Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia HUMANIORASAINS J-CEKI
Fattah, Akhmad Kautsar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH DETERMINASI POLITIK DAN KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Sauri, Sofyan; Fattah, Akhmad Kautsar; Nafis, Abdul Haris; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i6.95

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara politik dan hukum dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia, dari masa lalu hingga era reformasi saat ini. Ada tiga model hubungan yang menggambarkan kaitan antara politik dan hukum. Pertama, dalam perspektif Das Sein, politik dianggap sebagai penentu hukum karena hukum lahir melalui proses politik, sehingga hukum mencerminkan hasil persaingan kepentingan politik. Kedua, dalam perspektif Das Sollen, hukum menjadi penentu politik, dengan setiap agenda politik harus tunduk pada aturan hukum. Ketiga, politik dan hukum saling mempengaruhi, di mana politik tanpa hukum akan mengarah pada penindasan, sementara hukum tanpa pengawasan akan terhenti. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik, peran kekuasaan politik sangat penting, karena lembaga politik memiliki kewenangan formal untuk merancang undang-undang. Lembaga politik yang tidak diberi kewenangan akan kehilangan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa lembaga politik sering kali berfungsi sebagai alat kelompok yang memegang kekuasaan politik. Ada tiga elemen utama yang berkaitan langsung dengan upaya penegakan hukum: pertama, unsur perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif; kedua, unsur penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim; ketiga, unsur lingkungan hidup yang melibatkan warga negara dan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
CROSS-BORDER PROPERTY OWNERSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: SUATU STUDI PERBANDINGAN NEGARA Fattah, Akhmad Kautsar; Bakhtiar, Handar Subhandi
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study addresses the issue of cross-border property ownership from the perspective of international law, with a focus on comparing Indonesia with several other countries. The main objective of this research is to examine how international law accommodates property ownership by foreign nationals and the mechanisms available for resolving disputes arising from it. The research employs a normative legal method using statutory, analytical, and comparative approaches. The findings indicate that regulations concerning property ownership by foreign nationals largely depend on the national sovereignty of each country. Indonesia, for example, through the principle of nationality under the Agrarian Law (UUPA), restricts property ownership exclusively to Indonesian citizens, with limited exceptions in the form of usage rights (hak pakai). However, in practice, legal loopholes exist through nominee schemes and foreign investment mechanisms such as the establishment of foreign-owned companies (PT PMA). Meanwhile, countries like Singapore and Japan adopt more open approaches toward foreign property ownership. In terms of dispute resolution, international law provides access to international arbitration forums such as ICSID, which serve as alternatives for foreign investors seeking fair and neutral legal protection. Therefore, while international law does not directly regulate the substance of property ownership, it plays a crucial role in shaping the framework for investment protection and cross-border property dispute resolution.
Kajian Yuridis atas Penerapan Pasal 1320 dan 1388 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Internasional: Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks Fattah, Akhmad Kautsar; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan penerapan Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi bisnis internasional, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas lex loci contractus dan pacta sunt servanda sebagai dasar pertimbangan hukum, menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Hakim menolak dalil force majeure dan menetapkan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum perdata Indonesia terhadap dinamika perdagangan internasional yang menuntut keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Co-Authors Handar Subhandi Bakhtiar Nafis, Abdul Haris Prihantono, Pradipta Rahardi, Andriyan Sofyan Sauri, Sofyan Taufiqurrohman Syahuri Triadi, Irwan Velentina, Rouli Anita