Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Yudisial Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Zuhir, Mada Apriandi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Potensi Penggunaan Probiotik Rabal Untuk Produktivitas Ayam di Desa Pelabuhan Dalam , Pemulutan Ogan Ilir Sahara, Eli; Wahyuni, Dyah; Sari, Meisji Liana; Zuhir, Mada Apriandi
Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol. 4 No. 2 (2023): Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
Publisher : Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29259/jscs.v4i2.131

Abstract

Probiotik mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan produktivitas ternak unggas. Tujuan khusus pemberian probiotik pada ternak ayam adalah 1) meningkatkan kecernaan pakan 2) meningkatkan penyerapan nutrien 3) meningkatkan bobot badan ayam.  Pembuatan probiotik Rabal menggunakan bahan baku yang sederhana dan mudah didapat masyarakat.  Pendampingan dilakukan kepada kelompok peternak ayam (khalayak sasaran).  Peternak diberi hibah ayam KUB, dibina cara pembuatan probiotik Rabal dan langsung  diaplikasikan  untuk pembesaran ayam KUB. Lokasi pemeliharaan terlokalisir dipelihara oleh kelompok ternak sebagai permodelan usaha peternakan ayam KUB berbasis probiotik Rabal.  Evaluasi akan dilakukan secara periodik melalui nomor kontak kepala desa dan informan kunci.
Penerapan Metode Scientific Crime Investigation Pada tindak pidana Pembunuhan Apriliani, Kholilah; Zuhir, Mada Apriandi; Yuningsih, Henny
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.308

Abstract

Penelitian menganalisis Penerapan Metode Scientific Crime Investigation pada Tindak Pidana Pembunuhan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan. Serta, terdapat Kendala belum adanya Produk UU terkait Metode SCI,Penyidik yang kurangnya Pengalaman, sarana dan Prasarana tidak memiliki pemeriksaan pengujian tes DNA dan keluarga korban yang tidak mengizinkan dilakukannya autopsi.
Is It Necessary to Include Promise in a Deed of Granting of Mortgage Rights? Zuhir, Mada Apriandi; Yahanan, Annalisa; Murzal, Murzal
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 1 (2024): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.019-030

Abstract

To secure the funds that have been granted to the debtor, in loan agreement between creditor and debtor, a guarantee agreement is usually included. One form of collaterals that is most in demand is land collateral. This research aims to analyze funds security that has been handed over to debtors in connection with loan agreement and promises (clauses) inclusion in a Deed of Granting of Mortgage Rights. This normative research uses statutory, conceptual and interpretive approaches. This study examines several deeds to search and analyze the promises (clauses) in the guarantee agreement. The result shows that the loan agreement includes a promise to provide collateral that will be attached with mortgage rights, to secure the credit that has been given to the debtor as security for repayment of credit loan. Therefore, the loan agreement contains rights and obligations of parties as a form of prudential principles. Furthermore, a Deed of granting of mortgage rights considerably needs to include promises (clauses) as a manifestation of conditions related to the guarantee provided. In its regulation (Mortgage Rights Law), these promises are optional (not mandatory) being included in a Deed of granting of mortgage rights. However, in practice these promises are always included in a deed at the creditor’s request, with the aim being a kind of self-protection to creditor. However, Mortgage Rights Law also provides a balance of protection to debtors, namely promises that are prohibited from being included that creditors can immediately own the object of mortgage rights when the debtor defaults. If such promise is included, then the Deed of Granting of Mortgage Rights is null and void.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE Adisti, Neisa Angrum; Zuhir, Mada Apriandi; Febrian, Febrian
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i1.633

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana cyber crime. Salah satu dari cyber crime adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang concursus realis dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan.
Legal Ideas Related to Protecting The Rights of Indonesian Migrant Workers with Morality and Dignity Arista, Windi; Rusmini; Zuhir, Mada Apriandi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5042

Abstract

Indonesian migrant workers face various challenges related to the protection of their human rights, both in their countries of origin and destination. Protection of their rights is often ignored or violated, leading to inhumane and degrading treatment. Through a normative research method with a statutory and conceptual approach, this article analyzes the applicable national and international legal framework, including the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the Indonesian Migrant Workers Protection Act.The results show that despite the existence of various legal instruments designed to protect migrant workers, their implementation is often hampered by various factors, such as a lack of inter-agency coordination, weak law enforcement, and migrant workers' limited access to justice. This article proposes several recommendations, including the need for increased awareness and legal education for migrant workers, strengthening the role of the state in protecting their rights, as well as the establishment of a specialized institution responsible for ensuring that the protection of migrant workers' rights is implemented with morality and respect for their dignity as human beings.
IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN Diansyah, Tabrani; Zuhir, Mada Apriandi; Rumesten, Iza
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2019): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.309

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah:  bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisi secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemrintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT COVER NOTE SEBAGAI JAMINAN HUTANG ATAS SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN Damayanti, Vebby; Zuhir, Mada Apriandi; Mansyur, Amin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 1 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.570

Abstract

Untuk meminimalisir risiko dalam perjanjian kredit, pada umumnya Bank(kreditur) menghendaki jaminan berupa Hak Tanggungan yang dibebankan atas bidangtanah terhadap objek jaminan yang masih dalam proses penerbitan sertifikat, makakreditur atau debitur dapat meminta Notaris membuat cover note. Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris dalammembuat cover note sebagai jaminan hutang atas sertifikat hak atas tanah apabilamenimbulkan kerugian bagi para pihak, penerapan prinsip kehati-hatian bank terhadapcover note, serta bentuk tanggung jawab Notaris agar cover note tidak menimbulkanakibat hukum baik secara pidana maupun perdata. Jenis penelitian ini normatif, denganteknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif,dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, bentukpertanggungjawaban hukum Notaris apabila cover note menimbulkan kerugian bagi parapihak adalah sebatas mengembalikan nominal jasa pembuatan cover note, dikarenakandalam menjalankan profesinya membuat akta otentik pada prinsipnya bersifat pasif.Notaris dapat dituntut pidana memalsu surat apabila sadar diketahui objek jaminanhutang fiktif. Adapun sanksi yang dikenakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat.Penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam meminimalisir risiko cover note, maka pihakBank harus menolak jaminan keterangan berupa cover note, dengan melaksanakanstandar prosedur pembiayaan dengan menyampaikan kepada calon debitur bahwa Bankhanya akan melaksanakan prosedur pembiayaan apabila calon debitur telah benar-benarmemiliki Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan. Bentuktanggung jawab Notaris dalam membuat cover note sebagai jaminan hutang agar tidakmenimbulkan akibat hukum adalah berkomitmen dalam kewajibannya melaksanakanjabatan secara jujur, mengikat secara moral, tidak berpihak, tepat waktu dalampengurusan dokumen pengikatan, dan saksama memastikan kebenaran data dan faktadokumen jaminan hutang. Kepada pemerintah, disarankan untuk memberi kepastianhukum terkait pelarangan penggunaan cover note sebagai jaminan hutang.
Co-Authors Abdul Rahman Amin Rejo Annalisa Yahanan, Annalisa Apriliani, Kholilah Arista, Windi Dadang Purnama Damayanti, Vebby Diansyah, Tabrani Dyah Wahyuni Eli Sahara Fachry Abda El Rahman Iza Rumesten Mansyur, Amin Meisji Liana Sari Murzal Murzal, Murzal Neisa Angrum Adisti RUSMINI Yuningsih, Henny