Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit Fatoni, Ahmad; Gultom, Elfrida Ratnawati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4156

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum Kreditor terhadap itikad buruk Debitor dalam permohonan pailit. Bagaimana pengaturan suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas itikad buruk debitor dalam mengajukan permohonan pailit, adalah pokok permasalahan dalam paper ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder. Data-data yang terkumpul dianalisis dan diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan debitor dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat memiliki dua kreditor atau lebih, serta tidak membayar utang. Pasal tersebut memberikan syarat yang multitafsir terkait permohonan pailit oleh debitor sendiri yaitu pada frasa “ketidakmampuan membayar utang” tidak menjelaskan apakah ketidakmampuan tersebut disengaja atau memang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membayar utang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh debitor. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 1) Kesadaran hakim dalam menerapkan hukum dengan cara mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak kreditor dan debitor. 2) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor sebagai tangkisan atas permohonan pailit.
HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA Gultom, Elfrida Ratnawati; Sari, Devika Anindya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengakain bagaimana hak mewaris bagi anak angkat perempuan di Tana Toraja. Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan yang mengatur permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan. Seperti halnya di Tana Toraja, setelah peresmian perkawinan, ada suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja,   jika tidak diberikan keturunan tiap masyarakat dapat melakukan proses pengangkatan, dan tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.  Hasil penelitian ini adalah bagi pewaris yang semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. pembagian warisan terhadap anak angkat baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama besarnya