Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Kupang Imayah, Farikatul; Batjo, Ahlulfatrah Abdurrahman; Irawan, Anang Dony; Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 3 No. 1 (2023): Nilai Toleransi Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v3i1.1693

Abstract

Kota Kupang masuk dalam salah satu daftar Kota yang penuh toleransi, itu dapat dilihat dari pembangunan enam rumah ibadah secara berdampingan yakni untuk agama khatolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Budha, beserta Konghucu. Pembangaunan enam rumah ibadah tersebut merupakan perekat untuk menjalin keharmonisan serta toleransi antar umat beragama. Daerah tersebut kemudian diberi nama kampung toleransi, bertujuan untuk mempererat nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama karena mereka beraktivitas dan beribadah dalam kompleks yang sama. Kampung toleransi juga menjadi benteng pertahanan iman dari pengaruh-pengaruh ideologi tertentu yang akan memecah belah persatuan antar umat. Kampung toleransi juga merupakan suatu simbol ataupun bukti nyata bahwa Kupang merupakan Kota yang memiliki jiwa bertoleransi yang sangat tinggi, juga kita bisa melihat di beberapa daerah yang memeliki bangunan gereja dan masjid yang berdampingan namun tetap hidup rukun, aman dan harmonis. Sikap toleransi merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kupang. Metodologi penelitian yang kita gunakan adalah metode studi kepustakaan dengan teknik pembacaan dan pencatatan. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti; dokumen, jurnal, buku, artikel, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Ichsan, Moch.; Irawan, Anang Dony
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3371

Abstract

The decision of the Constitutional Court in case Number 90/PUU-XXI/2023 in the general election trial Number 7 of 2017, the opinions of legal experts and the public are contradictory. There are political parties who say the decision is right, and there are also those who say the Constitutional Court's decision is wrong. Furthermore, the problem formulated in this study is based on this background, namely the competence of the Constitutional Court and the legal consequences of its decisions. The research method is a normative and applicable legal approach. This research uses library research, namely. Qualitative studies are carried out by collecting library materials, reading and taking notes, and carrying out analysis on library materials that have been selected for use. Based on the results of this research, the Constitutional Court has the competence to make decisions on matters relating to the age limit for candidates for President and Vice President, where the court's decision is definite and binding.
UNIVERSAL JURISDICTION FOR TERRORISM CRIMES: A STUDY OF TERRORISM AS CRIMES AGAINST HUMANITY Yustitianingtyas, Levina; Pratiwi, L.Ya Esty; Sulistyo, Al Purwo Qodar; Irawan, Anang Dony
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.98630

Abstract

Abstract Categorizing terrorism as an international crime is not wrong, because the international elements of the crime have been fulfilled. Terrorist crimes involve more than one state, each possessing its own legal system and jurisdictional framework. A number of terrorist acts have been recorded as having disrupted international security stability, including those carried out by networks such as Al-Qaeda, ISIS, and others. In addition to these global terrorist groups, there are also well-known terrorist groups in the Southeast Asian region, namely the Abu Sayyaf Group. This legal research aims to examine universal jurisdiction over terrorism as an international crime, on the basis that terrorist acts may be considered to satisfy the elements of crimes against humanity, insofar as such acts are intentionally committed as part of a widespread attack, involve multiple actors, and target civilian populations at large. This research employs a qualitative normative legal method, utilizing a statute approach and a case approach, and drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the formulation of crimes against humanity constitutes the most appropriate legal basis for prosecuting terrorism under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The absence of a universally accepted definition of terrorism has resulted in terrorism not yet being included within the jurisdiction of the ICC. Furthermore, the failure at the regional level to effectively resolve issues related to terrorism underscores the need for a universally agreed definition of terrorism so that perpetrators may be prosecuted before international courts. Strengthened cooperation among states, both at the regional and global levels, is therefore necessary to ensure the effective eradication of terrorist crimes. Abstrak Mengkategorikan terorisme sebagai kejahatan internasional tidaklah salah, karena unsur-unsur internasional dari kejahatan tersebut telah terpenuhi. Dimana kejahatan terorisme melibatkan lebih dari satu negara yang di dalamnya terdapat sistem hukum dan penerapan yurisdiksi. Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas, melibatkan banyak pihak dan menargetkan semua warga negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif kualitatif, dengan statute approach dan case approach, serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai formulasi yang paling tepat untuk mengadili kejahatan terorisme di bawah yurisdiksi ICC. Ketiadaan definisi terorisme yang universal menyebabkan hingga saat ini terorisme belum masuk dalam yurisdiksi ICC. Kegagalan di level regional untuk menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga diperlukan kesepakatan definisi terorisme secara universal sehingga para pelaku kejahatan tersebut dapat di adili dalam peradilan internasional. Perlunya penguatan kerjasama antar negara baik di level regional maupun global agar pemberantasan kejahatan terorisme dapat maksimal.