Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.6
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TANJUNGPURA LAW JOURNAL Gorontalo Law Review Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JUSTISI Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Khatulistiwa Law Review Media of Law and Sharia Jurnal Pahlawan Jurnal Citizenship Virtues ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Journal Of Socio Legal and Islam Law Media of Law and Sharia
Irawan, Anang Dony
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Membangun Ketahanan Demokrasi: Peran Pendidikan Politik dalam Mendorong Keterlibatan Pemilih Irawan, Anang Dony; Yustitianingtyas, Levina; Setiawan, Bahri Nur
Media of Law and Sharia Vol. 6 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v6i4.387

Abstract

The importance of political education lies in the principle of popular sovereignty, which holds that a just government is determined by the people and must be held accountable to them. Limited public exposure to political education has led to immature participation and weak attitudes toward the democratic process. Left unaddressed, this may trigger conflicts, undermine security, and risk national disintegration. This research aims to assess the extent to which political education can be regarded as a planned and structured process designed to shape voters’ political identity, foster political awareness, and cultivate ethically and morally responsible participation. Political education, as a product of public policy, can be evaluated directly during its implementation. It serves as a step toward achieving policy objectives through administrative and political measures. Using a normative juridical legal research method with a statutory approach, this study examines the internal aspects of positive law related to political education. Findings indicate that voter participation remains minimal despite its vital role in sustaining democracy. Active and informed voter engagement is essential for building a strong and lasting democratic foundation. The study highlights that political education should be a continuous process within communities, not limited to the period preceding elections. This is particularly relevant in the context of Indonesia’s upcoming 2029 General Elections and 2029 Simultaneous Regional Elections, where the focus should shift from short-term mobilisation to long-term democratic capacity building
KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM TANAH INDONESIA Permatadani, Ega; Irawan, Anang Dony
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.356

Abstract

Abstrak Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah. Abstract In Indonesia, the land is part of the national responsibility for realising land tenure, use and ownership. The land is the capital in the development of a nation. It can be used for the welfare and prosperity of citizens. Along with global consequences, many foreigners who come to Indonesia for tourists, marital relations, and business affairs are located in Indonesia, thus opening up opportunities for foreigners to have land rights. Therefore, the purpose of writing this article is to examine land rights that foreigners in Indonesia can control. According to the Basic Agrarian Law, foreigners can control land through usufructuary rights or rental rights for buildings. In several other regulations, foreigners can also build houses on land with usufructuary rights and acquire land from marriages with Indonesian citizens after an agreement on the separation of assets is made. However, the nature of property rights as the most vital right has become the target of foreigners by conducting legal smuggling. In practice, foreigners and Indonesian citizens often enter into land ownership agreements through a nominee trustee agreement. Therefore, the rampant practice must be responded to by strengthening the land law so that foreigners do not easily carry out legal smuggling in obtaining land rights.
JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Savitri, Anasya; Irawan, Anang Dony
Khatulistiwa Law Review Vol. 2 No. 2 (2021): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.723

Abstract

Abstrak Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan telaah yuridis terkait perlindungan yang diberikan bagi pihak kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses terjadinya jaminan fidusia terjadi dalam dua tahapan. Pertama adalah tahapan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi membuat proses pendaftaran tidak diselesaikan dengan baik. Apabila karena beberapa sebab pihak notaris melakukan kelalaian sehingga tahapan pembebanan jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan, atau dengan kata lain akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal ini akan berujung proses terjadinya jaminan fidusia tidak dapat berlangsung pada tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai akibat dari hal ini, maka kreditur tidak memiliki hak mendahului dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang menunjukkan adanya asas kepastian hukum untuk kasus semacam ini. Sesuai surat kuasa yang diberikan, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban terhadap notaris atas kelalaian yang dibuatnya karena tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Abstract The main purpose of this study is to provide a juridical review related to the protection provided to creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulates that the process of fiduciary security occurs in two stages. The first is the stage of imposing fiduciary guarantees. The assignment of objects with fiduciary guarantees is made with a notarial deed in Indonesian and is a fiduciary guarantee deed. In the process of registering a fiduciary guarantee deed by a notary, several problems have the potential to make the registration process not completed properly. If for some reason the notary makes negligence so that the stage of imposing the fiduciary guarantee cannot be completed, or in other words the fiduciary guarantee deed is not registered, this will result in the process of the fiduciary guarantee being unable to take place at the fiduciary guarantee registration stage. As a result of this, creditors do not have preemptive rights and cannot have executive power. From the results of this study, it is known that several legal protections indicate the principle of legal certainty for cases like this. Following the power of attorney given, the creditor can hold the notary accountable for the negligence he made for not registering the fiduciary guarantee deed.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan Wahyuningsih, Virliana; Irawan, Anang Dony
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 1 (2024): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi mahasiswa magang yang dipekerjakan sebagai buruh, dengan meninjau Undang-Undang Cipta Kerja. Fokusnya adalah kesenjangan antara aturan hukum dan praktik lapangan dalam pemagangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan buruh di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan historis dengan fokus pada peristiwa masa lalu. Pendekatan ini memanfaatkan sumber sejarah untuk memahami perkembangan regulasi terkait isu yang diteliti. Mahasiswa magang yang dipekerjakan sebagai buruh memiliki hak-haknya sendiri sama dengan diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk upah adil, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya di dunia nyata, terutama terkait upah tidak memadai, jam kerja berlebihan, perlindungan kesehatan, keselamatan dan ketidakpatuhan. Memperkuat perlindungan hukum bagi mahasiswa magang yang bekerja sangat penting untuk menjamin perlindungan yang adil dan sesuai hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku, memerlukan keterlibatan aktif kampus dalam pemahaman hukum, dukungan, dan penyelesaian pelanggaran hak. Dalam menanggapi pelanggaran hak-haknya, mahasiswa magang memiliki opsi litigasi dan non-litigasi sebagai jalur penyelesaian. Peran kampus juga sangat krusial, baik dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa magang tentang hak-hak mereka, memberikan pendampingan hukum, dan mengambil langkah untuk melaporkan ke pihak yang berwenang apabila terdapat pelanggaran hak
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak Andriana, Khoirotul Ummah; Irawan, Anang Dony
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14131

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris dan tercantum pada pasal 1 angka 1 undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, tetapi kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran. Sementara itu, undang-undang jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi Notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat dalam proses pemeriksaan majelis kehormatan tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana, tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normative, dalam pengumpulan data dan lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang- undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi profesi Notaris dalam pembuatan akte berdasarkan keterangan palsu dari para pihak
Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on lex specialis derogat legi generalis Hidayat, Ahmad; Irawan, Anang Dony
Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i2.14353

Abstract

The spread of pornography cases that are rampant on social media has resulted in an increase in immoral acts and obscenity. As in the case of the spread of Vina Garut's nasty video between a woman and three men circulating on social media. The crime of pornography is an act related to images, illustrations, photos, writings, sounds, moving images, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances. Specifically, social media that contains obscenity or exploitation of sexual behavior violates the norms of decency in society. The formulation of the problem in this paper is first, how is the responsibility for the crime of pornography that spreads it through social media. Secondly, how to enforce the law against criminal acts for perpetrators of spreading pornographic content through social media.
Sadomasochistic Behavior in the Perspective of Human Rights and Criminal Law Sihabudin, Moh.; Irawan, Anang Dony
Academos Vol 2 No 2 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i2.19426

Abstract

Sexual deviant behavior is one of the many types of crimes that exist in Indonesia. This sexual deviant behavior activity is intended to achieve sexual satisfaction in an abnormal way, one of which is sadomasochistic behavior. Sadomasochistic behavior is synonymous with sexual activity that involves violence in it, both in the form of physical violence and mental violence from their partners. In practice, sadomasochistic actors seek sexual satisfaction with certain objects that arouse their sexual desires, thereby hurting their partners. This of course refers to criminal acts of sexual violence, apart from violating criminal law provisions, sadomasochistic acts are also prohibited in Human Rights. This article was compiled to find out about sadomasochistic behavior in the perspective of Human Rights and Criminal Law based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The method used in this writing is a normative research method using the statutory approach. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK MEMBENTUK ADAB DAN MENGATASI KRISIS KEDIRIAN PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Irawan, Anang Dony
Ganesha Civic Education Journal Vol. 7 No. 1 (2025): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v7i1.5010

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai tentang adab publik sesama manusia, namun dalam pengimplementasiannya sering berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam penguatan kecerdasan kewarganegaraan di Indonesia dimana didalam pembelejarannya terkandung bahasan tentang adab publik di masyarakat, kecerdasan kewarganegaraan yaitu kemampuan individu untuk berperan aktif menjadi warga negara atau masyarakat dalam suatu sistem kehidupan yang kompleks berdasarkan identitas normatif masing-masing individu. Kecerdasan kewarganegaraan harus diimbangi dengan adab public yang baik agar menjadi tonggak keberlanjutan nasional. Tujuannya yaitu untuk menjadikan para warga negara Indonesia lebih cerdas dalam berfikir maupun berperilaku bagi diri sendiri, orang lain, maupun untuk negara. Dalam mencapai target keberhasilan kecerdasan kewarganegaraan, perlu adanya langkah-langkah untuk mewujudkannya, seperti melalui metode pembelajaran controversial issues, metode pembelajaran project citizen, dan membangun budaya literasi. Dari pengimplementasian metode tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran kewarganegaraan berdasarkan Pancasila, karena Pancasila sendiri menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sangat memiliki kontribusi bagi kecerdasan kewarganegaan khususnya implementasi adab publik di masyarakat. Jurnal ini mengangkat tentang kecerdasan kewarganegaraan khususnya adab publik pada bidang Pendidikan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini digunakan metode eksploratif kualitatif. Didapatkan hasil bahwa adab publik di Indonesia mengalami dekadensi seiring menerjangnya globalisasi ke berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat terjadinya krisis kedirian publik, yang berhubungan dengan jati diri bangsa Indonesia dan identitas nasional.
BENTUK PENGUKUHAN IDENTITAS NASIONAL DITINJAU BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM Irawan, Anang Dony; Samudra, Kaharudin Putra
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.6885

Abstract

Kewarganegaraan transformatif merupakan wacana krusial yang harus diwujudkan baik dalam kehidupan sipil maupun politik untuk mewujudkan negara bangsa. Membangun kewarganegaraan transformatif berarti membentuk warga negara yang kritis dan aktif pada isu-isu yang muncul dan sadar akan peran dan fungsinya dalam kehidupan politik. Salah satu hal terpenting adalah partisipasi mereka dalam sistem peradilan. Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum meliputi struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Hukum budaya adalah elemen paling langka yang menjadi perhatian besar para pemangku kepentingan saat menyusun undang-undang. Mengingat keragaman agama, ras, dan budaya lokal seperti Indonesia, ini merupakan upaya yang sulit untuk menyusun hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum budaya menjadi penting untuk mencapai tujuan hukum.
Implementation of Good Governance in the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta Putra, Satria Kurniawan; Irawan, Anang Dony
Socio Legal and Islamic Law Vol 2 No 1 (2023): The Journal of Socio-Legal and Islamic law
Publisher : Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jssl.v2i1.21348

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of the General Principles of Good Government in the government of the Special Capital Region of Jakarta Province and to examine the inhibiting factors in implementing the General Principles of Good Government in the government of the Special Capital Region of Jakarta Province. This research is normative juridical in nature, the approach taken includes a statutory approach. The collected data was analyzed descriptively qualitatively. The results of the research conclude that, first, the administration of the Special Capital Region of Jakarta Province has implemented the General Principles of Good Government as guidelines in preparing licensing policies in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, as outlined in Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Transportation and Governor Regulation 52 2022 concerning amendments to DKI Jakarta Governor Regulation Number 20 of 2019 concerning Assignments to Jakarta Transportation Limited Liability Companies for the Development, Revitalization, Operation and Maintenance of Bus Stops and Other Supporting Facilities in the Context of Public Transportation Integration. Second, the inhibiting factor in the implementation of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta is the quality of human resources in the State Civil Apparatus, more specifically, namely the lack of understanding of technology. Keyword: General Principles of Government; Policy Implementation; Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta.
Co-Authors Agus Supriyo, Agus Ahmad Hidayat Al Qodar Purwo Sulistyo Ambarwati, Desi Farika Andriana, Khoirotul Ummah Batjo, Ahlulfatrah Abdurrahman Dedy Stansyah Dewanto, Chaeruli Anugrah Ichsan, Moch. Imayah, Farikatul Levina Yustitianingtyas, Levina Nabila, Amelia Aisa Ni'am, Ahmad Khoirun Ningsih, Sindi Marita Permatadani, Ega Pratiwi, L.Ya Esty Putra, Satria Kurniawan Samudra, Kaharudin Putra Savitri, Anasya Setiawan, Bahri Nur Sihabudin, Moh. Sulistyo, Al Purwo Qodar Tabina, Raditya Alief Aqshal Umar Sholahudin Wahyuningsih, Virliana