Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KAJIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PARA SPEKULAN DAN MAFIA TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA Nurahmani, Aditya
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdampak terhadap meningkatnya peralihan hak atas tanah di Kawasan IKN. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh para spekulan dan mafia tanah yang hendak mendapatkan keuntungan besar dari momentum ini. Dalam tulisan ini terdapat dua persoalan pokok yang hendak dijawab. Pertama, bagaimana kebijakan eksisting terkait pengendalian di bidang pertanahan dalam mencegah dan memberantas para spekulan dan mafia tanah di IKN. Kedua, bagaimana bentuk penguatan kebijakan pengendalian di bidang pertanahan dalam mendukung pembangunan IKN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, kebijakan eksisting dalam rangka pengendalian di bidang pertanahan diantaranya: kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah (land freezing), Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), percepatan pendaftaran tanah di Kalimantan Timur hingga penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kedua, bentuk penguatan kebijakan yang bisa dilakukan diantaranya: menerapkan Capital Gain Tax terhadap pemindahan kepemilikan hak atas tanah, pembentukan satuan tugas pengendalian di bidang pertanahan, pembentukan Kantor Wilayah BPN di IKN hingga percepatan Deklarasi Kota Lengkap.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PARA SPEKULAN DAN MAFIA TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA Nurahmani, Aditya
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 3, Juni 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdampak terhadap meningkatnya peralihan hak atas tanah di Kawasan IKN. Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh para spekulan dan mafia tanah yang hendak mendapatkan keuntungan besar dari momentum ini. Dalam tulisan ini terdapat dua persoalan pokok yang hendak dijawab. Pertama, bagaimana kebijakan eksisting terkait pengendalian di bidang pertanahan dalam mencegah dan memberantas para spekulan dan mafia tanah di IKN. Kedua, bagaimana bentuk penguatan kebijakan pengendalian di bidang pertanahan dalam mendukung pembangunan IKN. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, kebijakan eksisting dalam rangka pengendalian di bidang pertanahan diantaranya: kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah (land freezing), Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR), percepatan pendaftaran tanah di Kalimantan Timur hingga penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kedua, bentuk penguatan kebijakan yang bisa dilakukan diantaranya: menerapkan Capital Gain Tax terhadap pemindahan kepemilikan hak atas tanah, pembentukan satuan tugas pengendalian di bidang pertanahan, pembentukan Kantor Wilayah BPN di IKN hingga percepatan Deklarasi Kota Lengkap.
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI REFORMA AGRARIA: PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN EKOLOGIS Nurahmani, Aditya
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1185

Abstract

Tulisan ini mengkaji penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui Program Reforma Agraria. Tulisan ini berkontribusi dalam mencari titik keseimbangan antara keadilan sosial dan ekologis dalam pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan metode analisis data kualitatif disimpulkan bahwa penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dapat dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan bagi areal yang sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sementara itu bagi tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan penyelesaian dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam rangka menyeimbangkan aspek keadilan sosial dan ekologis dalam pelaksanaan reforma agraria khususnya melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan perlu pendekatan dengan penuh kehatihatian. Pelepasan kawasan hutan agar difokuskan terhadap areal yang sudah bukan berbentuk hutan dan sudah terdapat penguasan masyarakat (permukiman dan/atau lahan garapan). Sementara itu terhadap hutan-hutan yang masih lestari agar dipertahankan dengan meningkatkan aspek pengawasan serta mengintegrasikan aspek penataan ruang dan pengendalian ruang.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 55 NOMOR 1 TAHUN 2025 Nurahmani, Aditya; Azizah, Anisa Kurniatul; Santoso, Bagus Teguh; Fauzi, Resti; Harefa, Safaruddin; Bahari, Syaiful; Collins, Josua Satria; Ayuni, Qurrata; Erwinda, Mira; Febriyanto, Satrio
Majalah Hukum Nasional Vol. 55 No. 1 (2025): Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v55i1.1200

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 55 Nomor 1 Tahun 2025. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.