p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia J-CEKI
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU SEBAGAI OBJEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Nafis, Abdul Haris; Fattah, Akhmad Kautsar; Rahardi, Andriyan; Prihantono, Pradipta; Sauri, Sofyan; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.154

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan industri teknologi. Perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan desain secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan telah tersedia, efektivitas implementasi masih terbatas akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendaftaran, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Selain itu, belum tersedia sistem verifikasi desain yang komprehensif serta sumber daya teknis yang memadai untuk menangani sengketa. Strategi yang disarankan meliputi penguatan edukasi publik, reformasi prosedur pendaftaran, pemberian insentif bagi inovator, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta perluasan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan agar perlindungan desain tata letak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditopang oleh sistem yang responsif dan kolaboratif guna mendukung ekosistem inovasi nasional yang berkelanjutan
Perdagangan Internasional dalam Perspektif Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia dan Internasional Studi Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Prihantono, Pradipta; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13552

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, di mana arbitrase menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa karena menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan finalitas putusan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999, praktik di lapangan menunjukkan disharmoni antara hukum nasional dan standar internasional, terutama terkait pengakuan serta pembatalan putusan arbitrase asing. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode statute approach dan comparative approach, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 serta membandingkan kerangka arbitrase Indonesia dengan English Arbitration Act 1996 dan Konvensi New York 1958. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menegaskan prinsip finality, seat of arbitration, dan limited judicial intervention dengan menyatakan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase asing. Putusan tersebut sejalan dengan hukum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Namun, penelitian juga menemukan kelemahan regulatif dan implementatif, seperti mekanisme exequatur yang berbelit, penafsiran public policy yang terlalu luas, dan inkonsistensi pemahaman yudisial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia perlu menyelaraskan hukum arbitrase nasional dengan standar internasional melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas hakim, dan harmonisasi interpretasi hukum demi menciptakan sistem arbitrase yang efisien, modern, dan kompetitif secara global
State Responsibility dalam Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T Fattah, Akhmad Kautsar; Nafis, Abdul Haris; Prihantono, Pradipta; Sadiawati, Diani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14568

Abstract

Tulisan ini membahas kewajiban negara Indonesia dalam menjamin pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak-hak dasar lainnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi transisi energi dan ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat 3T tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan energi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan memiliki karakter sebagai enabling right yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga negara berkewajiban untuk menghindari diskriminasi akses energi melalui kebijakan afirmatif dan kerangka regulasi yang kuat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa model pertanggungjawaban negara idealnya mencakup prinsip obligation to respect, protect, and fulfil, standar due diligence, mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan energi. Kesimpulannya, pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T merupakan mandat konstitusional dan kewajiban HAM yang hanya dapat dipenuhi melalui model pertanggungjawaban negara yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan energi.