conflict with principles of justice if it is not carried out carefully and proportionally. AbstrakPenelitian Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada aspek psikologis, sosial, dan masa depan korban. Dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia melalui UU Nomor 17 Tahun 2016. Namun, penerapan sanksi kebiri kimia sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (dengan pendekatan normatif. Penerapan kebiri kimia harus dipandang sebagai langkah terakhir yang hanya dilakukan jika semua alternatif lain telah gagal. Implikasi yuridis dari penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan banyak tantangan ketika dianalisis melalui perspektif teori keadilan. Kebiri kimia memiliki potensi untuk bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan proporsional.