Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Asy-Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Journal of Community Service Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)
SATRIANI, INDRA
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Participatory Budgeting Di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Satriani, Indra; Setiawati, Budi; Muhiddin, Amir
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol 3, No 2 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kimap.v3i2.7374

Abstract

This study purposed to describe the Participatory Budgeting Process in Planning and Budgeting the Village Revenue and Expenditure Budget in Lamanda Village, as well as supporting and inhibiting factors. The research method used  descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were  interviews, documentation, and observation. The analysis was carried out through analytical methods. The results showed that Lamanda Village had implemented Participatory Budgeting in Planning and Budgeting the Village Revenue and Expenditure Budget. The Participatory Budgeting process in Lamanda Village was carried out in stages through the hamlet deliberative forum stage, the Village Deliberation, and the village development planning deliberation forum stage. Participatory Budgeting which was carried out in Lamanda village also received supporting factors, namely the community's initiative to attend the deliberation forum, the establishment of good relations with stakeholders. Participatory Budgeting which was carried out in Lamanda Village also encountered obstacles in the form of the community's mindset about development and only focusing on physical development, and the village website had not been utilized optimally.Keywords: Participatory Budgeting, preparation of the Village RPJM
Meningkatkan Kompetensi Siswa melalui Pelatihan Public Speaking dan Literasi Media Sosial di SMPN 1 Patimpeng Widyanti, Wiwi; Satriani, Indra
INKAMKU : Journal of Community Service Vol 4 No 1 (2025): INKAMKU : Journal of Community Service
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/inkamku.v4i1.3725

Abstract

Public speaking merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan kemampuan public speaking yang dimiliki, ia akan dilihat sebagai pribadi yang berkualitas. Karena public speaking tidak hanya diperlukan oleh mereka yang berprofesi sebagai pembicara publik seperti guru ataupun dosen, begitupula pada siswa SMP Negeri 1 Patimpeng. Dengan diadakannya pelatihan public speaking ini akan menjadi acuan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bermodalkan public speaking yang baik. Tujuan diadakannya pelatihan ini diharapkan mampu membangun kepercayaan diri siswa berbicara di depan umum, memahami materi yang akan disampaikan, serta mampu mengaplikasikan teknik Publik Speaking. Kemampuan untuk memahami, mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi dalam bentuk konten media sangat penting agar tidak terbawa oleh arus informasi yang menyesatkan dari pesan yang meresap di media massa dan digital. Pada dasarnya media massa tidak hanya memberikan informasi dan hiburan tetapi juga mengajak khalayak untuk mewakili pesan-pesan yang direkam oleh pembacanya.
An Islamic and Statutory Comparison on the Protection of Labor Rights: Toward an Progresif Legal Framework Halim, Patimah; Jumardin, Marlina Aulia; Satriani, Indra
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.58103

Abstract

The main problem in this research is how to compare the protection of workers in fiqh muamalah and labor law. From the main problem, sub-problems are formulated, namely how the concept of work in Islam, how the protection of workers' rights in Islam and how the protection of workers' rights in the law. This research is literature (librari research) which examines several literature studies both journals and books related to labor. Working in the context of Islam is an obligation in terms of maintaining life. In fiqh muamalah, there are several protections of workers' rights, namely the right to receive a salary, the right to receive wages and the right to obtain job security. While in the context of legislation is the social and technical protection of labor, as well as social security protection.
Eksistensi Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 Sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam Satriani, Indra
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.171 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitan ini menujukkan bahwa, jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut pula, maka kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Keyword: Fatwa, Media Sosial.
Community commitment to manage forests that integrate al-'urf values in reducing tenurial conflicts from an islamic legal perspective Hamka, Hamka; Satriani, Indra; Raziq, Abd.; Atika, Nur; Eril, Eril; Wulandari, Natasya; Harmilawati, Harmilawati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the community's commitment to managing forests by integrating al-'Urf values to reduce tenure conflicts among forest area communities. This research contributes to discussions regarding forest conservation from an Islamic law perspective. This research is a qualitative study using observation, interviews and documentation methods in collecting data, namely going directly to the field which is the object of research. This research shows that it is important to have community commitment in managing forests by integrating al-'urf values. The local community's perception of forests is different from that of the government, where the government bases its designation on references to legislation that they themselves have made in the past. Community commitment in managing forests using the al-'urf approach plays an important role in reducing conflict and resolving or opening management and ownership rights to land or forests. Islamic law in this context focuses on forest management efforts based on the Koran, hadith and expert opinions in order to achieve the common interests and welfare of the community of all parties involved, whether local, government or other parties with an interest in forest preservation. Community efforts to reduce tenure conflicts through Islamic Law with the 'urf approach can resolve land disputes that are not only based on individual or group rights, but also consider the long-term impact on shared prosperity that prioritizes the principles of justice, sustainability and social harmony, with the aim of achieving a solution that benefits all parties without harming any party.
Naberui Nikkana sebagai Tradisi Pembaruan Akad Nikah dalam Hukum Islam: Studi Sosiologis pada Masyarakat Kabupaten Gowa Ananda, Nur; Chotban, Sippah; Satriani, Indra
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 7 ISSUE 1, JANUARY 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v7i1.57185

Abstract

This study examines the Naberui Nikkana tradition that has developed in Pattapang Village, Tinggimoncong District, Gowa Regency, as a practice of renewing marriage vows carried out by married couples without going through a formal divorce process. This study aims to understand the meaning and form of this tradition, the social and cultural factors behind it, and its position in the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with ten married couples who had undergone Naberui Nikkana, as well as religious leaders and family members who were directly involved in its implementation. Data analysis was conducted descriptively and analytically through the stages of data reduction, narrative and interpretive presentation of findings, and normative testing based on Islamic legal sources and the views of scholars in fiqh munakahat.  The results of the study show that Naberui Nikkana is generally carried out after domestic conflicts, such as economic problems, family pressures, domestic violence, or doubts about the validity of the previous marriage contract. This practice factually fulfills the pillars and requirements of a valid marriage contract in Islam, including the presence of the bride and groom, guardian, witnesses, ijab kabul, and dowry agreed upon by both parties. The implementation is similar to the first marriage contract, but with an emphasis on caution and strengthening the intention to maintain the integrity of the household. From an Islamic legal perspective, the renewal of the marriage contract through this tradition can be understood as an effort to bring about benefits, particularly in maintaining family stability and preventing marital breakdown. Therefore, Naberui Nikkana can be categorized as a valid custom because it does not conflict with the provisions of Sharia law and is in line with the basic objectives of Islamic law in protecting the institution of the family.
WOMEN'S LEADERSHIP IN INDONESIA CONTEMPORARY FIQH PERSPECTIVE Hamka, Hamka; Misbahuddin, Misbahuddin; Aidid, Hasyim; Satriani, Indra; Syamsuddin, Syamsuddin
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22870

Abstract

This paper describes the leadership of women in Indonesia in contemporary fiqh. The method used is literature and describes the main problems in the research. The sub-problems that are addressed are the role of women in the era of the Prophet and contemporary fiqh in women's leadership in Indonesia. This study found that the involvement of women in the time of the Prophet was not restricted in social aspects, attending lectures, discussion partners and so on. Reflecting that social involvement in the Sasulullah era was very open to women, it is not appropriate and fair if women are limited in their space of movement in social participation or career. The paradigm of women "staying at home" is not in line with the Prophet's example in his time, especially in today's life, especially in Indonesia, which gives women the freedom to work. The explanations in the collective verses of the Qur'an and Hadith and social facts at the time of the Prophet, as well as historical facts in Indonesia, are evident in the involvement of women in all aspects, including being leaders in social, educational and political aspects. Women's political participation is in line with Indonesia's social and constitutional situation in opening up space for women to be involved in practical politics, including running for Regional Head and President. The potential of women in terms of leading the state (becoming heads of state) is very open and justified in Islam because no text contradicts contextually but provides the same rights and responsibilities as men in all aspects, including religion, social and culture. Political.
Co-Authors Aidid, Hasyim Amir Muhiddin, Amir Ananda, Nur Atika, Nur Budi Setiawati Chotban, Sippah Eril, Eril Halim, Patimah Hamka Hamka, Hamka HARMILAWATI Jumardin, Marlina Aulia Misbahuddin Misbahuddin Raziq, Abd. Syamsuddin Syamsuddin Widyanti, Wiwi Wulandari, Natasya