Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi IMAGE Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal Of World Science Journal of Scientech Research and Development Jurnal Media Administrasi Terapan Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Afandi, Muhamad Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

 1   2   3 
Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Nias Selatan Afandi, Muhamad Nur; Hulu, Obedy Syukur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.89

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian dokumen.Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk menemukan isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal maka ditemukan sebelas isu – isu strategis dalam pengelolaan BPHTB, kemudian dari sebelas isu-isu strategis tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tes litmus dan diperoleh lima isu yang paling strategis yang memiliki skor tertinggi. Kelima isu tersebut merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan.Hasil penelitian diantaranya, Pertama strategi peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan. Strategi ini sangat tepat karena dengan bertambahnya akses jalan dan meningkatnya kualitas jalan maka nilai jual tanah dan bangunan akan meningkat pesat, kedua strategi meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak, ketiga strategi mengusulkan perbaikan standar harga tanah (zona nilai tanah) untuk ditetapkan dalam bentuk kebijakan oleh kepala daerah, keempaat strategi memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan pemungutan BPHTB. Strategi ini sangat tepat karena dengan pengawasan yang baik maka penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat dihindari dan juga pegawai yang mencoba bermain – main dengan pajak dapat dicegah, kelima strategi memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.39

Abstract

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Pemerintah sebagaiartikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedurterkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air, SepertiPeraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara(KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannnya. Regulasitersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsidaya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.Berdasarkan dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan denganpembangunan yang ada di wilayah kawasan bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dankemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yangcukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak biasbertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atasdasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untukmengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skalakebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahunan secara akademisdan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yangmemperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung) Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.308

Abstract

Accounting Management Information System State Property is an application program to facilitate the attainment of information on the management of state property and report to any governmental agency. The purpose of this study isto investigate the application of Accounting Management Information System application of State Assets, implementation and management of State Owned Assets aware management accountability Negaradi Research Centerfor Geotechnology. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, which aims to uplift the facts, circumstances and phenomena that occur when the research took place, while the data collection technique is implemented by observing the social situation, interviews with respondents, and study documentation. Based on the results of the study showed that the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of BMN Geotechnology Research Center, although in terms of management of the State Property Geotechnology Research Center assessed qualitatively not run well, especially in the case of an inventory of state property. But the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of goods that can be accounted for in accordance with the implementation peratuan legislation in force.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT) Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.158

Abstract

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomidaerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukanupaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi kedaerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan danPenggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam strukturpemerintahan di Indonesia.Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahuipeluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan danmengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percayadiri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenalluas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewatpendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilaikecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalampenanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antaradaerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuanganmereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandarandi Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalamstrategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya DaerahOtonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri denganmaksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. Meotde yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu terdapat 26 rusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil analisis terdapat 14 urusan wajib yang dalam masa periode 2011-2014 mengalami peningkatan dalam realisasi capaian kinerja untuk implementasi belanja langsung dan terdapat 12 urusan wajib yang selama masa periode 2011-2014 mengalami penurunan dalam realisasi capaian kinerja. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan pada masa periode 2011-2014 dan terdapat 5 urusan yang mengalami penurunan yang berkaitan dengan realisasi capaian kinerja. Adapun rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah perlu melakukan evaluasi terhadap SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan pada masa yang akan datang lebih baik.
MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Widyo Nugroho Sulasdi; Yuke Ratnawulan; Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.119

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.17

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelolapendapatan, keuangan dan aset untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memerlukan sarana danprasarana berupa Barang Milik Daerah yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut sehingga diperlukanmanajemen aset tetap yang efektif dalam pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiproses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, danmengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Verifikasi data diuji melalui validasi data danreliabilitas data. Proses pengolahan data dihasilkan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan penyusunan kesimpulan.Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses manajemen aset tetap, kendalakendalayang dihadapi dalam melaksanakan manajemen aset tetap serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalammengatasi kendala-kendala tersebut. Dari proses manajemen aset tetap, diketahui bahwa telah dilakukan prosespenggunaan/pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Telah dilakukan juga prosespengamanan dan pemeliharaan berupa pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Terakhir adalah telah dilakukanproses penghapusan/ pemindahtanganan berupa penjualan dan hibah. Dalam pelaksanaan manajemen aset tetapditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan aset berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, kualitassumber daya manusia yang mengelola aset masih rendah, proses pencatatan aset yang dilakukan secara manual,ketepatan waktu penyampaian laporan aset, serta sarana dan prasarana dalam mengelola aset yang masih kurang. Daribeberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan manajemen asettetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI GAPANG DAN PANTAI IBOIH DI KOTA SABANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SABANG Muhamad Nur Afandi; Faizin Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.28

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang Dan Pantai Iboih Di KotaSabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaanstrategi pengembangan objek-wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang dalam meningkatkan PendapatanAsli Daerah Kota Sabang, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategipengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang, dan upaya-upaya dalam mengatasihambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Pantai Gapang dan Pantai Iboih.Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studidokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak optimalnya strategi pengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di KotaSabang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sabang didasarkan pada indikator aksesibilitas,kerjasama dan pengembangan berbasis lingkungan serta kompetensi sumber daya manusia yang ada pada DinasPariwisata dan Kebudayaan belum cukup mendukung terhadap strategi pengembangan dan pengelolaan objek-objekwisata sehingga mengakibatkan banyak dari objek wisata yang tidak bisa dikelola dengan baik.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang yaitu memfokuskan pada kawasan wisata yang harus ditata dan dibenahi yang meliputipeningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung seperti penyediaan lahan parkir, air bersih, WC umum yanglayak untuk kenyamanan pengunjung, melaksanakan kegiatan pembersihan laut dari sampah-sampah sertamenyediakan tempat-tempat sampah di lokasi Pantai Gapang dan Iboih. Disamping itu juga Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang berupaya meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam halpengelolaan pariwisata.
EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KAMPONG KAMPUNG BARU KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.245

Abstract

eople empowerment is closely related to handling matters of development, the problem of unemployment, poverty and inequalities. Poverty eradication policy cannot be separated from context of the society. The development so far is toachieve better conditions. Urban community empowerment (PNPM MP) is one of the Government programs to accelerate poverty eradication through among others provision of credits for women (SPP). The activities credits for women (SPP) have also been implemented in Subulussalam City. The study is done inKampong Kampung Baru Kecamatan Penanggalan that is one the area of Subulussalam. The respondents of this research are members of SPP in urban community empowerment (PNPM MP) program. The research aims at evaluating the implementation of SPP activities starting in 2009 to 2012. The variables of this research are out-put evaluation, benefit evaluation, and impact/outcome evaluation. This research uses descriptive methods with a qualitative approach, while the technique of the data collection uses interview, observation, and documentation. The results of research studies have been carried out on the implementation of SPP as follows: (1) Implementation of SPP activity has not been optimal, this happens because of economic trouble experienced by members of the SPP. Loans for working capital used to help meet the basic needs of the family. (2) There are several obstacles encountered in the implementation of SPP, ie: the credit crunch, the selection of the type of business that is not appropriate, the level of participation of members of the SPP are still low in following socialization and training. (3) The government has made efforts to overcome the obstacles in the implementation of SPP, ie: the dissemination of the essence of the SPP activities, motivating, training continuously.
ANALISIS KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.287

Abstract

Agriculture is one of the sectors that have been relied on by the government of Indonesia since this sector is able to provide a recovery in dealing with the crisis occurred in Indonesia. It shows that agriculture is one of the mainstay sectors having a big potency to role as a trigger of the national economy recovery through the national food sustenance. The result of the analysis shows that in 1995-2006, there was 225,292-hectare or 1.82-percent rice field area turned into non-rice field area. It means that there is an 18,774-hectare field alteration occurred every year in West Java. The rice production in 1995-2006 was 1,304,853 ton meaning that there was 1.09 percent of discharge. Therefore, there is 108,738 ton reduction of rice production every year. On the whole, in the period of 1995-2006, the average rate of rice production was 9,936 ton and the agricultural productivity was 5.03 ton per year, although it was affected by the 18,774-hectare agricultural land alteration. If the preventive actions are not conducted immediately, the rice production cannot be maintained. On theother hand, the population keeps increasing. Thus, it can be predicted that West Java is going to encounter food crisis in 2021, particularly, the need of rice.The problems resulted from the conversion of rice field area should be analyzed. It should not only be based on its impact on the rice production but also on a wider perspective. It includes its effect on the political stability caused by the food scarcity, the inflicting social change, the decrease of life environment, mainly is related to the contribution of rice field function to water and soil conservation that guarantee the life of society in the future. To reduce the land functional shift, the government of West Java province needs to implement certain policies and strategies of controlling the conversion of rice field area since it is indeed very complicated. The strategies of controlling agricultural land functional shift need a holistic approach (contains the juridical instrument, the incentive instrument for the field’s owner, the instrument of district layout planning, and the location licensing). Moreover, to maintain the food sustenance in West Java, particularly to increase the rice production, apart from controlling the functional shift of field; an agricultural intensification should be applied through the application of an efficient agricultural technology that is location-specified and environment-oriented in order to be able to raise the cultureof science and agricultural technology in West Java.
Co-Authors Abdul Rahman Abdullah, Sait Amir, Firman Anggraini, Katry Arifin, Muammar Maulana Asep Hikmat Awliya Tribhuwana Dawud, Joni Diendi, I Gede Gus Dwiputrianti, Septiana Ely Sufianti Endah Tri Anomsari Faizin Wahyudi Fauzi, Ola Maula Hasbiya Florentina Ratih Wulandari Florentinus Feri Andi Tarigan Gedeona, Hendrikus T. Hafid Aditya Pradesa Hulu, Obedy Syukur Hulu, Obedy Syukur Ida Ayu Putu Sri Widnyani Joni Dawud Mukarom, M. Multazam All Novira, Alikha Nurliawati, Nita Oktaviani, Dhea Onisiya, Geby Pratiwi, Arundina Ratnawulan, Yuke Ratnawulan, Yuke Rizkia Rahman Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin Salwa Rizki Aulia Tarigan, Florentinus Feri Andi Tarigan, Florentinus Feri Andi Wahyudi, Faizin Widyo Nugroho Sulasdi Widyo Nugroho Sulasdi Wirjatmi TL, Endang Yoswara, Henry Yuke Ratnawulan