Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI RIO LAW JURNAL YUSTHIMA
Tungga, Benyamin
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

 1 
Dampak Pembuatan Undang-Undang Yang Kurang Melibatkan Partisipasi Pendapat Dari Berbagai Element Masyarakat Pranowo, Agus; Laksmi, Cokorde Istri Dian; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1300

Abstract

ABSTRAKBanyaknya masyarakat khususnya buruh perusahaan dan mahasaiswa melakukan demo ataupun protes kepada pemerintah terhadap terbitnya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau di sebut juga Omnibus Law, PERPU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja  dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang  Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang bisa di sinyalir merupakan dampak dari produk pembuatan Undang-Undang yang tidak menguntungkan atau berpihak ke masyarakat secara luas. Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberikan gambaran atau bisa membuktikan bahwa pembuatan Undang-Undang yang kurang mempertimbangkan asas-asas dan mashab atau aliran hukum dan kurang melibatkan peran serta dari element masyarakat akan menciptakan ketidak harmonisan bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat.  Kata Kunci: Dampak; Pembuatan;Undang-Undang; Partisipasi; Masyarakat
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR MENURUT PASAL 284 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN J ALAN DENGAN PASAL 5 AYAT (4) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK LISTRIK Framiyanti, Luh Putu Dewi; Dewa, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1450

Abstract

ABSTRAK Permasalahan lalu lintas di berbagai kota di Indonesia cukup kompleks, setiap warga negara pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan hukum, dapat mengakibatkan dampak negatif terutama yang terkait dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di jalan dapat meresahkan masyarakat pengguna jalan yang lain. Kehadiran sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang turut mewarnai bidang pengangkutan secara global.Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum, Teori Kewenangan, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Keadilan. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di trotoar menurut pasal 284 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pasal 5 ayat (4) peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik, penggunaan trotoar secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik.Kata kunci : Lalu Lintas, Trotoar, Sepeda Listrik.
PERAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI (STUDI ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR NEGARA ASEAN) Rizki, Muhammad Fahrul; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1422

Abstract

ABSTRAK Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian. Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum, Teori Kewenangan, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Keadilan. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah Kebijakan keimigrasian berperan dalam menangani krisis pengungsi di negara anggota ASEAN dengan berdirinya UNHCR. Efektivitas kebijakan keimigrasian dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berlaku efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebijakan keimigrasian antar-negara dalam menangani krisis pengungsi adalah Faktor dominan yang mendorong terjadinya arus pengungsi dari suatu negara adalah konflik sosial politik di negara asal. Kata kunci : Peran, Keimigrasian, Pengungsi
PASUBAYA MAWARANG DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anthara, Komang Dita Kusuma; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1324

Abstract

ABSTRAK Adat perkawinan di Bali mengikuti prinsip kekeluargaan patrilineal. Pada masa lampau, variasi perkawinan di Bali cukup beragam, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya, hanya dua bentuk perkawinan yang diakui secara sah, yaitu perkawinan konvensional dan perkawinan luar biasa. Dalam kenyataannya, masyarakat Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasobaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasobaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga.Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Materi hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasobaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut dengan jelas menetapkan bahwa suatu perjanjian kawin dianggap sah apabila memenuhi empat persyaratan esensial, yaitu kesepakatan yang jelas di antara para pihak yang terlibat, kemampuan hukum mereka untuk menetapkan suatu kesepakatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya alasan (causa) yang halal. Kata Kunci: Perkawinan, Pasobaya Mewarang, Padegelahang.
Co-Authors Anthara, Komang Dita Kusuma Dewa, Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Trisna Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Framiyanti, Luh Putu Dewi Laksmi, Cokorde Istri Dian Nurani, Juli Pranowo, Agus Rizki, Muhammad Fahrul Rudin, Denny Sahara, Lely Tungga, Alexsander Frengklin