Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Keamanan Nasional Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR)
Handayani, Otih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pemberdayaan Perempuan Dan Remaja Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun SelatanKabupaten Bekasi Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mesari Kusumastuti , Tri Adinda; Aqillah, Nanda; Rokayah, Siti; Handayani, Otih
Abdi Bhara Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sezsnm06

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, dan mayoritas korban adalah perempuan.  Kekerasan pada dasarnya adalah salah satu penyimpangan dari asas persamaan asasi berupa diskriminasi dan penyiksaan. Lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi mengambil peran dalam bentuk pencegahan dengan kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan perempuan dan remaja dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Mei 2024 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan remaja khususnya di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan dilakukan dengan metode tatap muka berisi paparan, diskusi dan tanya jawab. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi maka diperlukan upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARA KEGIATAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN Handayani, Otih
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.23

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap bisnis penyelenggara kegiatan dalam kehidupan modern. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi hak dan kewajiban perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam perspektif hukum perikatan, apa saja kendala yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dan pengguna jasa dalam kaitannya dengan keberlanjutan bisnis jasa penyelenggara kegiatan antara perusahaan jasa penyelenggara kegiatan dengan pengguna jasa ? Kesimpulan penelitian adalah perusahaan jasa penyelenggara acara dalam sistem bisnis modern dan bernuansa legalitas lebih membutuhkan perlindungan hukum, hal ini disebabkan perusahaan jasa penyelenggara kegiatan melaksanakan kewajibannya lebih dahulu sedangkan pengguna jasa lebih awal menerima haknya. Peneliti menemukan kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban disebabkan adanya ketidaktahuan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan para pihak termasuk pihak luar dalam melaksanakan pasal 1338 KUHPerdata dan azas-azas perjanjian.
Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia Okta Permana, Daffa; Masri, Esther; Handayani, Otih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3295

Abstract

Di Indonesia, kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan sering terjadi dan cukup tinggi. Penganiayaan hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Hak asasi hewan Internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Istilah hak asasi hewan mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal tahun 1970-an. Kala itu objektifikasi hewan sudah dianggap melampaui batas seperti tindakan yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tidak memberikan makanan dan minuman serta tindakan di luar dari batas kelaziman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan serta kekuatan hak asasi hewan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan manusia masih banyak terjadi maka pentingnya sosialisasi mengenai hak asasi hewan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sehingga penanganan tindak kekerasan dan penganiayaan hewan segera dapat dilakukan.
Membangun Karakter Remaja Upaya Pencegahan Kenakalan Di Sekolah Komunitas dan Bermasyarakat Handayani, Otih; Hirwansyah; Masri, Esther
Abdi Bhara Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/c8az6012

Abstract

Masa remaja adalah masa seorang individu mengalami perubahan tubuh, emosi, minat dan perilaku. Masa remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial seperti terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja berupa perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, genk motor dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan suatu penyimpangan sosial karena kegagalan individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan diri. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum. Perilaku menyimpang dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Faktor penyebab terjadi kenakalan remaja adalah sikap mental yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, pelampiasan rasa kecewa, kemiskinan dan pergaulan yang buruk. Upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja dapat dilakukan dengan tindakan  pencegahan (preventif), penindakan (represif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Rosyidaturrohmah Boarding School Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang secara langsung berinteraksi dengan para siswa pesantren tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan kenakalan remaja di sekolah, komunitas dan masyarakat serta aspek hukum mengenai kenakalan remaja sehingga para siswa menyadari perbuatan kenakalan remaja dapat dikenakan sanksi agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Hasil kegiatan dibuat dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan serta dimuat dalam jurnal ilmiah agar dapat memberikan manfaat di bidang akademis dan dalam tataran praktis.
Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri Handayani, Otih; Esther Masri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.4035

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dibutuhkan kehidupan keluarga personil yang harmonis dan serasi guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Namun adakalanya terjadi perceraian yang dalam penyelesaiannya diatur dalam Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020, pada intinya mengharuskan adanya Surat Izin Cerai dan apabila tidak terpenuhi maka hakim menunda persidangan selama 6  bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori keadilan dalam penerapan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA No. 10 Tahun 2020 pada perceraian Anggota Polri. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020 tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang yang dibentuk oleh Lembaga legislatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, penerapan sebagai suatu keharusan dapat menjadi sebab tidak terpenuhinya rasa ketidakadilan terutama bagi istri yang mengajukan perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah baik nafkah materi dan non-materi lebih khusus akibat suami melanggar taklik talak.
Edukasi Perlindungan Hukum Pada Konsumen Pinjaman Online di Desa Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Handayani, Otih; Tua Gultom, S. Maruli; Aldira, Marlebriyanto; Asbullah, Yodi; Setiawan, Dandy; Frabowo, M Yusril Fadli; Widdang S, Alfonsus Ligouri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/7wf37x74

Abstract

Perkembangan layanan keuangan digital melahirkan platform pinjaman online (Peer to Peer Lending) yang meskipun menawarkan kemudahan, kerap membuat konsumen berada dalam posisi rentan terhadap ancaman hukum maupun psikologis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada warga Desa Ciledug, Kabupaten Bekasi, mengenai perlindungan konsumen terhadap platform pinjaman online. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif yang dipandu oleh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara utuh mengenai legalitas aplikasi pinjaman dan perlindungan data pribadi. Melalui penyuluhan hukum ini, peserta menjadi lebih sadar terhadap hak-hak mereka dan mengetahui cara praktis untuk menghindari jeratan pinjaman ilegal. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan kesadaran perlindungan konsumen di era digital
Literasi Konsekuensi Hukum Bulliying Pada Lingkungan Sekolah Di SMKN 1 Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Handayani, Otih; Rusting, Ilham; Rosyadan, Salsabila Chairunnissa; Safari, Simamora Nadila; Rizaldy, M. Bintang; Cetta, Ravanza Keana
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bfxz7v50

Abstract

Perundungan atau Bullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dan berdampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan peserta didik.  Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMKN 1 Setu mengenai definisi, bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum dari perilaku bullying. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif yang dilengkapi dengan media visual dan sesi diskusi. Materi penyuluhan mencakup regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ITE No. 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pasal-pasal terkait dalam KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta terhadap risiko pidana bagi pelaku bullying dan hak perlindungan bagi korban. Penyuluhan ini juga mendorong sekolah untuk memperkuat sistem pencegahan dan pelaporan bullying, serta menanamkan kesadaran hukum dan empati sosial sejak dini pada pelajar. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata pengabdian mahasiswa hukum dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan.
Legal Framework For Crypto Asset Trading As An Effort To Protect Consumers In Indonesia Handayani, Otih; Esther Masri; Panti Rahayu; Achmad J. Pamungkas; Muhammad Azam
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7134

Abstract

Cryptocurrency has emerged as a disruptive and revolutionary asset in the global financial landscape, transforming how individuals and organizations conduct financial transactions. In Indonesia, cryptocurrency is prohibited as a means of payment but is permitted as a digital asset (crypto asset) that can be traded. Crypto assets operate through a decentralized system that lies outside the control of the government and centralized authorities. As of October 2024, the number of crypto asset consumers in Indonesia reached 21.27 million, and throughout 2024, it has contributed to the development of the digital financial services sector, with transactions amounting to IDR 650.61 trillion. Volatility, illegal crypto asset traders, hacking, and scamming are among the key issues in crypto asset trading. This research is a doctrinal/normative legal study using a statutory approach. It is based on a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the Ijtima Ulama of the National Fatwa Commission VII in 2021 and OJK Regulation (POJK) No. 27 of 2024 indicate that the government is getting involved in crypto asset trading. However, several weaknesses in the POJK, including the unclear position of individual consumers and the absence of mandatory risk mitigation requirements for traders, may result in the lack of security guarantees for consumer crypto assets.
Legal Protection for Third Parties Against Actio Pauliana Lawsuits in Bankruptcy Cases in Indonesia Luwinanda, Aimee Malca; Handayani, Otih
Publication of the International Journal and Academic Research Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Indonesian Student Association Study Center in Türkiye

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63222/pijar.v1i2.15

Abstract

This research pertains to the legal protection of third parties against lawsuits of Actio Pauliana resulting from losses due to the annulment of legal acts regarding debt payment transfer transactions settled by PT. SINAR MAS MULTIFINANCE. However, it turned out that the assets already paid entered into the bankruptcy estate. The author of this research employs a normative juridical method utilizing the Civil Code and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations connected with the case under examination, with the aim of understanding the legal protection of third parties as bona fide purchasers according to the legal sources used to analyze Case Number 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research findings indicate that the resolution has fulfilled the elements within the provisions to settle Actio Pauliana cases in bankruptcy scenarios; however, the execution of the bankruptcy estate cannot be carried out by the commercial court as it falls within the jurisdiction of the District Court. The third-party fulfills the element of being a bona fide purchaser by making payment according to market value, unaware that the purchased goods were assets of the bankruptcy estate. Therefore, legal remedies that can be pursued include filing for Cassation and Judicial Review (PK). Suppose the third party fails in these legal processes. In that case, compensation shall be awarded in accordance with Article 49 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU becoming part of the creditors of PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA as concurrent creditors. 
Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat Rabiah Al Adawiyah, Rabiah Al Adawiyah; Tobing, Clara Ignatia; Handayani, Otih
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 6 NO 2 TAHUN 2020
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Major cities in West Java like Bandung, Depok, and Bogor are often in the spotlight regarding the issue of tolerance for harmony among religious communities. In the Tolerant City Index issued by the Setara Institute in 2017 and 2018, although Bandung has moved from position 83 (2017) to 69 (2018), is yet unincluded in the top 50 tolerant cities. Meanwhile, Depok and Bogor moved from positions 90 and 92 (2017) to 88 and 89 (2018). Depok and Bogor are still in the top ten intolerant city in Indonesia. Therefore, further research is needed, especially on youth groups in these cities, since youth are the future generation of the nation. This study will describe the understanding and attitudes of youth in big cities in West Java in religion moderation and its correlation with intolerant behavior. This research was conducted using quantitative methods. First, the calculation of the population of senior high school students in 3 cities, namely Bandung, Bogor, and Depok was made. Then the population sample is determined using probability sampling. The data collection technique is done by giving questionnaires to respondents; the data obtained are tested for validity using the Pearson Product Moment correlation coefficient formula. The research results were obtained through multiple logistic regression analysis. The purpose of the results of this study was to determine the understanding and attitudes of senior high school students in religious moderation, the influence of religious education, and their correlation to student attitudes and interactions in inter-religious tolerance in 3 major cities in West Java.
Co-Authors Achmad J. Pamungkas Al Adawiah, Rabiah Aldira, Marlebriyanto Aqillah, Nanda Asbullah, Yodi Cetta, Ravanza Keana Esther Masri Frabowo, M Yusril Fadli Hirwansyah Luwinanda, Aimee Malca Masri, Esther Mesari Kusumastuti , Tri Adinda Muhammad Azam Okta Permana, Daffa Panti Rahayu Rabiah Al Adawiyah, Rabiah Al Adawiyah Rizaldy, M. Bintang Rokayah, Siti Rosyadan, Salsabila Chairunnissa Rusting, Ilham Safari, Simamora Nadila Setiawan, Dandy Tobing, Clara Ignatia Tua Gultom, S. Maruli Widdang S, Alfonsus Ligouri Yudho Taruno Muryanto