Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Kajian Yuridis atas Penerapan Pasal 1320 dan 1388 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Internasional: Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks Fattah, Akhmad Kautsar; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan penerapan Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi bisnis internasional, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas lex loci contractus dan pacta sunt servanda sebagai dasar pertimbangan hukum, menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Hakim menolak dalil force majeure dan menetapkan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum perdata Indonesia terhadap dinamika perdagangan internasional yang menuntut keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
State Responsibility dalam Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T Fattah, Akhmad Kautsar; Nafis, Abdul Haris; Prihantono, Pradipta; Sadiawati, Diani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14568

Abstract

Tulisan ini membahas kewajiban negara Indonesia dalam menjamin pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak-hak dasar lainnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi transisi energi dan ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat 3T tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan energi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan memiliki karakter sebagai enabling right yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga negara berkewajiban untuk menghindari diskriminasi akses energi melalui kebijakan afirmatif dan kerangka regulasi yang kuat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa model pertanggungjawaban negara idealnya mencakup prinsip obligation to respect, protect, and fulfil, standar due diligence, mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan energi. Kesimpulannya, pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T merupakan mandat konstitusional dan kewajiban HAM yang hanya dapat dipenuhi melalui model pertanggungjawaban negara yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan energi.