Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBATH AHLUL HADIS DAN AHLURRA’YI DALAM KEPUTUSAN PERADILAN ISLAM Jaidi, Muhammad; Jalaluddin, Jalaluddin; Azhari, Fathurrahman; Hamdi, Fahmi
AL-FALAH: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol 24, No 2 (2024): Published in September of 2024
Publisher : STAI AL FALAH Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/alfalahjikk.v24i2.481

Abstract

Abstract This article aims to conduct a comparative analysis of the istinbath (legal deduction) methods used by two groups in Islamic jurisprudence, namely Ahlul Hadis and Ahlurra’yi, and their implications for Islamic court decisions. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Ahlul Hadis is a group that emphasizes the use of the hadith of the Prophet Muhammad SAW as the main source in extracting the law. They believe that the hadith of the Prophet is the second source of Islamic law after the Quran, so they highly uphold the authority of the hadith and reject the excessive use of ra’yu (reason). On the other hand, Ahlurra’yi is a group that emphasizes the use of ra’yu (reason) in establishing the law. They believe that ijtihad (independent reasoning) using human intellect is important and necessary, especially in responding to new problems that are not explicitly regulated in the Quran and hadith. The difference in the istinbath method between Ahlul Hadis and Ahlurra’yi has implications for the differences in the legal products produced by the two groups, which in turn also affect the decisions of Islamic courts. In the context of court decisions, the difference in the istinbath method can lead to differences in the interpretation and application of the law, which can impact the disparity of decisions between judicial institutions.   Keywords: Ahlul Hadis, Ahlurra’yi, Islamic Judiciary, Istinbath. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap metode istinbath (penggalian hukum) yang digunakan oleh dua kelompok dalam fikih Islam, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlurra’yi, serta implikasinya terhadap keputusan peradilan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Ahlul Hadis merupakan kelompok yang menekankan pada penggunaan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama dalam menggali hukum. Mereka meyakini bahwa hadis Nabi adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sehingga mereka sangat menjunjung tinggi otoritas hadis dan menolak penggunaan ra’yu (nalar) yang berlebihan. Di sisi lain, Ahlurra’yi adalah kelompok yang lebih menekankan pada penggunaan ra’yu (nalar) dalam menetapkan hukum. Mereka berpandangan bahwa ijtihad dengan menggunakan akal pikiran manusia merupakan sesuatu yang penting dan dibutuhkan, terutama dalam merespons permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan metode istinbath antara Ahlul Hadis dan Ahlurra’yi ini berimplikasi pada perbedaan produk hukum yang dihasilkan oleh kedua kelompok, yang selanjutnya juga mempengaruhi putusan-putusan peradilan Islam. Dalam konteks keputusan peradilan, perbedaan metode istinbath ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum, sehingga dapat berdampak pada disparitas putusan antar lembaga peradilan.  Kata Kunci: Ahlul Hadis, Ahlurra’yi, Istinbath, Peradilan Islam.
HADITH STUDIES ON THE IDDAH AND IHDAD OF WOMEN PUBLIC OFFICIALS: An Integration of Normative and Empirical Studies Wakhidah, Nur; Hamdi, Fahmi; Sholihah, Mida Mar'atus; Subakir, Ahmad
RIWAYAH Vol 10, No 1 (2024): Riwayah : Jurnal Studi Hadis
Publisher : ilmu hadis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/riwayah.v10i1.25268

Abstract

Iddah and ihdad are sharia commanded by Allah, and they have the value of worship. While female public officials are bound by the rules of employment. This study seeks to normatively and empirically analyze the hadiths about iddah and ihdad. The study of iddah and ihdad is dynamic, necessitating collaboration on normative and empirical hadith studies. The research data can be analyzed using various theories, including normative and empirical hadith understanding, public policy theory, justice theory, and maslahah theory. We obtained the data through literature, interviews, and observation methods. The study’s results demonstrated the integration of normative and empirical hadith studies. The typology of hadith studies is becoming increasingly complex, necessitating the elaboration of normative and empirical studies while adhering to the principles of hadith studies.[Iddah dan ihdad merupakan syari’at yang diperintahkan Allah dan memiliki nilai ibadah. Sementara wanita pejabat publik terikat dengan aturan kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang iddah dan ihdad secara normatif dan empiris. Kajian iddah dan ihdad mengalami sebuah dinamika, sehingga kajian tersebut perlu mengkolaborasi studi hadis normatif dan empiris.  Beberapa teori untuk menganalisis data penelitian adalah teori pemahaman hadis normatif dan empiris, teori kebijakan publik, teori keadilan, dan teori maslahah. Data diperoleh melalui metode Pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan integrasi kajian hadis normatif dan empiris. Tipologi kajian hadis dengan arah kajian semakin kompleks, perlu elaborasi kajian normatif dan empiris dengan tetap memelihara prinsip-prinsip kajian hadis.]
The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement Syaikhu, Syaikhu; Hamdi, Fahmi; Ahmad, Sabarudin; Ihsan, Reza Noor; Husain, Muhammad Zidni
El-Mashlahah Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375

Abstract

The customary inheritance settlement of Dayak Ngaju determines the distribution of heirs based on consensus referring to their compliance with the common law in the Tumbang Anoi 1894 agreement. The Dayak Ngaju Muslim community, in the settlement of inheritance disputes, still pays attention to Islamic law, but they do not ignore traditional inheritance. The research aimed to analyze the maqashid sharia construction on inheritance in Dayak Ngaju customs within the Tumbang Anoi agreement. This research was normative legal research with a historical approach. The data was in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research showed that the construction of maqashid sharia follows the mental construction, the philosophy of the distribution inheritance procedures of the Dayak Ngaju custom in the Tumbang Anoi agreement, which emphasizes the principle of peace. This agreement adopts a philosophy carried out by the diversity of its people, which highly values peace. Generally, the spirit of peace in this context also means that there is no complexity in the distribution of inheritance. The attraction of the Tumbang Anoi agreement is that people who gather in the Dayak community are one of the hundreds of Dayak community groups.
HUKUM ISLAM DI INDONESIA (SEJARAH, REKONSEPSI DAN IUS CONTITUEUM) Efendy, Noor; Azhari, Fathurrahman; Hamdi, Fahmi
MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Vol 2, No 1 (2024): June 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47732/maqashiduna.v2i1.480

Abstract

AbstractIslamic law in Indonesia cannot be separated from the influence of the entry of Islam into the archipelago in the 12th and 13th centuries AD, at that time the first spreader of Islam in the archipelago was of the Shafi'i school of thought. The historical journey of the transformation of Islamic law is full of various historical, philosophical, political, sociological and legal aspects. Islamic law in Indonesia is seen from two points of view. First, Islamic law is applied formally or codified in the national legal structure. Second, Islamic law is applied normatively, meaning that it is intended to provide sanctions or equal legal action against Muslims. Keywords: Islamic Law, Indonesia Abstrak Hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh masuknya agama Islam ke wilayah nusantara pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, pada masa itu penyebar pertama agama Islam di Nusantara ini bermazhab Syafi'i. Perjalanan sejarah transformasi hukum Islam sarat dengan berbagai aspek sejarah, filosofis, politik, sosiologis dan hukum. Hukum Islam di Indonesia dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, hukum Islam diterapkan secara hukum formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam diterapkan secara normatif, artinya dimaksudkan untuk memberikan sanksi atau tindakan hukum yang setara terhadap umat Islam. Kata kunci: Hukum Islam, Indonesia 
Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqasidh Syariah Hamdi, Fahmi; Muthiah, Aulia
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perekonomian keluarga adalah masalah yang menjadi alasan untuk melaksanakan perceraian, sebab kewajiban nafkah itu menjadi tanggungan suami namun pada beberapa kasus dalam pernikahan kewajiban ini beralih posisi kepada istri. Perceraian dalam Islam adalah perkara yang dibencioleh Allah Swt, akan tetapi jika masalah perekonomian menjadi sumber pertengkaran yang berkelanjutan tentunya ada analisis yang berbeda dalam perspektif teori maqasidh syari’ah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menjadikan sumber-sumber hukum berupa Al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dasar untuk menjawab isu hukum yaitu perceraian dengan alasan perenomian keluarga. Objek penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis dengan menggunakan teori maqasidh syariah sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian harus menyebutkan suatu alasan syar’i yang mana salah satunya adalah masalah perekonomian keluarga. Dinyatakan sah sebab Islam mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan berdasarkan kemampuan suami tersebut. Analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga menyatakan bahwa unsur kemudharatan dimana pasangan suami istri tidak dapat melakukan pemeliharaan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta dan jiwa. Maka dengan ketiga unsur ini masalah perekonomian dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian.
Integrating Maqashid al-Sharia, Fiqh al-Bi’ah, and Islamic Ethics for Sustainable Water Management: A Case Study of Indonesia Hamdi, Fahmi; Ladraa, Kamel; Benjammour, Mounir; Hafidzi, Anwar; Ilhami, Hamidi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v10i1.11277

Abstract

Water resource management is a critical component of environmental sustainability, directly influencing the availability and quality of water for human consumption and ecological systems. Indonesia, as the world's largest Muslim-majority country, faces significant water management challenges, including resource mismanagement, inefficient water systems, and weak institutional framework. However, this study is unique as it develops the comprehensive Sharia-based framework for water governance in Indonesia, integrating Islamic principles particularly Maqashid al-Sharia (Islamic legal objectives) and Fiqh al-Bi'ah (Islamic environmental jurisprudence), as well as Islamic ethics into water resource management to achieve sustainability. Using a normative-juridical and interdisciplinary qualitative approach, the research analyzes Islamic texts, legal documents, environmental data, and expert opinions through content and comparative analysis. The findings reveal that Indonesia’s Water Quality Index (WQI) slightly improved from 53.88 in 2022 to 54.59 in 2023, yet water pollution persisted in 11,019 villages/sub-districts as of 2024, with Central Java being the most affected (1,366 cases). The integrated Islamic framework emphasizes the preservation of life, intellect, wealth, progeny, and religion, aligned with the principles of maslahah (public interest), ‘adl (justice), and khalifah (stewardship). This model offers both normative direction and practical solutions for policymakers, religious authorities, and environmental institutions to address water-related challenges through an ethical and faith-based lens.
DIGITALISASI ZAKAT PRODUKTIF: INOVASI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENJANGKAU GENERASI Z (STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN TABALONG) Mufida, Syifada; Hamdi, Fahmi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i8.2025.3653-3677

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi inovasi digital dalam pengelolaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat (LAZ) di Kabupaten Tabalong serta menganalisis keterlibatan Generasi Z sebagai muzakki dan mustahik. Digitalisasi zakat menjadi strategi penting untuk menjangkau generasi digital native yang akrab dengan layanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana program serta Generasi Z yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital efektif meningkatkan partisipasi. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi zakat dan keterbatasan infrastruktur digital tetap menjadi hambatan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan edukasi, strategi komunikasi digital yang tepat sasaran, serta pendampingan yang berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya menjadi mustahik, tetapi juga tumbuh menjadi muzakki masa depan
RANCANG BANGUN TRANSMIS MESIN PERONTOK 3600 RPM BERBASIS MOTOR BENSIN hamdi, fahmi; Prihastuty, Endang; Tohasan, Achmad
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 8 (2024): STIMA 8.0 : Menuju Kesinambungan : Inovasi dan Adaptasi Teknologi untuk Pembangunan Be
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/stima.v8i0.1196

Abstract

A rice threshing machine is the process of separating rice from its stems, so that reducing rice agricultural yields is very strategic in supporting rice production. Modification of the tool which previously used a slamming system, resulted in the yield of grain containing quite high levels of grain. The aim of this research is to design the transmission rotation to make the belt pulley and shaft more effective. The rice threshing machine transmission system consists of a pulley and belt with various belt sizes. The appearance of the pulley for calculations is adjusted to a pulley size of 10 inches = 25.4cm. Then the belt that connects the 10 inch/25.4cm pulley and the 9.74cm A58 belt is the belt that connects the pulley and the shaft. Based on the results of transmission performance testing with power and planning moment of 5.8164 kW and pulley planning moment of 1573.65 kg.mm from type A, the calculation of driver pulley rotation = 3 inches (d1) and motor rotation = 3600 rpm (n1) can be used rpm of the drive pulley when it is not loaded and when working, namely the rpm of the drive pulley when it is not loaded is 1080 rpm. Furthermore, the pulley rpm when working is 9.75\ rpm\ and\ The design power of the shaft is 4.92\ for the shear stress that occurs on the shaft of 0.838 kg/mm which is smaller than the allowable shear stress with a value of 5.16 kg/mm. so that the power and moment of planning the shaft with a diameter that can be used safely.
Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam Rizani, Rasyid; Jalaluddin, Jalaluddin; Azhari, Fathurrahman; Hamdi, Fahmi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.540

Abstract

Abstract This paper discusses the history, characteristics, and methods of istinbath of Islamic law during the prophetic and Companion periods. It explains how Islamic law developed along with the revelation to the Prophet Muhammad and how the Companions used ijtihad in determining the law. It also discusses the differences of opinion among the Companions and how they struggled to resolve legal issues using the original sources of Islamic law, the Qur'an and Sunnah. The Prophetic period, known as the infancy period, is the period of growth and formation of the Prophet's Islamic law for 23 years, from his elevation to the Apostleship in 610 AD until his death in 632 AD. This period is divided into two parts, namely the Mecca period and the Medina period. The characteristics of Islamic law during the prophetic period include several important aspects, such as tashri' divided into two phases with different focuses. The determination of law during the prophetic period began with events or questions posed by the people of Muhammad Saw to him. Meanwhile, the Companion period is also called the development period, and the characteristic of tashri' in this period is that ijtihad has begun to be carried out by the Companions because the Prophet as the authority of tashri' has passed away. Keywords: History, characteristics, istinbath method, Islamic Law Abstrak Tulisan ini membahas tentang sejarah, karakteristik, dan metode istinbath hukum Islam masa kenabian dan sahabat. Ia menjelaskan bagaimana hukum Islam berkembang seiring dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw dan bagaimana para sahabat menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum. Tulisan ini juga membahas tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat dan bagaimana mereka berjuang untuk menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan sumber asli hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Pada Periode kenabian, dikenal sebagai masa pertumbuhan, adalah masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam Rasulullah selama 23 tahun, dari diangkatnya menjadi Rasul pada tahun 610 M hingga wafatnya pada tahun 632 M. Periode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Karakteristik hukum Islam pada masa kenabian mencakup beberapa aspek penting, seperti tasyri' dibagi menjadi dua fase dengan fokus yang berbeda. Penetapan hukum di masa kenabian dimulai dengan peristiwa atau pertanyaan yang diajukan oleh umat Muhammad Saw kepadanya. Sedangkan, Periode sahabat disebut juga masa perkembangan, dan ciri khas tasyri’ pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah saw sebagai pemegang wewenang tasyri’ sudah meninggal dunia. Kata kunci: Sejarah, karakteristik, metode istinbath, Hukum Islam
Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI) Muhamad Shadiq, Gusti; Jalaluddin, Jalaluddin; Azhari, Fathurrahman; Hamdi, Fahmi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.546

Abstract

Abstract This study analyzes the istinbath methodology and the characteristics of Islamic law applied by fatwa institutions in Indonesia, namely Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, and the Indonesian Ulama Council Fatwa Commission (MUI). Islamic law is a crucial aspect of Muslim life and continues to evolve through interactions with socio-cultural and political contexts. Islamic legal products are not only limited to fiqh books but also include scholars' fatwas, religious court decisions, and legislative regulations. This research examines how these institutions use the istinbath methodology to respond to contemporary challenges such as social change, technological advancements, and the emergence of new issues not addressed in classical jurisprudence. Through library research and descriptive-analytical analysis, this study demonstrates that issuing fatwas cannot rely solely on the texts of the Qur'an and Hadith or the statements of scholars in the classical books. Therefore, a more dynamic and contextually relevant ijtihad method is needed to address new issues. Keywords: Istinbath Methodology, Islamic Law, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI Fatwa Commission, Ijtihad, Modern Context. Abstrak Penelitian ini menganalisis metodologi istinbath dan karakteristik hukum Islam yang diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam dan terus berkembang melalui interaksi dengan konteks sosio-kultural dan politik. Produk hukum Islam tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fikih, tetapi juga mencakup fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga-lembaga tersebut menggunakan metodologi istinbath untuk merespons tantangan kontemporer seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan munculnya isu-isu baru yang tidak dibahas dalam yurisprudensi klasik. Melalui studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak cukup hanya didasarkan pada nash Al-Qur’an dan Hadits, atau aqwal ulama dalam kutub mu’tabarah. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks modern untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Kata Kunci: Metodologi Istinbath, Hukum Islam, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI, Ijtihad, Konteks Modern.