Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.6
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TANJUNGPURA LAW JOURNAL Gorontalo Law Review Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JUSTISI Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Khatulistiwa Law Review Media of Law and Sharia Jurnal Pahlawan Jurnal Citizenship Virtues ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Journal Of Socio Legal and Islam Law Media of Law and Sharia
Irawan, Anang Dony
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat Irawan, Anang Dony; Sulistyo, Al Qodar Purwo
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 2 No. 1 (2022): Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter dan Perilaku Hidup
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.43 KB) | DOI: 10.37640/jcv.v2i1.1184

Abstract

Kesenjangan sosial memang menjadi masalah tahunan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan Pemerintah, dan pengaruh globalisasi. Dengan adanya kesenjangan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial juga bisa menyebabkan tindak kriminal, timbulnya kelompok si kaya dan si miskin, standar gizi buruk pada balita, banyak anak putus sekolah dan masih banyak lagi. Kesenjangan sosial erat kaitanya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri menjadi masalah yang seakan akan terus ada dari dulu meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan. Adanya pandemi Covid 19 menambah beban perekonomian negara khususnya rakyat kecil karena segala aktivitas sangat dibatasi sudah hampir dua tahun belakangan ini. Rakyat kecil semakin menjerit karena lapangan pekerjaan yang dipersempit sehingga mencari sesuap nasi bagi mereka pun sulit. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tentunya Negara juga terus mengupayakan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut, salah satunya mengurangi jumlah kemiskinan. Anehnya banyak beberapa pejabat justru mengalami kenaikan jumlah kekayaan selama pandemi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi mengingat masyarakat sedang kesusahan mencari pundi-pundi rupiah tetapi aset pejabat malah naik. Hal diatas mengindikasikan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana.
Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Kupang Imayah, Farikatul; Batjo, Ahlulfatrah Abdurrahman; Irawan, Anang Dony; Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 3 No. 1 (2023): Nilai Toleransi Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v3i1.1693

Abstract

Kota Kupang masuk dalam salah satu daftar Kota yang penuh toleransi, itu dapat dilihat dari pembangunan enam rumah ibadah secara berdampingan yakni untuk agama khatolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Budha, beserta Konghucu. Pembangaunan enam rumah ibadah tersebut merupakan perekat untuk menjalin keharmonisan serta toleransi antar umat beragama. Daerah tersebut kemudian diberi nama kampung toleransi, bertujuan untuk mempererat nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama karena mereka beraktivitas dan beribadah dalam kompleks yang sama. Kampung toleransi juga menjadi benteng pertahanan iman dari pengaruh-pengaruh ideologi tertentu yang akan memecah belah persatuan antar umat. Kampung toleransi juga merupakan suatu simbol ataupun bukti nyata bahwa Kupang merupakan Kota yang memiliki jiwa bertoleransi yang sangat tinggi, juga kita bisa melihat di beberapa daerah yang memeliki bangunan gereja dan masjid yang berdampingan namun tetap hidup rukun, aman dan harmonis. Sikap toleransi merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kupang. Metodologi penelitian yang kita gunakan adalah metode studi kepustakaan dengan teknik pembacaan dan pencatatan. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti; dokumen, jurnal, buku, artikel, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Ichsan, Moch.; Irawan, Anang Dony
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3371

Abstract

The decision of the Constitutional Court in case Number 90/PUU-XXI/2023 in the general election trial Number 7 of 2017, the opinions of legal experts and the public are contradictory. There are political parties who say the decision is right, and there are also those who say the Constitutional Court's decision is wrong. Furthermore, the problem formulated in this study is based on this background, namely the competence of the Constitutional Court and the legal consequences of its decisions. The research method is a normative and applicable legal approach. This research uses library research, namely. Qualitative studies are carried out by collecting library materials, reading and taking notes, and carrying out analysis on library materials that have been selected for use. Based on the results of this research, the Constitutional Court has the competence to make decisions on matters relating to the age limit for candidates for President and Vice President, where the court's decision is definite and binding.
Pertanggungjawaban Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Tabina, Raditya Alief Aqshal; Irawan, Anang Dony
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7607

Abstract

Law is always used as the foundation in all life activities, particularly law in contractual agreements. Law in contractual agreements regulates everything related to agreements between two or more parties, which means mutually binding. The main legal basis in Indonesia is the Civil Code (KUH Perdata) Article 1338. Contract Law serves as the foundation in various transactions, both in daily life and when running a business. By understanding Contract Law, we can protect our rights and interests, in order to avoid the possibility of default occurring. Default (wanprestasi) is a situation where one party in an agreement does not fulfill their obligations. This can occur due to various reasons, such as negligence, intentionality, or obstacles beyond that party's control. Default is regulated in the Civil Code (KUH Perdata) Articles 1238 and 1243. The type of research used is normative juridical, using statutory regulations or related regulations to analyze a legal issue so that the resolution of a legal conflict can be resolved based on applicable laws while paying attention to the substance and hierarchy of regulations or laws. This research aims to identify several forms of legal liability that can be imposed on perpetrators of default in business contracts. By examining various cases and relevant statutory regulations.
UNIVERSAL JURISDICTION FOR TERRORISM CRIMES: A STUDY OF TERRORISM AS CRIMES AGAINST HUMANITY Yustitianingtyas, Levina; Pratiwi, L.Ya Esty; Sulistyo, Al Purwo Qodar; Irawan, Anang Dony
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 10, No 1 (2026): VOLUME 10 NUMBER 1, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i1.98630

Abstract

Abstract Categorizing terrorism as an international crime is not wrong, because the international elements of the crime have been fulfilled. Terrorist crimes involve more than one state, each possessing its own legal system and jurisdictional framework. A number of terrorist acts have been recorded as having disrupted international security stability, including those carried out by networks such as Al-Qaeda, ISIS, and others. In addition to these global terrorist groups, there are also well-known terrorist groups in the Southeast Asian region, namely the Abu Sayyaf Group. This legal research aims to examine universal jurisdiction over terrorism as an international crime, on the basis that terrorist acts may be considered to satisfy the elements of crimes against humanity, insofar as such acts are intentionally committed as part of a widespread attack, involve multiple actors, and target civilian populations at large. This research employs a qualitative normative legal method, utilizing a statute approach and a case approach, and drawing upon primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the formulation of crimes against humanity constitutes the most appropriate legal basis for prosecuting terrorism under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The absence of a universally accepted definition of terrorism has resulted in terrorism not yet being included within the jurisdiction of the ICC. Furthermore, the failure at the regional level to effectively resolve issues related to terrorism underscores the need for a universally agreed definition of terrorism so that perpetrators may be prosecuted before international courts. Strengthened cooperation among states, both at the regional and global levels, is therefore necessary to ensure the effective eradication of terrorist crimes. Abstrak Mengkategorikan terorisme sebagai kejahatan internasional tidaklah salah, karena unsur-unsur internasional dari kejahatan tersebut telah terpenuhi. Dimana kejahatan terorisme melibatkan lebih dari satu negara yang di dalamnya terdapat sistem hukum dan penerapan yurisdiksi. Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas, melibatkan banyak pihak dan menargetkan semua warga negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif kualitatif, dengan statute approach dan case approach, serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai formulasi yang paling tepat untuk mengadili kejahatan terorisme di bawah yurisdiksi ICC. Ketiadaan definisi terorisme yang universal menyebabkan hingga saat ini terorisme belum masuk dalam yurisdiksi ICC. Kegagalan di level regional untuk menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga diperlukan kesepakatan definisi terorisme secara universal sehingga para pelaku kejahatan tersebut dapat di adili dalam peradilan internasional. Perlunya penguatan kerjasama antar negara baik di level regional maupun global agar pemberantasan kejahatan terorisme dapat maksimal.
Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan untuk Mengatasi Diskriminasi dan Marginalisasi Ningsih, Sindi Marita; Irawan, Anang Dony
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1339

Abstract

Adherents of indigenous belief systems in Indonesia continue to face various forms of discrimination and marginalization in social and administrative spheres. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly guarantees freedom of religion and belief, the implementation of these constitutional guarantees has not fully provided equal legal protection for adherents of belief systems outside the officially recognized religions. The main issues encountered include limited legal recognition of identity, obstacles in accessing public services, and persistent social stigma within society. This study aims to analyze the forms of legal protection available to adherents of indigenous belief systems and to assess their effectiveness in eliminating discriminatory practices. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 represents an important milestone in the recognition of the rights of adherents of belief systems, particularly regarding the inclusion of belief identity in population administration documents. This decision has strengthened the legal standing of adherents of indigenous beliefs and encouraged regulatory reforms in the field of population administration. Nevertheless, the implementation of this decision continues to face challenges at the regional level, as well as social resistance. Therefore, stronger policy measures and effective oversight are required to ensure the fair and equal fulfillment of the constitutional rights of adherents of indigenous belief systems.
Co-Authors Agus Supriyo, Agus Ahmad Hidayat Al Qodar Purwo Sulistyo Ambarwati, Desi Farika Andriana, Khoirotul Ummah Batjo, Ahlulfatrah Abdurrahman Dedy Stansyah Dewanto, Chaeruli Anugrah Ichsan, Moch. Imayah, Farikatul Levina Yustitianingtyas, Levina Nabila, Amelia Aisa Ni'am, Ahmad Khoirun Ningsih, Sindi Marita Permatadani, Ega Pratiwi, L.Ya Esty Putra, Satria Kurniawan Samudra, Kaharudin Putra Savitri, Anasya Setiawan, Bahri Nur Sihabudin, Moh. Sulistyo, Al Purwo Qodar Tabina, Raditya Alief Aqshal Umar Sholahudin Wahyuningsih, Virliana