Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan Majalah Hukum Nasional Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Collins, Josua Satria
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Komparatif tentang Pengaturan Pelindungan Budaya dalam Konstitusi Negara-Negara Asia Pasifik Collins, Josua Satria
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 4, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Culture is a fundamental element in shaping national identity and unity amidst diversity. Therefore, many countries incorporate cultural protection into their constitutions to ensure the sustainability of cultural heritage. The constitution not only serves as a legal foundation but also as a social engineering instrument to facilitate cultural development amid contemporary challenges. This study focuses on the Asia-Pacific region due to its high cultural diversity and the complex interaction between local traditions and globalization. Using a normative juridical method and a comparative approach, the study analyzes 54 constitutions from countries in the region. The findings indicate that the majority of these countries include constitutional provisions related to culture, following three main trends: (1) representation of cultural practitioners in parliament, (2) preservation of cultural and historical sites, and (3) guaranteed access to cultural education and research. Compared to Indonesia, some countries have more detailed regulations regarding the protection of historical sites and support for cultural research and education. This study recommends strengthening cultural protection in Indonesia’s constitution by adopting best practices from other countries, ensuring more effective preservation of national identity and cultural advancement in the face of globalization.
OPTIMALISASI SKEMA PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH Collins, Josua Satria
Jurnal Suara Keadilan Vol 26, No 1 (2025): Jurnal Suara Keadilan Vol. 26 Nomor 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v26i1.14757

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi daerah adalah tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata ketergantungan mencapai 79,4%. Masalah ini terutama terlihat di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, yang menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal lebih dari 90%. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, konsep Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis. Melalui PPP, pemerintah daerah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Studi kasus keberhasilan implementasi PPP di kota-kota seperti Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat secara signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus, menganalisis ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mengeksplorasi PPP sebagai strategi pendanaan alternatif. Data dikumpulkan dari laporan resmi, literatur akademik, serta praktik terbaik dari berbagai daerah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP merupakan mekanisme yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan memperbaiki layanan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti lemahnya pengelolaan PAD, minimnya pemahaman terkait skema PPP di kalangan pemangku kepentingan, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga. Untuk mengoptimalkan implementasi PPP, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas, perbaikan regulasi, dan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK MELALUI BP TAPERA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Collins, Josua Satria
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1155

Abstract

Pemenuhan hak atas perumahan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Namun, Indonesia masih menghadapi persoalan backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit pada 2023 dan diperkirakan meningkat menjadi 12,7 juta unit pada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perumahan melalui penyelenggaraan program Tabungan Perumahan Rakyat oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tapera merupakan terobosan kelembagaan dalam penghimpunan dana murah berjangka panjang dengan prinsip gotong royong nasional, yang memberikan akses pembiayaan melalui KPR, KBR, dan KRR dengan bunga tetap 5%. Tapera dapat dipahami sebagai langkah progresif negara untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 55 NOMOR 1 TAHUN 2025 Nurahmani, Aditya; Azizah, Anisa Kurniatul; Santoso, Bagus Teguh; Fauzi, Resti; Harefa, Safaruddin; Bahari, Syaiful; Collins, Josua Satria; Ayuni, Qurrata; Erwinda, Mira; Febriyanto, Satrio
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1200

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Co-Authors Azizah, Anisa Kurniatul bagus teguh santoso, bagus teguh Bahari, Syaiful Erwinda, Mira Fauzi, Resti Febriyanto, Satrio Nurahmani, Aditya Qurrata Ayuni, Qurrata Safaruddin Harefa