Articles
<![CDATA[KARAKTER SISWA KELAS VIII SMIP 1946 BANJARMASIN PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU TAHUN AJARAN 2012/2013 ]]>
<![CDATA[Angriani, Parida]]>;
<![CDATA[Hastuti, Karunia Puji]]>;
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>
<![CDATA[ Vidya Karya Jurnal Kependidikan Vol 29, No 1 (2014): April 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Vidya Karya Jurnal Kependidikan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to determine the character of eight grade students of SMIP 1946 in integrated Social sciences. The type of the data is primary data such as questionnaire result and secondary data such as documentation result and literature associated with the research. The population is all eight grade students of SMIP 1946. Banjarmasin consisting of 98 students. The research showed that 81 of students (81,9%) implement attitude reflecting religious character, 74 of students (75,5%) apply the attitude of respect and attention, 84 of students (85,5%) already have discipline on current regulation in school, 69% of students (70,2%) have implemented diligent attitude in learning, 70 of students (71,2%) had good coscientious attitude about work and taking a decision in learning, and 70 of students (71,7%) have a responsible attitude. Although, there is still little bit of students character that is not corresponds with the expectation. Therefore, it is necessary teacher s role which is more leverage in terms of fostering students attitudes and behaviors .]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS BIJI KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP BAKTERI Escherichia coli DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DIARE ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Tina, Lymbran]]>;
<![CDATA[Fachlevy, Andi Faizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Vol 2, No 6 (2017): JIMKESMAS Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (17.488 KB)
<![CDATA[Escherichia coli (E.coli) adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak membentuk sporayang merupakan flora normal diusus dan merupakan penyebab penyakit diare tersering. Upaya yang dilakukanuntuk mengatasi penyakit tersebut antara lain melakukan peningkatan kualitas air bersih dengan pengelolaanair dengan menggunakan insektisida kimia namun penggunaan insektisida kimia dalam jangka waktu tertentutidak aman bagi kesehatan. Salah satu tumbuhan yang memiliki sifat antimikroba adalah biji kelor. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian biji kelor terhadap zona hambat pertumbuhanbakteri Escherichia coli. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen semu dengandesain post test only control group design. Sampel diambil dari laboratorium Terpadu Ibnu Zuhr yang sudahdibiakan dalam medium nutrient agar yang diberi perlakuan masing-masing 3 unit perlakuan dan 1 kontroldengan 3 kali pengulangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsentrasi 0 gr/ml (kontrol), 0,5gr/ml,1gr/ml, 2gr/ml, bubuk biji kelor menyebabkan zona hambat pada bakteri Escherichia coli berturut-turut10,025mm, 19,725mm, dan 31,26mm. Hasil uji kruskall-wallis menunjukan bahwa nilai p<0,05 sehingga dapatdisimpulkan terdapat perbedaan bermakna pada zona hambat bakteri Escherichia coli antar kelompok yangdibandingkan.Kata Kunci: Biji Kelor (Moringa oleifera L.), Escherichia coli, Diare.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP ]]>
<![CDATA[Sanjaya, Bahari]]>;
<![CDATA[Muladi, Muladi]]>;
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23013
<![CDATA[KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas “universitas delinquere non potestâ€Â. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peraturan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) )dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan adanya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU, karena di dalam KUHP masih tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dampaknya adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. The Criminal Code does not recognize corporations as a legal subject because the Criminal Code still adheres to the principle of "university delinquent non-potest". Criminal liability arrangements for corporations are only known in-laws and regulations outside the Criminal Code. However, these regulations cause inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability as in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Corruption Law) and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) which results in non-uniformity in criminal liability towards the corporation. This study aims to analyze and describe the causes and effects of inconsistencies in the regulation of corporate criminal responsibility in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The approach used to study this problem is the statutory approach. This study shows that there are inconsistencies in the regulation of criminal liability towards corporations in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The character of economic crime is increasingly complex, which affects the regulation of corporate criminal responsibility, including politics and the background of the birth of laws in the economic field. The impact is a disparity judge's decision in issuing a decision against a corporation that commits a criminal offense.]]>
<![CDATA[DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITY ORIENTED TEXTBOOK ON ELECTROLYTE AND NON-ELECTROLYTE SOLUTION MATERIALS ]]>
<![CDATA[Saputri, Silpia Vilda]]>;
<![CDATA[Dayanti, Nelly]]>;
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Sartika, Rody Putra]]>;
<![CDATA[Hadi, Lukman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol 13, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (991.496 KB)
|
DOI: 10.26418/jpmipa.v13i1.34741
<![CDATA[This study aims to produce electrolyte and non-electrolyte textbooks oriented to critical thinking skills through a problem based learning model that will measure the level of feasibility, response to students and their level of effectiveness. This research refers to the research and development model recommended by Borg Gal. Data on feasibility rate and response of students are obtained in the form of quantitative data which is converted by the percentage scale of product quality according to the Likert scale. The effectiveness of the book is measured using the average value of N-Gain. The conclusions of this study are textbooks for electrolyte and non-electrolyte solutions with feasibility rate of 95.11% criteria "very high", the response rate of students in the early field test 86.92% and the main field test 87.11% in "very high" category, level book effectiveness with the N-Gain average of 0.62 in "medium" category.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ALASAN PENGAHAPUSAN PIDANA DAN KONRTIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Novriwan, Novriwan]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.756 KB)
|
DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1519
<![CDATA[Alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan alasan penghapusan pidana nasional dan negara lain? 2) Bagaimana kontibusi kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf. Di Negara Jerman tidak ditemukan jenis-jenis alasan penghapus pidana yang secara spesifik. Sedangkan Negara Inggris ruang lingkup alasan penghapus pidana yang berbeda dengan KUHP Indonesia yaitu diaturnya mengenai intoxication, marital coercion, dan consent of victim. Kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana tertuang dalam RUU KUHP yang telah mencerminkan suatu konsep pembentukan KUHP yang sesuai dengan ide dasar dari tujuan pemidanaan yang integratif yang tidak saja mencakup perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pelaku dan korban itu sendiri.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Maulidah, Khilmatin]]>;
<![CDATA[Hengki, Muhammad Rizqi]]>;
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i2.386
<![CDATA[Gagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering kali tidak dilibatkan dalam sistem hukum ketika tindak pidana pencucian uang sedang diselidiki. Definisi isu dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) mematuhi hukum dan peraturan Indonesia, serta bagaimana kesalahan pidana pemilik manfaat (Beneficial Owner) untuk pelanggaran pencucian uang terkena dampak. Studi ini bermaksud untuk memutuskan kebutuhan bagi pemilik manfaat sesuai dengan peraturan dan pedoman yang relevan dan kewajiban pidana pemilik yang membantu dalam tindak pidana pencucian uang. Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan komponen yang digunakan untuk mengakui transparansi pemilik manfaat dari korporasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan pedoman pelaksanaan untuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, pemilik manfaat yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihubungkan dengan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5.]]>
<![CDATA[Reducing Stunting in South Lampung Regency through Preventing Early Marriage: A Critical Analysis ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Prasetya, A. Riva]]>;
<![CDATA[Zanariyah, Sri]]>;
<![CDATA[Famulia, Ledy]]>;
<![CDATA[Terina, Tian]]>;
<![CDATA[Novalia, Novalia]]>;
<![CDATA[Mirnasari, Tiar]]>;
<![CDATA[Pahlevi, Reza]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol. 26 No. 2 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v26i2.9945
<![CDATA[South Lampung Regency is recognized as one of the 100 priority districts/cities for addressing child stunting, as designated by the Poverty Reduction Acceleration Team. Efforts to prevent and reduce stunting vary across regions, with the South Lampung Regional Government implementing its own strategies. However, the stunting rate in South Lampung Regency has not shown a significant decline to date. This study aims to analyze policies aimed at reducing stunting rates in South Lampung Regency, with a particular focus on the prevention of early marriage. The research is situated within the framework of public legal policy, specifically addressing the reduction of stunting through measures to prevent early marriage in the region. To this end, a policy-oriented approach was adopted. Findings reveal that early marriage is a contributing factor to growth and developmental disorders in children, manifesting as stunting indicated by height or length measurements below standard norms. The correlation between stunting prevalence and the number of marriage dispensations granted in South Lampung Regency underscores this relationship. The South Lampung Regional Government’s efforts to combat stunting are encapsulated in the South Lampung Regent Regulation Number 15 of 2023, which focuses on accelerating stunting reduction. This policy highlights the critical need to address early marriage as a key strategy in mitigating stunting and ensuring healthier developmental outcomes for children in the region.]]>
<![CDATA[Penanganan Stunting Melalui Konsep Sumber Daya Alam Berbasis Budidamber (Budidaya Ikan Lele Dalam Ember) ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Amanah, Siti]]>;
<![CDATA[Wibowo, Farras Adi]]>;
<![CDATA[Lutfi, M.]]>
<![CDATA[ JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 5, No 02 (2024): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jams.v5i02.3349
<![CDATA[Kabupaten Lampung Selatan termasuk sebagai salah satu prioritas dari 160 kabupaten/kota dalam upaya penanganan anak kerdil (stunting) yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan data Bidan Desa, di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, terdapat 2 anak balita yang masuk dalam kategori stunting dan 21 anak balita berpotensi mengalami stunting akibat kebutuhan zat gizi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal. Salah satu solusinya adalah dengan pengenalan budidaya ikan lele dalam ember sebagai evolusi dari sistem akuaponik yang akan meningkatkan minat masyarakat untuk menanam ikan sayuran dalam satu lokasi, sehingga memberikan hasil panen yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi akan kebutuhan ikan dan sayuran. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan edukasi ke masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam budidamber. Pelatihan budidaya ikan dalam ember (budidamber). Dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari perangkat desa dan warga desa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 4 tahapan metode yaitu, tahap persiapan, pelatihan, penerapan, dan evaluasi. Hasil yang didapatkan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan swasembada pangan pemenuhan gizi keluarga dalam penanganan stunting di Desa Purwotani, khususnya dalam budidaya ikan lele dalam ember.]]>
<![CDATA[The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia ]]>
<![CDATA[Maulidah, Khilmatin]]>;
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Melissa, Aldisa]]>;
<![CDATA[Fitryantica, Agnes]]>
<![CDATA[ Prophetic Law Review Vol. 7 No. 1 June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/PLR.vol7.iss1.art5
<![CDATA[Corruption and money laundering are classified as extraordinary crimes due to their significant impact on state finances and their potential to destabilize the national economy. These crimes not only result in the direct loss of public funds but also undermine trust in state institutions, obstruct development programs, and damage Indonesia's international reputation. Given the magnitude of these threats, there is an urgent need for effective legal mechanisms to recover stolen assets swiftly and efficiently. This study explores the urgency of ratifying the Asset Confiscation Bill as a critical step in enhancing Indonesia’s legal framework for combating corruption and money laundering. Currently, Indonesia’s asset recovery mechanisms are limited by procedural constraints embedded in existing laws on corruption and money laundering. These laws generally require a court decision with permanent legal force before any assets can be confiscated. Such a requirement often hampers swift action and allows perpetrators to conceal or transfer illicit assets during lengthy legal processes. This study, which uses a normative legal research method, relies on an analysis of laws, legal doctrines, relevant literature, and legal dictionaries to assess the shortcomings of current asset confiscation regulations. The findings suggest that the Asset Confiscation Bill holds great potential to fill these legal gaps. If enacted, the bill could provide a legal basis for the non-conviction-based confiscation of assets, enabling law enforcement to act more decisively in reclaiming assets suspected to be linked to corruption or money laundering. Such a reform would significantly bolster Indonesia’s efforts to combat economic crimes and protect national financial integrity.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna Kumala]]>;
<![CDATA[Maulidah, Khilmatin]]>;
<![CDATA[Kurnia, Kamal Fahmi]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v8i2.4368
<![CDATA[The implementation of general elections (Pemilu) is an important indicator in a democratic system because people can participate in determining their political choices for the country and its government. This study aims to analyse how criminal law enforcement is carried out in overcoming criminal acts of money politics against the implementation of current elections? and how is criminal law enforcement in preventing criminal acts of money politics against the implementation of elections in the future? Data was collected through normative legal research methods by inventorying positive law and literature, then analysed using a qualitative approach. The results of the study indicate that law enforcement against the practice of money politics in general elections (Pemilu) has problems, especially in terms of regulation, namely related to the weaknesses of the Election Law which can cause certain legal subjects to escape from the criminal trap of the Election Law. The Election Law only regulates the prohibition of money politics practices to givers or people who promise. While the recipient is not strictly regulated]]>
